Bersinergi Entaskan Kemiskinan

Bersinergi Entaskan Kemiskinan

  Jumat, 8 February 2019 09:34
RKPD: Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan pemaparan dalam kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2020 di Hotel Kapuas Palace, Kamis (7/2). HUMPROV KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK—Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu terget Pemprov Kalimantan Barat ke depan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar Tahun 2020 ditargetkan angka kemiskinan turun di angka 6,43 persen dari kondisi saat ini 7,37 persen. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengakui memang cukup sulit agar bisa menurunkan angka kemiskinan secara cepat. Untuk menurunkan sebesar 0,5 persen dalam setahun saja bukan perkara mudah. Perlu kerja sama antar seluruh pemangku kebijakan termasuk kepala daerah se-Kalbar agar penanganannya bisa tepat sasaran.  

Midji sapaan akrabnya mencontohkan, dari tahun 2017 ke 2018 yang lalu pemerintah hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 0,4 persen. Yakni yang awalnya terdapat sekitar 390 ribuan warga miskin berkurang sebanyak 17 ribuan. 

"Turunnya 17 ribuan di tahun 2018 kemarin. Sehingga kita (Kalbar) sudah berada di 7,37 persen dari 7,77 persen, turun 0,4 persen. Itu luar biasa," ungkapnya usai kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2020, Kamis (7/2). 

Kemudian untuk tahun 2019 ini ditargetkan bisa turun sebanyak 0,8 persen atau sekitar 35 ribuan jiwa. Agar bisa terwujud, menurutnya perlu ada perencanaan yang terukur. Pertama dengan melihat 14 indikator masyarakat miskin. Dimana ada delapan indikator di antaranya berada di lingkungan rumah tangga. 

Pemprov lanjut dia, akan melihat dari indikator tersebut mana saja yang paling sulit untuk diselesaikan pemerintah kabupaten/kota. Di sanalah Pemprov akan masuk dan melakukan intervensi. 

"Dari delapan (indikator) yang di rumah, salah satu yang vital adalah sanitasi. Nah tahun depan saya maunya ada 10 ribuan rumah masyarakat (miskin) yang sanitasi, WC dan air bersihnya jadi perhatian," katanya. 

Dalam program tersebut menurutnya bisa melibatkan berbagai pihak termasuk TNI dan Polri. Midji menceritakan program semacam ini sudah pernah ia lakukan waktu masih menjabat wali kota. "Kami pernah (Pemkot) Pontianak buat pemecahan rekor muri dengan Polri satu hari membuat 1.200 WC, canangan-canangan seperti itu yang akan kami lakukan," jelasnya. 

Orang nomor satu di Kalbar itu berharap seluruh daerah kabupaten/kota bisa bekerja sama dalam hal ini. Semua harus bisa dikoordinasikan dengan baik. Karena itu, ia sempat menyayangkan masih banyak kepala daerah yang justru tidak hadir dalam kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kalbar kemarin. 

"Hendaknya hal-hal yang penting perlu terkoordiansi dengan baik, kalau masih (tak mau koordinasi) saya akan gunakan kewenangan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Yang mau berkoordinasi dengan provinsi itulah yang akan mendapat porsi pembangunan lebih besar," tegasnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar Ahi menjelaskan, tahapan selanjutnya usai konsultasi publik rancangan awal RKPD ini, kemudian akan dilangsungkan forum Ogranisasi Perangkat Daerah (OPD). "Jadi setiap OPD nanti menyelenggarakan forum yang menghadirkan anggota dewan dan OPD sejenis di kabupaten/kota untuk menyusun RKPD," jelasnya. 

Dari sana baru kemudian hasilnya di bawa ke pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Barulah proses akhirnya ada di Musrembang. "Puncaknya di Musrembang, nanti di minggu pertama April," pungkasnya. (bar)

Berita Terkait