Batu Bara Segera Habis, PLTN Mendesak

Batu Bara Segera Habis, PLTN Mendesak

  Kamis, 21 March 2019 10:47
Bob S Effendi

Berita Terkait

PONTIANAK – Kemenristekdikti menggelar FGD terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat. Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Golden Tuli Pontianak pada 18-20 Maret ini dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Kementerian ESDM, Bappenas, Anggota DPR dan DPD RI, Batan, KEIN dan pihak-pihak lainnya. Ketua Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Prototipe PLTN Kemenristekdikti, Agus Puji Prasetyo mengatakan, acara ini dalam rangka mendukung industrialisasi di Kalbar. 

“Diperkirakan kebutuhan listriknya pada tahun 2027 mencapai 3.783 MW. Termasuk untuk memenuhi pasokan energi listrik tersebut diperlukan strategi arah dan kebijakan dalam memutuskan pembangunan pembangkit listrik yang stabil, aman, murah dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Salah seorang pembicara adalah Bob S Effendi dari Komite Sumber Daya Mineral Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN.). Menurutnya, Indonesia harus berani membangun reaktor nuklir untuk kelistrikan dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, saat ini, PLTN sangat urgen untuk segera dibangun. “Ada banyak faktor yang membuat PLTN sebagai solusi berbagai masalah,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu pemicu naiknya inflasi adalah tarif listrik sementara Inflasi menyebabkan tergerusnya daya beli masyarakat Indonesia dan melemahnya perekonomian nasional. Oleh itu sangat penting untuk biaya pokok produksi (BPP) listrik tidak naik. Selai itu isu volatalitas bahan bakar fosil yang naik turun dan mempengaruhi keuangan negara. PLTN juga memiliki keunggulan dalam memproduksi listrik berkapasitas Skala Besar. Pembangkit kita didominasi bahan bakar batu bara. Perubahan harga batubara akan mempengaruhi BPP. Terlebih cadangan batu bara kita diprediksi akan habis tahun 2033,” imbuhnya.

Bob juga menyebut, pertumbuhan ekonomi negara-negara yang melakukan akselerasi kelistrikan dengan nuklir meningkat sangat signifikan. “Peningkatan kelistrikan akan membuat harga listrik kian terjangkau. Hal itu akan memicu industrialisasi dan konsumsi rumah tangga. Sehingga pendapatan per kapita kita meningkat,” ujarnya sembari mencontohkan Jepang dan Amerika Serikat yang berhasil memacu pendapatan per kapitanya.

Soal teknologi dan investasi, kata dia, sudah ada investor yang siap membangunnya, yaitu ThorCon dari Amerika Serikat.  Bahan bakar nuklir ini menggunakan thorium yang melimpah ruah di Indonesia. Bob yang juga chief respresentative di ThorCon ini menyebut  PLTN ini dapat menjadi terobosan bagi masyarakat untuk mendapatkan listrik murah dan handal. “ThorCon telah menunjukkan minat membangun PLTN berbasis Thorium dengan investasi swasta (tanpa APBN) sebesar US$ 935 Juta atau setara dengan Rp13 Triliun untuk PLTT 2 X 500MW,” katanya.

Berdasarkan perhitungan, PLTT di Kalbar mampu menjual listrik di bawah BPP Nasional, antara 6-7 sen per kwh yang tidak mungkin di capai oleh PLTN komersial lainnya sehingga dapat menurunkan BPP Kalbar yang ada pada kisaran $10 sen per kwh yang akan berdampak tumbuh nya berbagai industri di Kalbar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Apalagi, salah satu opsi pemenuhan kebutuhan energi nasional adalah dengan menggunakan nuklir yang sebenarnya sudah di amanatkan dalam UU No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, bahwa PLTN beroperasi pada tahun 2025,” terangnya.

Menurutnya, kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Malaysia maka indonesia harus membangun kapasitas. 4X dari yang sekarang artinya perlu menambah sekitar 180 GW. Bila di bangun dalam 20 tahun artinya setiap tahun harus membangun 9GW dari saat ini hanya 5 GW per Tahun. Hal ini tidak mungkin di capai tanpa nuklir. 

Perihal emisi gas rumah kaca, nuklir dinilai paling ramah lingkungan. Bahkan dibandingkan dengan energi terbarukan. Bob membandingkan dua negara besar Eropa, Jerman dan Prancis yang mengambul dua kebijakan energy berbeda. “Prancis yang berhasil menurunkan emisi dengan menambah bauran Nuklir dibanding Jerman yang justru menutup PLTN. sebaiknya kita mengikuti negara yang terbukti berhasil menurunkan emisi bukan yang gagal,” pungkas dia. (ars)

Berita Terkait