Bawaslu Tegaskan Dugaan Money Politics Caleg PKB tak Penuhi Syarat

Bawaslu Tegaskan Dugaan Money Politics Caleg PKB tak Penuhi Syarat

  Kamis, 25 April 2019 09:17
KONFERENSI PERS: Bawaslu dan Polres Kayong Utara saat memberikan keterangan pers terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh caleg PKB di Dapil Teluk Batang-Seponti, kemarin (24/4) di Kantor Bawaslu. ISTIMEWA

Berita Terkait

SUKADANA – Dugaan money politics atau permainan politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tak memenuhi syarat tindak pidana Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kayong Utara, Khosen, dalam keterangan pers yang mereka gelar, kemarin (24/4) di Kantor Bawaslu.

Dia menjelaskan jika caleg bersangkutan sebelumnya telah dilaporkan membagikan uang kepada masyarakat pada masa tenang. Untuk laporan tersebut, mereka menyatakan secara tegas tidak memenuhi syarat tindak pidana Pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

Dikatakan Khosen, dugaan adanya poltik uang tersebut mereka peroleh berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Teluk Batang, Senin (22/4). Panwascam, menurut dia, telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan permainan politik uang di Daerah Pemilihan (Dapil) Teluk Batang-Seponti. 

"Ada salah seorang masyarakat membuat laporan ke Panwascam, diduga salah satu caleg dari Partai PKB telah membagikan uang kepada masyarakat saat Minggu tenang. Tepatnya pada tanggal 16 April 2019," jelas Khosen.  

Dari laporan tersebut, mereka langsung melakukan pembahasan atau pengkajian awal melalui Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Setelah mendapatkan laporan dari Panwascam, kami dari Sentra Gakkumdu langsung segera menggelar pembahasan awal terkait dugaan itu," terangnya. 

Dijelaskan dia, dari hasil pembahasan, Gakkumdu menyimpulkan bahwa dua laporan tersebut, tidak memenuhi syarat tindak Pidana Pemilu yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. "Dari hal tersebut, kami, dari Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu, Polres Kayong Utara, dan Kejaksaan Negeri Ketapang, berkesimpulan kedua laporan tersebut dihentikan dan tidak ditindaklanjuti," katanya. 

Dari kesimpulan tersebut, laporan itu akhirnya dihentikan mereka dan tidak ditindaklanjuti. Alasan mereka karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 272 dan 523. 

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kayong Utara, AKP Denni Gumilar menerangkan, dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dugaan permainan politik uang di Kecamatan Teluk Batang, karena tidak terpenuhinya unsur dari pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017. Karena, dijelaskan dia, dalam pasal itu, subjek yang bisa melaporkan adanya dugaan money politics adalah penyelenggara, peserta pemilu, dan tim kampanye. "Jumadi (terlapor, Red) ini bukanlah tim sukses siapa pun dan juga tidak ada SK dari KPU, sehingga unsur subjeknya tidak terpenuhi," ungkapnya. 

Hal inilah yang menurutnya menjadi sebab tidak memenuhinya kategori dari money politics dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Demikian pula halnya dengan laporan dari Kecamatan Pulau Maya, dipastikan dia juga tak memenuhi syarat.

Terpisah salah satu warga, Asmawi, saat dikonfirmasi menerangkan, salah satu caleg dari PKB di Dapil Teluk Batang-Seponti, ditemukan telah membagikan uang saat masa tenang di Dusun Karya Bakti, Desa Teluk Batang Utara. "Temuan itu dari masyarakat, (mengenai) adanya bagi-bagi uang ketika Pemilu tenang, (di mana) besoknya (harus) mau mencoblos salah satu calon DPRD dapil tiga Partai Kebangkitan Baksa (PKB), sebelum mencoblos dikasih uang terlebih dahulu. Hal ini pun telah dilaporkan kepada Panwascam," ungkapnya.  

Dirinya berharap, hal ini benar-benar dapat diproses seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan. Karena laporan tersebut dipastikan dia lengkap dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yakni uang sebesar Rp150 ribu, foto, dan rekaman pengakuan memberi uang tersebut. (dan)

Berita Terkait