Bahas Kabinet Pekan Depan

Bahas Kabinet Pekan Depan

  Jumat, 5 July 2019 10:39
BERTEMU WAPRES: Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin (kanan) sebelum melakukan pertemuan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (4/7).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

JAKARTA – Parpol-parpol memang sedang sibuk membicarakan susunan kabinet mendatang. Namun, bagi cawapres terpilih Ma’ruf Amin, masalah kabinet bukan sesuatu yang harus dibicarakan saat ini. Hingga kemarin, Ma’ruf bahkan belum membicarakan masalah tersebut dengan presiden terpilih Jokowi. 

Ma’ruf mengatakan, calon pengisi kabinet bisa dari mana saja. ’’Yang pasti, tentu ada dari partai koalisi, dari profesional, kira-kira begitu,’’ terangnya setelah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) kemarin. Ma’ruf mengatakan, calon menteri juga bisa dari ormas seperti PB NU.

Pernyataan itu memang bukan basa-basi. Sebab, selama bertahun-tahun, seperti ada tradisi menempatkan perwakilan NU dan Muhammadiyah di kabinet, siapa pun presidennya. Saat ini kader Muhammadiyah ditempatkan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.

Sejauh ini, partai-partai koalisi juga belum diajak berbicara soal gambaran kabinet yang diinginkan Jokowi. ’’Pak Jokowi bilang pertengahan Juli baru mulai (dibicarakan),’’ lanjut mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Sementara itu, JK memastikan tidak akan ikut campur dalam penyusunan kabinet mendatang. Siapa saja yang layak dipertahankan atau perlu diganti bukan urusan dia lagi. ’’Itu antara Pak Jokowi dengan beliau,’’ ujar JK sembari menoleh ke Ma’ruf. 

Dia mengingatkan, penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. ’’Tentu Wapres dapat memberikan masukan,’’ lanjut tokoh yang juga ketua umum Palang Merah Indonesia itu. Yang jelas, presiden dan wakil presiden akan bersama-sama, tidak bisa dipisahkan.

Disinggung mengenai upaya mempertemukan Prabowo dan Jokowi, JK menyatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan lagi. Kali terakhir dia bertemu Prabowo pada 23 Mei lalu. JK menolak menyebutkan isi pertemuan itu karena bersifat tertutup.

Dia berharap para pihak yang terkait dengan kontestasi pemilu, khususnya pilpres, bisa segera berekonsiliasi. Bersatu kembali sehingga polarisasi di masyarakat perlahan bisa menurun dan kembali kepada fitrah Indonesia, yakni bersatu dan rukun.

Di sisi lain, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan 10 nama calon menteri ke Jokowi. Partainya menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi apakah 10 nama itu akan dipilih semua atau sebagian saja. ”Presiden yang nanti menentukan,” terang dia saat ditemui di ruangannya di  kompleks parlemen, Senayan.

Menurut dia, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi. Baik menteri koordinator perekonomian, menteri keuangan, perdagangan, perindustrian, maupun menteri terkait lainnya. Posisi menteri di bidang ekonomi sangat penting karena PKB ingin meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain menteri di bidang ekonomi, PKB menghendaki menteri pendidikan. Daniel mengatakan, partainya mengusulkan agar menteri yang mengurusi pendidikan digabung menjadi satu. Sekarang pendidikan ditangani tiga kementerian. Yakni, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag). ”Pendidikan sangat strategis bagi PKB,” ungkapnya.

Dia mengusulkan Kemendikbud dan Kemenristekdikti dilebur menjadi satu kementerian. Kemudian, bidang pendidikan di Kemenag dialihkan ke Kementerian Pendidikan. Jadi, Kemenag hanya mengurusi masalah keagamaan, tidak mengurusi pendidikan lagi.

Di tempat terpisah, Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga menyatakan, partai koalisi mempunyai hak untuk mengajukan kursi menteri. ”Tidak ada yang salah. Boleh-boleh saja. Itu hak masing-masing partai,” tuturnya saat ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.  

Jika PKB minta 10 menteri atau ada Partai Nasdem minta 11 menteri, hal itu wajar saja. Tidak ada yang keliru. Namanya juga permintaan. Pihaknya tidak ingin mencampuri hak partai masing-masing. Setiap partai punya kedaulatan.

Eriko menyatakan, walaupun pengajuan nama menjadi hak partai politik, keputusan ada di tangan Jokowi. ”Itu sudah kita sepakati bersama bahwa Presiden Jokowi punya hak prerogatif. Apalagi, kami sebagai partai yang mengusung. Apalagi, seperti PDIP, beliau sebagai kader utama, kader terbaik, kami tentunya sangat men-support apa yang beliau putuskan,” ucapnya. (byu/lum/c10/oni)