Baru Tiga Dinas Minta Pendampingan

Baru Tiga Dinas Minta Pendampingan

  Minggu, 22 July 2018 10:04
PEMUSNAHAN BARBUK: Kajari Mempawah Dwi Agus Arfianto, Kapolres AKBP Didik Dwi Santoso, serta sejumlah udangan lainnya memusnahkan barang bukti narkoba di Kantor Kejari Mempawah, belum lama ini. WAHYU ISMIR/PONTIANAK POST

Berita Terkait

 MEMPAWAH – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mempawah, Dwi Agus Arfianto, mengungkapkan, sepanjang 2018 ini baru tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mempawah yang minta tugas pendampingan dan pengawalan TP4D. Tiga SKPD yang dimaksud dia yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD), dan RSUD dr Rubini Mempawah.

Masih berkaitan dengan kinerja lembaga anti rasuah itu, Kajari menyebut sepanjang 2018 ini pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap kinerja sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya. Yakni melalui tugas pendampingan dan pengawalan TP4D.

“Di Kabupaten Mempawah ada 3 dinas yang meminta pendampingan. Yakni Dinas PUPR terhadap 3 paket pembangunan, di BP2TD ada 8 paket pekerjaan dan RSUD Dr Rubini Mempawah,” sebut Kajari.

Begitu pun di Kubu Raya, jumlah SKPD yang menggunakan fungsi pendampingan TP4D, diakui dia malah lebih banyak. Sebut dia, mulai dari Dinas PUPR, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, serta Bidang Sumber Daya Air. “Ada pula di Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, (Dinas) Pendidikan, dan Dinas Koperasi Pemkab Kubu Raya,” paparnya.

Kajari memastikan, pengawalan TP4D tidak dilakukan secara membabi buta. Sebab, tujuan TP4D, dijelaskan dia, adalah untuk memastikan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja. “Jangan sampai ada anggapan kegiatan pembangunan yang dikawal TP4D bisa leluasa dikerjakan dengan asal-asalan. Justru keberadaan kita disini memastikan pekerjaan tersebut harus sesuai spesifikasi. Jika ada yang tidak sesuai, pasti kita tindaklanjuti,” tegasnya. “Intinya tujuan TP4D untuk memastikan supaya anggaran negara tidak bocor dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” timpalnya.

Kajari juga memaparkan bahwa sepanjang periode Januari – Juli 2018, pihaknya telah mengantongi dana sebesar Rp1,9 miliar dari item penerimaan negara bukan pajak. Dana tersebut diperoleh mereka dari akumulasi tiga bidang kerja di instansi Kejari Mempawah. “Penerimaan negara bukan pajak ini bersumber dari akumulasi Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, dan Bidang Pembinaan. Akumulasi dari ketiga bidang inilah sebesar Rp 1,9 miliar,” ungkap Kajari saat menggelar ekspose hari kerja Kejari Mempawah, belum lama ini di Kejari.

Selain menggelar ekspose hasil kerjanya sepanjang paruh 2018, Kejari juga melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang periode kerja Maret 2017 – Mei 2018. Sejumlah barang bukti dari berbagai tindak pidana seperti perjudian, narkoba, senjata tajam dan senjata api, dan bukti kasus lainnya dimusnahkan oleh Kajari dan para tamu undangan seperti Kapolres Mempawah AKBP. Didik Dwi Santoso dan Kepala BNN Mempawah AKBP A.H. Daulay.

Pada kasus narkoba, Kejari menangani 27 perkara dengan jumlah terpidana sebanyak 27 orang. Sedangkan barang bukti narkoba terkumpul sebanyak 71.4261 gram. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan air yang di campur racun serangga, lalu diblender, dan dibuang ke dalam septictank.

Selanjutnya pada kasus perjudian dan perkara umum, Kejari telah menangani 25 perkara perjudian dan kriminal umum lainnya. Seluruh barang bukti tindak kriminal umum ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Termasuk pula dua pucuk senjata api yang dimusnahkan dengan menggunakan mesin pemotong.

“Pemusnahan barang bukti ini dalam rangka menjawab ekspektasi masyarakat dan wujud transparansi Kejaksaan. Maka barang bukti yang sudah ingkrah harus di musnahkan. Tindakan ini untuk menepis isu-isu di luar, bahwa barang bukti di gunakan untuk kepentingan lain,” tegasnya mengakhiri. (wah)

Berita Terkait