Atas Lempar Tanggung Jawab, Bawah Saling Lempar Batu

Atas Lempar Tanggung Jawab, Bawah Saling Lempar Batu

  Rabu, 23 March 2016 09:03
UNJUK RASA: Sejumlah massa supir melakukan aksi unjuk rasa memprotes taksi online

Berita Terkait

JAKARTA – Unjuk rasa menolak transportasi berbasis aplikasi terjadi lagi di Jakarta kemarin (22/3). Kali ini jumlah massa sopir angkutan umum dan operator taksi lebih banyak daripada aksi dengan tuntutan yang sama Senin pekan lalu (14/3).

Yang patut disesalkan, aksi kedua kali ini mengundang tanggapan negatif masyarakat. Sebab, terjadi banyak aksi kekerasan karena aksi unjuk rasa diikuti sweeping di jalan-jalan utama ibu kota terhadap pengemudi angkutan umum dan taksi yang tidak berpartisipasi. Selain itu, aksi provokatif mengundang aksi balasan dari pengemudi transportasi berbasis aplikasi sehingga terjadi bentrokan di beberapa tempat.

Akibatnya, transportasi di pusat ibu kota dan akses ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat kacau beberapa jam. Bahkan, kegiatan kepala negara pun terhambat lantaran jalan protokol yang harus dilalui rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditutup peserta aksi unjuk rasa. 

Mengingat aksi massa sudah terjadi berkali-kali dan pertentangan semakin tajam, pemerintah harus mengambil keputusan secepatnya. Sikap saling lempar tanggung jawab di antara pejabat berwenang hanya akan mengundang aksi lempar batu lebih seru dua pihak yang bertentangan. Yakni pengemudi taksi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi.

Desakan itu rupanya dirasakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan yang langsung memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara serta Wakapolda Metro Jaya Brigjen Nanang Jumantara untuk rapat bersama.

Setelah rapat sekitar satu jam di kantornya, Luhut menjelaskan bahwa ‎sesuai instruksi Presiden Jokowi, akan ada evaluasi untuk transportasi berbasis aplikasi dan konvensional. Evaluasi tersebut akan dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kemenkominfo. ”Besok akan dievaluasi semuanya. Tentunya melibatkan semua angkutan aplikasi dan konvensional,” jelasnya.  Evaluasi itu akan berupaya memberikan keadilan bagi kedua pihak, baik transportasi aplikasi maupun konvensional. Salah satu yang akan dibahas adalah Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Transportasi yang tidak mengatur soal transportasi berbasis aplikasi. ”Perkembangan teknologi yang memengaruhi transportasi ini tidak terbayangkan dalam undang-undang tersebut,” ujarnya.

Lalu bagaimana transportasi aplikasi yang belum berizin dan belum membayar pajak? Luhut menerangkan bahwa semua angkutan harus mengurus izin dan membayar pajak. ”Kalau ditanya apakah akan proses hukum, ya lihat nanti,” ucap dia. 

Luhut juga menegaskan, tuntutan untuk memblokir angkutan aplikasi juga tidak akan ditempuh. Sebab, langkah tersebut bisa jadi justru menimbulkan protes pihak lainnya. ”Kalau diblokir, nanti puluhan ribu orang akan protes, ricuh lagi malahan,” tuturnya. 

Kapan targetnya ada kebijakan soal transportasi aplikasi? Sayang, tidak ada jawaban jelas dari Luhut. Dia hanya menuturkan bahwa semua membutuhkan waktu. Namun, kalau untuk revisi UU sepertinya terlalu lama. ”Butuh setahun hingga dua tahun kalau revisi. Pasti ada jalan lain,” katanya.  

Tentang kericuhan yang terjadi dalam protes angkutan konvensional, Luhut menegaskan bahwa kepolisian telah bertindak dengan cepat. Semua pelaku kericuhan juga telah ditangkap. ”Demonstrasi itu memang hak, tapi tidak boleh melanggar hukum. Sweeping itu juga tidak boleh,” tegasnya. 

Wakapolda Brigjen Nandang yang mewakili Kapolda Metro Jaya dalam pertemuan dengan Menko Polhukam ‎menyatakan, dalam aksi angkutan darat itu ada 83 orang yang telah diamankan karena diduga melakukan tindakan melanggar hukum. ”Kami sudah berupaya mengantisipasi sejak awal. Awalnya hanya lapor di tiga titik, ternyata melebar ke mana-mana,” paparnya. Ke depan, menurut dia, tidak boleh ada lagi pemukulan, sweeping, dan perusakan dalam demonstrasi apa pun.

Rapat di kantor Kemenko Polhukam kemarin juga menunjukkan lemahnya koordinasi antara Menkominfo Rudiantara dan Menhub Ignasius Jonan. Rudiantara yang duduk di samping Luhut mengatakan segera mengomunikasikan perihal angkutan online dengan Jonan yang memang tidak hadir dalam rapat tersebut. Belum diketahui alasan pasti Jonan tidak hadir. ”Pak Luhut minta sesegera mungkin. Malam ini (tadi malam, Red) saya coba hubungi beliau. Posisi Pak Jonan di mana belum tahu,” ucap Rudiantara. 

Dalam kesempatan berbeda, Ignasius Jonan tetap bersikukuh agar aplikasi tersebut dihentikan sementara. Penghentian dilakukan hingga proses pembenahan dirampungkan. Hal itu merujuk pada semua aturan yang harus dipenuhi pihak Uber maupun Grab Car agar bisa beroperasi sesuai aturan. ”Saya sudah katakan ini ilegal. Harus dihentikan sementara dulu sambil diproses. Saya minta Kominfo (baca: Kemenkominfo) blokir dulu sambil diproses, tapi nggak tahu kepanjangan Kominfo. Dia bilang ini bisa cepat diproses,” jelasnya. 

Jonan sendiri sejak awal tidak mempermasalahkan perihal aplikasi yang digunakan. Dia hanya menekankan pada pelanggaran aturan karena kendaraan yang tidak berizin. Sebab, tanpa izin, kendaraan pun tidak melalui proses uji kelayakan kendaraan atau kir. ”Yang penting kan keselamatan konsumen,” tuturnya. 

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai aksi unjuk rasa para sopir taksi dan bajaj kemarin. ”Saya titip, demo adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib,” ujar presiden setelah membuka rapat kerja (raker) eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemarin.

Mengenai solusi ke depan terkait dengan angkutan tersebut, Jokowi tidak menjelaskan secara detail. ”Mengenai solusi ini, hal-hal teknis biar disampaikan menteri perhubungan,” tambahnya. Sebab, sebelumnya Menhub juga pernah membahas solusi atas angkutan berbasis aplikasi setelah demonstrasi pertama.

Lumpuh 
Lalu lintas di ibu kota kemarin siang memang sempat kacau. Aksi demonstrasi berujung ricuh di depan gedung DPR meluas ke wilayah lain. Di Jakarta Timur, sebagian sopir angkutan kota (angkot) men-sweeping sopir lain. Angkot yang tetap beroperasi dihentikan paksa. Aksi itu mengakibatkan ratusan penumpang telantar.

Berdasar pantauan lapangan, aksi mogok sopir di Jakarta Timur dipusatkan di Terminal Kampung Melayu. Angkot yang biasa beroperasi terparkir di terminal tersebut. Mereka memilih tidak beroperasi. Sementara sebagian sopir malah membajak angkutan lain yang tetap beroperasi. 

”Berhenti. Berhenti lu,” teriak puluhan pendemo sambil menunjuk-nunjuk dari depan kepada pengemudi yang tidak ikut aksi. Kontan wajah sopir tersebut pucat pasi. Dia tidak bisa melawan. Di depannya berdiri belasan orang yang sedang marah. ”Nanti kalau berhasil (desakan) di DPR, lu juga yang ngerasain enaknya. Lu nggak denger teman-teman lu pada berjuang?” cetus salah seorang pendemo yang menghadang.

Sementara itu, akibat mogok masal tersebut, penumpang telantar. Mereka terpaksa menggunakan bus sekolah yang disiagakan Dishubtrans DKI Jakarta. Tetapi, masalah tidak selesai. Karena jumlah bus sekolah terbatas, anak-anak sekolah yang biasa menumpang bus kuning itu telantar. Bus mereka dipenuhi pekerja yang pulang pada sore hari. Mereka terpaksa mengalah. ”Nunggu aja, sampai busnya kembali lagi,” ujar Nabila, pelajar SDN 05 Pagi Cipinang. 

Di tempat lain, bentrokan antara sopir taksi konvensional dan pengemudi transportasi berbasis aplikasi pecah di Jalan HR Rasuna Said, tepatnya di halte seberang gedung KPK, Selasa siang. Sebuah taksi Blue Bird menjadi sasaran. Kaca depan dan pintu sebelah kirinya dipecah sekelompok sopir ojek online.

Nababan, sopir taksi yang kaca mobilnya pecah, mengatakan awalnya dikejar-kejar sekelompok pengemudi kendaraan bermotor. Dia sebenarnya berupaya meloloskan diri dengan melintasi jalur busway. Nahasnya, ternyata saat dekat halte, ada busway yang berhenti. ”Dari situ kaca langsung dipecahi,” ujarnya. 

Melihat hal itu, para penumpang yang berada di halte ketakutan. Beberapa berteriak kepada polisi yang berjaga di sekitar gedung KPK dan Jasa Marga. Polisi pun sempat meletupkan senjata ke udara untuk menghalau puluhan kelompok motor yang menyerang taksi. Kelompok motor tersebut lantas melarikan diri ke arah Menteng.

Sementara itu, saat sopir taksi memenuhi pelataran kompleks DPR, sopir angkutan umum dari Koperasi Wahana Kalpika (KWK) berkumpul di halaman Monas. Hal tersebut membuat titik nol Jakarta itu mirip lautan angkot merah. 

Menjelang sore, sekitar pukul 15.00 WIB, Monas tidak lagi didominasi warna merah. Kali ini halaman Monas berubah menjadi biru. Sebab, rombongan dari taksi Blue Bird, Kobagas, dan taksi Express Group ikut bergabung. Ribuan sopir yang berkumpul di Monas membicarakan isu-isu yang berkembang. Terutama terkait dengan perkembangan informasi terbaru aksi-aksi kekerasan yang terjadi. Sekitar pukul 17.00, satu per satu armada membubarkan diri kembali mencari penumpang dan sebagian kembali ke pangkalan.

Gratis Sehari 
Demo besar-besaran para sopir taksi yang berlangsung kemarin ikut membawa dampak bagi perusahaan penyedia jasa transportasi PT Blue Bird Tbk. Sebab, sejumlah pengemudi taksi berlogo burung biru itu terlihat ikut berpartisipasi dalam demo yang berujung pada perbuatan anarkistis tersebut. Beberapa pengemudi taksi Blue Bird pun menjadi korban dalam aksi sweeping lantaran menolak ikut berdemo. 

Perusahaan taksi terbesar di Indonesia itu pun menyadari bahwa tindakan-tindakan anarkistis yang dilakukan oknum pengemudinya bisa membahayakan perusahaan yang sudah melantai di bursa tersebut. Karena itu, sebagai salah satu upaya untuk mengompensasi kerugian masyarakat akibat demo anarkistis tersebut, PT Blue Bird menggratiskan tarif taksi reguler di kawasan Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sepanjang hari ini. ”Hari Rabu tanggal 23 Maret, selama 24 jam (biaya taksi reguler gratis, Red) di kawasan Jakarta dan sekitarnya,” ucap Komisaris Blue Bird Tbk Noni Sri Aryati Purnomo di kantor Blue Bird kemarin. 

Mengenai demo anarkistis yang dilakukan pengemudi taksi, termasuk Blue Bird, Noni mengaku menyesalkan hal itu. ”PT Blue Bird Tbk turut prihatin atas kegiatan demonstrasi yang terjadi mengingat hal tersebut sangat mengganggu kegiatan transportasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan dan aktivitas mereka,” ujarnya. 

Noni juga mengungkapkan, pihaknya tidak segan menindak tegas para oknum pengemudi Blue Bird yang terlibat dalam tindakan-tindakan anarkistis yang melanggar hukum saat berdemo. Dia menyatakan bakal melakukan investigasi untuk mencari para oknum pengemudi tersebut. ”Kami akan adakan investigasi, sesuai prosedur kami. Selanjutnya, pasti kami serahkan kepada pihak kepolisian,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menjelaskan, pihaknya sedang berada dalam proses memenuhi semua aturan yang diajukan pemerintah. Mulai kewajiban berbadan hukum hingga kewajiban memiliki lisensi untuk pengoperasian mobil sebagai angkutan sewa. ”Badan hukum mitra kami sudah resmi berdiri dengan persetujuan Kementerian UKM. Dari situ kami bergerak cepat, mendorong mitra kami mengajukan lisensi rental. Sudah diajukan di akhir minggu lalu. Sekarang sedang berproses,” papar Ridzki. 

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menyarankan agar Kemenhub segera duduk bersama dengan Kemenkominfo untuk mengatasi persoalan angkutan umum konvensional versus online. ”‎Saya rasa konsumen tidak bisa disalahkan. Konsumen akan mencari sarana-sarana yang terjangkau, memudahkan, dan aman. Kalau dulu memang tidak ada alternatif, tapi sekarang ada yang berbasis online. Sehingga ini perlu dirumuskan bersama pengaturannya,” tutur dia.

Menurut Firmanzah, penutupan akses transportasi berbasis online bukan solusi yang tepat.‎ Pasalnya, tidak dapat dimungkiri, masyarakat saat ini membutuhkan moda transportasi tersebut. ”Seharusnya di awal-awal sudah diundang (pengusaha transportasi konvensional dan online, Red) untuk cari solusi bersama. Karena Kemenhub mengikuti tata aturan perundang-undangan, sementara ada masyarakat bergerak di luar aturan itu,” ucapnya. (idr/owi/byu/dyn/mia/ken/wir/dee/bad/ded/c9/kim)

Berita Terkait