Bangunan SD untuk SMP

Bangunan SD untuk SMP

  Rabu, 11 July 2018 10:00
PRIHATIN: Wali Kota Singkawang saat meninjau SMPN 19, Selasa (10/7). Tjhai Chui Mie prihatin dengan kondisi sekolah yang berstandar SD tapi digunakan untuk SMP. HARRI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Musala dan Perpustakaan jadi Ruang guru

 SINGKAWANG—Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie prihatin melihat SMPN 19. Soalnya, bangunan tersebut penruntukannya untuk sekolah dasar bukan untuk SMP.

Kemarin (10/7), wali kota meninjau SMPN 19 yang terletak di Jalan Yohana Godang, Gang Bunga, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.

"Berdasarkan hasil peninjauan saya, bahwa SMPN 19 ini sangat memprihatinkan, yang seharusnya peruntukkannya untuk SD tapi digunakan untuk SMP," kata Tjhai Chui Mie. Dari hasil peninjauan itu juga, tentunya akan dia sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang untuk ditindaklanjuti.

"Artinya, SMP ini harus kita bangun lagi demi kenyamanan anak-anak sekolah sehingga dapat memotivasi anak dalam proses belajar mengajar karena tempat duduk, meja, rak buku dan lainnya yang serba baru," ujarnya.

Apalagi, katanya, prestasi anak bukan hanya didapatkan dari ilmu pendidikan saja, tapi juga budi pekertinya yang menyangkut dengan tata ruang dan sebagainya harus baik. "Maka dari itu tempat sekolah harus sudah mencerminkan dan  mengajarkan berbagai hal untuk anak-anak kita sewaktu mereka masih muda," ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap Kepala Dinas beserta konsultannya bisa mendesain kembali SMPN 19 seperti apa dan berapa besar anggarannya.

"Akan kita rehab habis, karena kalau separuh-separuh selain memerlukan biaya yang sangat besar, hasilnya juga kurang maksimal," tuturnya.

Diapun berharap, ada pihak-pihak lain yang mau melaporkan kondisi sekolah yang saat ini dirasakan sudah tidak layak lagi. "Karena tanpa adanya laporan, bagaimana mungkin saya bisa tahu dan tidak mungkin juga saya akan meninjaunya satu-satu," pintanya.

Maka dari itu, dia sangat mengharapkan proaktif dari kepala sekolah ataupun guru untuk bisa menyampaikan kepada Pemerintah Kota Singkawang. "Sehingga kita bisa bertindak dengan cepat, dan anak-anak sekolah juga bisa segera menikmatinya," ungkapnya.

Dia pun berjanji akan melakukan berbagai upaya guna memprioritaskan pendidikan sepanjang tidak melakukan pelanggaran hukum yang ada. "Karena ini yang selalu ada di visi misi kami," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 19 Singkawang Barat, Asep Wahyudin saat mendampingi Wali Kota mengatakan total anak didiknya sekarang ini ada sebanyak 352 siswa. "Namun untuk tahun ajaran baru ini, kita menerima sebanyak tiga kelas lagi yakni sebanyak 96 siswa," katanya.

Selama ini, katanya, proses belajar mengajar masih terbilang normal meskipun kondisi sarana dan prasarana sekolah sangat memprihatinkan. "Alhamdulillah prestasi yang dicapai siswa juga cukup membanggakan," ujarnya.

Hanya saja, untuk peningkatan prestasi siswa ke depan sangat diragukan, mengingat standar sekolah yang digunakan ini masih setingkat SD. "Untuk ruangan guru, TU dan kepala sekolah maupun wakil saja kita tidak ada, sehingga untuk memenuhi itu Musala yang seharusnya untuk ibadah tapi digunakan untuk ruangan guru," ungkapnya.

Menurutnya, ruang guru SMPN 19 ada dua, yang satu di musala dan satunya di perpustakaan. "Sedangkan untuk ruangan kepala sekolah, wakil dan TU dipakai satu ruang tapi di sekat-sekat," tuturnya.

Mudah-mudahan apa yang dirinya sampaikan kepada Wali Kota Singkawang bisa terlaksana dalam waktu yang cepat. "Mengingat animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMPN 19 ini memang sangat banyak," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang HM Nadjib mengatakan, jika gedung yang di tempati siswa SMPN 19 sebenarnya merupakan gedung SDN 14. Sehingga, gedung yang dipakai SMPN 19 tidak standar. Karena awalnya memang untuk SD. "Karena ketika mereka pindah ke situ, ada sebagian sarana dan prasarana SD yang tinggal dan dipakai oleh mereka," ujarnya.

Kalaupun Wali Kota Singkawang menginginkan agar sekolah itu lebih nyaman dan leluasa, maka ada sekitar delapan bangunan rumah dinas di sekitar lokasi tersebut harus dibebaskan.

"Masalah ini sebenarnya sudah saya tawarkan ke ibu Wali Kota, delapan rumah yang mau dibebaskan ini kalau dapat diberikan uang panjaran untuk mereka mengambil rumah BTN," ungkapnya.

Pertimbangan dengan diberikannya DP ini, pertama, karena secara kemanusiaan. “Kan tidak mungkin kita akan melakukan penggusuran seenaknya mengingat mereka (yang tinggal di rumah dinas) juga sudah berjasa. Kedua, mereka bisa memiliki rumah sendiri. Dan ketiga, Pemkot Singkawang bisa membangun sekolah sesuai yang diinginkan. Saya rasa dengan cara seperti inilah solusinya," tutupnya. (har)

Berita Terkait