Bantuan ke Petani Perhatikan Kondisi Lapangan

Bantuan ke Petani Perhatikan Kondisi Lapangan

  Kamis, 7 February 2019 10:40
Ilustrasi/ Int

Berita Terkait

PONTIANAK – Para petani penerima bantuan di Kalimantan Barat berharap program dan bantuan antar-instansi pemerintah pada tahun ini dapat lebih disesesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bantuan berupa fasilitas juga tidak memperhatikan bahan penunjangnya. Ibnu Rosihan dari Kabupaten Sambas misalnya, mengatakan pemerintah pusat maupun daerah rajin  menyalurkan mesin traktor. 

Namun belakangan fasilitas tersebut tak terpakai, karena mereka kesulitan untuk membeli bahan bakar. "Tidak mungkin traktornya dibawa ke SPBU. Akhirnya traktornya menganggur," katanya.

Hal serupa diungkapkan Tobing, petani asal Kabupaten Bengkayang. Dia menyoal mesin panen padi (harvest combine) yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mesin seukuran mobil itu tak cocok untuk luasan sawah masyarakat yang kecil-kecil dan terpisah. Belum lagi biaya operasionalnya yang besar. "Di berbagai tempat mesin panen ini banyak yang menjadi besi tua," ujarnya.

Adapun Musa dari Kabupaten Sambas menilai program asuransi pertanian di daerahnya belum banyak diketahui masyarakat. Padahal asuransi ini adalah penyambung napas petani bila gagal panen. "Baru 17,2 hektare sawah di Kabupaten Sambas yang terlindungi asuransi pertanian. Sedangkan luas total sawah di Sambas hampir 60 ribu hektare. Sepertinya tidak cukup PT Jasindo dan pemerintah yang mensosialisasikan. Semua pihak harus aktif mengajak petani," imbuhnya.

Petani lainnya, Anying dari Kabupaten Mempawah mengkritisi harga gabah yang dibeli Bulog. Harga gabah perusahaan pelat merah ini lebih rendah dari yang ditawarkan tengkulak. Alhasil petani lebih senang menjual panennya kepada tengkulak. Padahal petani dalam proses produksinya banyak mendapatkan bantuan pemerintah, seperti subsidi pupuk dan alat-alat pertanian. "Hal seperti ini harus dipikirkan oleh Bulog dan pemerintah," ucapnya.

Anggota DPR RI Michael Jeno menyebut, diskusi tersebut membuka mata bahwa ekosistem pertanian di Indonesia, terutama di Kalbar harus diperbaiki. "Produksi pertanian tidak melulu ditentukan oleh aktivitas di sawah. Melainkan melibatkan berbagai spektrum. Dari pembiayaan, ketersediaan penunjang alat produksi hingga sektor pemasaran," ucap legislator asal Kalbar ini.

Adapun di sektor asuransi dan pembiayaan, sektor pertanian yang menjadi sasaran pemerintah, di Kalbar, malah belum banyak merasakannya. Selain asuransi pertanian yang masih asing di telinga petani, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang bunganya hanya 7 persen pun kurang terserap. 

Dia menilai perbankan masih terlalu hati-hati dalam memberikan KUR kepada petani. Selain karena prinsip kehati-hatian dari bank, petani juga relatif kurang aktif mengajukan KUR. Ditambah lagi untuk KUR jumlah menengah dan besar, butuh agunan. Sementara lahan pertanian yang sejatinya bisa dijadikan agunan, banyak yang belum memiliki sertifikat tanah.

Menurutnya kolaborasi adalah kata kunci untuk menggenjot pertanian. "Semua instansi, petani, masyarakat dan semua pihak harus berkolaborasi dalam hal ini. Hilangkan kompetisi sesama instansi pemerintah. Hilangkan ego sektoral. Begitu juga regulasi yang diterbitkan, harus menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan pertanian," pungkasnya. (ars) 

Berita Terkait