Bank Kalbar Belum Mau Go Public

Bank Kalbar Belum Mau Go Public

  Senin, 26 September 2016 09:30
BELUM MAU GO PUBLIC: Suasana pelayanan pada nasabah di Kantor Bank Kalbar, Pontianak. Bank ini dianggap sangat sehat dan sudah layak sahamnya dilepas ke publik.

Berita Terkait

PONTIANAK – Sebagai salah satu perusahaan besar di Kalimantan Barat, Bank Kalbar masih enggan untuk melantai di bursa saham. Direktur Utama Bank Kalbar Sudirman HMY mengatakan secara keuangan, perusahaan pelat merah tersebut sangat sehat, dan layak untuk meluncurkan sahamnya ke masyarakat. Hanya saja, kata dia, para pemegang saham belum mau melepas kepemilikan sahamnya ke publik.

 
Sebagai informasi, kepemilikan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar mayoritas dipegang oleh Gubernur Kalbar. Sementara sisanya dibagi ke 14 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

“Sudah kita usulkan dalam rapat umum pemegang saham beberapa waktu lalu untuk IPO (penawaran saham perdana atau initial public offering). Tetapi komisaris dan pemegang saham belum mau. Ini karena modal dari pemegang saham masih kuat untuk mengembangkan Bank Kalbar ke depannya. Pemegang saham masih ingin memegang 100% sahamnya,” ujar Sudirman kepada Pontianak Post, kemarin.

Apalagi, kata dia, rasio pengembalian modal dari Bank Kalbar kepada pemegang saham cuku besar persentasenya. “Return on Equity (ROE) kita cukup besar yaitu di kisaran 15-20%. Begitu pula dengan rasio kecukupan modalnya. Walaupun dengan go public potensi tambahan modal sangat besar untuk pengembangan perusahaan, tetapi modal dari pemegang saham saat ini dirasa cukup,” ucap dia.

Kendati tidak akan meluncurkan sahamnya ke pasar dalam waktu dekat, Bank Kalbar berencana menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi subordinasi (subdebt). Sudirman mengatakan hasil dari obligasi itu akan digunakan untuk meningkatkan modal dalam melanjutkan bisnisnya. Tambahan modal penting untuk melakukan penetrasi pasar di Kalbar yang tergolong wilayah sangat luas.

Dia juga angkat bicara soal tudingan main politik untuk tambahan modal Rp200an miliar dari Pemprov untuk tiga tahun mendatang. "Sebenarnya modal bagi bank merupakan keharusan, pertama harus memenuhi ketentuan. Terkait masalah buku II itu, modal Bank Kalbar itu diantara Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun. Ternyata modal Bank Kalbar sekarang baru Rp 1,6 triliun, dan perlu tambahan. Kalau kita dikaitkan dengan kampanye, bisa dicek kalau uang itu ada di kas Bank Kalbar terus,” sebutnya.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Barat Taufan Febiola tengah mengupayakan agar perusahan-perusahaan dari Kalimantan Barat mau untuk go public, atau menjual sahamnya kepada masyarakat. Menurutnya ada beberapa perusahaan di Kalbar layak untuk melantai di bursa saham. “Ada banyak manfaat dari go public, seperti mamapu melakukan peningkatan likuiditas perusahaan. Go public juga memberi pengaruh pada nilai perusahaan, dan manfaat lainnya,” kata dia.

Secara umum, perusahaan yang memutuskan untuk menjual saham kepada masyarakat, yang mempunyai beberapa tujuan, manfaat yang diperoleh dan konsekuensi yang harus ditanggung pihak perusahaan. Perusahaan yang melakukan go-public, mempunyai tujuan, yaitu antara lain.

Salah satu diantara perusahaan yang dia nilai layak adalah Bank Kalbar. Pertumbuhan investor dan angka transaksi di Kalbar yang meningkat pesat dianggap menjadi potensi yang besar bagi nasabah pasar modal. Apalagi Bank Kalbar dinilainya adalah bank yang sehat dan menjadi kebanggaan masyarakat di provinsi ini. “Bank Kalbar menjadi salah satu bank dengan aset terbesar di Kalbar dan punya peran besar dari perekonomian di sini,” kata dia,

Taufan Febiola juga membeberkan bahwa sepanjang taon 2016 ini investor pasar modal di kalbar mengalami pertumbohan yang sangat pesat, demikian pula dengan angka transaksinya yang sudah jauh melampaui capaian tahun lalu.

Taufan juga memastikan, perusahaan yang go publik akan relatif lebih sehat keuangannya karna akan terjadi keterbukaan informasi yang transparan. Dengan aturan baru yang tengah mereka rancang bersama Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan bisa lebih mempermudah prosedur sebuah perusahaan untuk penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Menurut dia dari tahun ke tahun, jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan ekspansi usaha terus meningkat. Jika semakin banyak perusahaan lokal yang go public, maka jumlah emiten juga akan terus bertambah. Karena itulah, seiring upaya  menambah jumlah  perusahaan yang IPO, perlu pula dilakukan upaya untuk mendorong bertambahnya jumlah investor yang berinvestasi di pasar saham. (ars)

 

Berita Terkait