Bagikan Sertifikat, Sutarmidji: Bentuk Perhatian Pemerintah terhadap Hak Masyarakat

Bagikan Sertifikat, Sutarmidji: Bentuk Perhatian Pemerintah terhadap Hak Masyarakat

  Sabtu, 30 March 2019 14:53

Berita Terkait

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menghadiri Musyawarah Besar Adat Tiong Kadang di Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau.  Dilanjutkan penyerahan sertifikat.

Sutarmidji mengatakan ini menunjukan bentuk perhtian pemerintah terhadap hak-hak masyarakat atas tanah.

"Adanya sertifikat ini untuk melindungi tanah masyarakat (mereka), hak tanah mereka di lindungi oleh undang-undang. Jadi kalau ada yang bilang ini bagi-bagi lahan itu salah besar," ujar gubernur.

Midji mengatakan realisas perizinan perhutanan sosial yang telah terbit di Provinsi Kalbar salah satu yang perlu didorong adalah terkait hutan adat. Kendala yang dihadapi dalam penentuan hukum adat adalah mengharuskan adanya produk hukum daerah yang mengakui maayarakat hukum adat tersebut yaitu berupa Peraturan Daerah untuk hutan adat yang berada dalam kawasan hutan dan peraturan/Keputusan Bupati untuk hutan adat yang berada di luar kawasan hutan. 

"Sampai dengan akhir 2018, baru 4 kabupaten yang memiliki Perda Pengakuan Masyarakat Hukum adat, yakni Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak dan Melawi. Proses penerbitan Perda ini di kabupaten lainnya perlu segera didorong dalam rangka percepatan pengakuan hak wilayah adat, khususnya yang berada di dalam kawasan hutan," kata Sutarmidji, saat Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap kepada masyarakat dan Musyawarah Adat Besar Tiong Kandang di Ketemenggunang Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau.

Dikatakannya, untuk Kabupaten Sanggau, hingga saat ini telah diterbitlan sebanyak 15 akses kelola perhutanan sosial dengan total luasan 12.104,68 ha. Adapun perizinan perhutanan sosial terdiri dari 10 unit HKM dengan luas 8.465,00 ha, 3 unit HTR dengan luas 799,68 ha dan 2 unit diantarannya merupakan hutan adat dengan luas mencapai 2.840,00 ha.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu fokus utama Pemprov Kalbar dalam rangka mendongkrak IPM yang saat ini berada pada angka 66 persen. Angka ini masih cukup jauh dari rata-rat IPM Nasional yang berada pada kisaran 70-71% sehingga menempatkan Kalbar pada peringkat 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

"Dari 2.036 desa yang berada di Provinsi Kalbar, baru satu desa yang berkategori Desa Mandiri yakni di Desa Sutera di Kabupaten Kayong Utara. Ini berarti, sebagian desa di Kalbar berstatus tertinggal dan sangat tertinggal," jelasnya. 

Melalui program perhutanan sosial masyarakat diberikan peluang untuk mengelola sumberdaya hutan secara sah dengan skema Hutan Desa, Hutan

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak/Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program perhutanan sosial sendiri digalakkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kebijakan ini didasari fakta bahwa sebagian lahan kelola masyarakat berada pada kawasan hutan sehingga aktivitas masyarakat dianggap "illegal" dan masyarakat diberi label sebagai "perambah".

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar terdapat 718 desa yang terindikasi berada pada kawasan hutan. (humas pemprov)

 

 

Berita Terkait