Berdasarkan Data Situng KPU, Jokowi - Ma'ruf Unggul di Kalbar

Berdasarkan Data Situng KPU, Jokowi - Ma'ruf Unggul di Kalbar

  Jumat, 10 May 2019 09:11
MEGA-AMIEN: Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan pertemuan dengan Maruf Amien didampingi Puan Maharani dan Ahmad Basarah di Kediaman Megawati di Jakarta, Kamis (9/5). FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Berita Terkait

JAKARTA -  Perolehan suara Pilpres 2019 di Kalimantan Barat versi Situng KPU sudah mencapai 95,40 persen pada Kamis (9/5) pukul 20.15. Data masuk sudah mencapai 15.741 dari total 16.499 tempat pemungutan suara (TPS).  Pasangan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin untuk sementara unggul atas Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Pasangan calon 01, Jokowi - Ma'ruf meraih 1.639.414 suara atau 57,85 persen. Paslon 02, Prabowo - Sandi meraih 1.194.626 suara atau 42,19 persen. Selisih keunggulan sementara Jokowi - Ma'ruf atas Prabowo - Sandi mencapai 444.788 suara.

Berdasar data KPU, Jokowi - Ma'ruf terlihat unggul di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau dan Sintang. Sedangkan Prabowo - Sandi unggul di Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah.

Data yang masuk di Kabupaten Bengkayang sudah 99,4 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 106.739 suara, sedangkan Prabowo - Sandi memperoleh 30.169 suara.

Kapuasa Hulu data masuk 100 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 89.789 suara, sedangkan Prabowo - Sandi memperoleh 38.467 suara.

Kayong Utara juga 100 persen data yang masuk. Jokowi - Ma'ruf meraih 25.527 suara, sedangkan Prabowo - Sandi unggul dengan raihan 38.467 suara. Jokowi - Ma'ruf unggul di Kabupaten Ketapang dengan raihan sementara 156.990 suara. Prabowo - Sandi hanya meraih 117.365 suara. Data masuk baru 94,6 persen.

Kota Pontianak data masuk sudah 92,2 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 123.417 suara, Prabowo - Sandi 214.665 suara.

Kota Pontianak data masuk juga 100 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 64.356 suara. Prabowo - Sandi mendapatkan 50.212 suara.

Kabupaten Kubu Raya, data masuk sudah 89,2 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 106.934 suara, Prabowo - Sandi mendapatkan 195.675 suara. Data masuk di Kabupaten Landak 98,3 persen. Jokowi - Ma'ruf unggul telak dengan raihan 208.760 suara. Sementara Prabowo - Sandi meraih 33.593 suara.

Kabupaten Melawi data masuk 96,5 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 78.776 suara, Prabowo - Sandi 62.181 suara. Kabupaten Mempawah data masuk 95,4 persen. Jokowi - Ma'ruf 52.816 meraih suara, Prabowo - Sandi mendapatkan 93.414 suara.

Suara di Kabupaten Sambas 100 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 167.849 suara. Prabowo - Sandi mendapatkan 135.383 suara.

Kabupaten Sanggau data masuk 91,7 persen. Jokowi - Ma'ruf sudah meraih 186.917 suara. Prabowo - Sandi mendapatkan 60.143 suara.

Sekadau data masuk 100 persen. Jokowi - Ma'ruf meraih 91.433 suara. Prabowo - Sandi mendapatkan 36.596 suara. Kabupaten Sintang, data masuk 93,8 persen.Jokowi - Ma'ruf meraih 179.111 suara. Prabowo - Sandi hanya 66.952 suara.

Sisi lain, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat internal, Kamis (9/5) di gedung parlemen, Jakarta. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali memastikan rapat internal sama sekali tidak membahas soal wacana pembentukan panitia khusus penyelenggaraan pemilu.

"Tidak ada. Kami tidak membahas apa pun soal pansus," kata Amali di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/5).

Menurut Amali, pansus itu diusulkan perorangan. Kalau memenuhi persyaratan, akan dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus menjadwalkan paripurna. Setelah paripurna setuju baru bisa jalan dan sebaliknya. "Kalau tidak setuju ya tidak jalan," tegasnya.

Jadi, ujar Amali, Komisi II DPR menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana biasa saja, tidak terkait dengan wacana pembentukan pansus

Amali mengatakan selain menetapkan jadwal untuk masa sidang ini, rapat juga menyikapi perkembangan tentang pemilu.

Komisi II akhirnya menjadwalkan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Rapat dijadwalkan 23 Mei 2019.

"Setelah tahapan selesai sekaligus evaluasi secara keseluruhan. Perkiraannya 23 Mei, tetapi apakah memungkinkan atau tidak, kami jadwalkan tanggal 23 Mei," ungkapnya.

Menurut dia, evaluasi memang harus dilakukan. Komisi yang membidangi pemerintahan dan dalam negeri itu memandang, evaluasi harus dilakukan setelah seluruh tahapan selesai. Termasuk pula tugas yang dilakukan penyelenggara pemilu tuntas. Politikus Partai Golkar itu tidak ingin tugas penyelenggara pemilu, terutama melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara tuntas.

"Sementara waktunya kan harus terkejar karena ada masa untuk gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi itu kami perhitungkan, sehingga kami jadwalkan tanggal 23 (Mei)," ujarnya. (ody)

Berita Terkait