Asia Pasific Rainforest Summit 2018 Bahas Soal Perlindungan Hutan dan Masyarakat

Asia Pasific Rainforest Summit 2018 Bahas Soal Perlindungan Hutan dan Masyarakat

  Senin, 23 April 2018 14:19

Berita Terkait

YOGYAKARTA- Indonesia menjadi tuan rumah Asia Pasific Rainfores Summit (APRS) ke tiga tahun 2018.  Konfrensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan Asia Pasifik ke 3 ini digelar di Yogyakarta selama tiga hari, 23-25 April 2018.

Dalam pertemuan KTT tersebut turut hadir  perwakilan menteri dan perdana menteri dari berbagai negara, diantaranya Indonesia yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia,  Filiphina, Australia, Brunei Darussalam, Fiji, Norwegia, Timor Leste dan General Direktur Center for International Forestry Research (CIFOR).

Tema gelaran APRS ke tiga ini meliputi 'Protecting  Forests and People, Supporting Ekonomic Growth' dimana seluruh menteri yang hadir berdiskusi terkait dengan  hutan, ekosistem dan sistem managemen serta kaitan dengan perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, dalam hal perlingungan hutan, sesuai dengan Natonally Determined Contribution (NDC) Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29 perseb dan 17, 2 perseb diantaranya dari sektor kehutanan.

Dalam pencapaiannya, Siti Nurbaya menyebutkan, Indonesia akan bekerja dengan lima sektor primer, diantaranya sektor kehutanan, energi, pertanian, limbah dan transportasi.

Selain itu, kawasan pesisir juga tidak luput dari perhatian. Indonesia memiliki 2,9 juta hektar kawasan hutan mangrove. Menurut Siti, ekosistem mangrove ini memiliki peranan yang penting pada proses adaptasi perubahan iklim.

"Konservasi mangrove juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga berkontribusi untuk mencapai target penurunan Gas Rumah Kaca," katanya.

Sementara dalam aspek perlindungan kepada masyarakat, lanjut Siti, Indonesia telah melaksanakan program perhutanan sosial yang memberikan akses legal kelola hutan kepada masyarakat sampai dengan tahun 2019. 

Indonesia menargetkan 4,2 juta hektar dari total 12,7 juta hektar kawasan hutan melalui skema hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan.

"Program ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi, ekologi dan memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat," paparnya.

Unruk mendukung pertumbuhan ekonomi, tambah Siti, hutan menyediakan jasa lingkungan berupa ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati. 

Menurutnya, hutan merupakan rumah dari keanekaragaman hayati yang dapat digunakan untuk penelitian konservasi dan pengelolaannya dilakukan dengan pengedepankan prinsip kelestarian.

Selain itu, kata Siti, penerapan pengelolaan hutan produksi secara lestari, Indonesia telah mengaplikasikan simtem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

"Program ini tidak hanya mendukung pengelolaan hutan produksi yang baik, tetapi juga bisa mengurangi deforestasi yang sekaligus mendukung pengurangan gas rumah kaca," jelasnya.

Sementara itu The Hon. Josh Frydenberg, Menteri Lingkungan Hidup dan Energi  Australia mengatakan, pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan bagian dari kemitraan hutan hujan Asia Pasifik yang diprakarsai oleh pemerintah Australia untuk memajukan aksi melawan deforestasi dan degradasi hutan di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik.

Menurut Josh, KTT ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Yang pertama pada tahun 2014 di Sydney, kedua tahun 2016 di Bruney Darussalam.

Sebagai bagian dari KTT, kata Josh, Australia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 hingga 28 persen dibawah level 2005 pada tahun 2030.

Menurutnya, dalam setiap tahun sekitar satu milyar CO2 dilepaskan di negaranya sebagai hasil dari deforestasi dan degradasi tanah. Menurutnya, hal itu menyumbangkan 10 persen emisi gas rumah kaca.

"Ini hampir dua kali lipat jumlah emisi yang dihasilkan Australia setiap tahunnya dari keseluruhan sektor ekonomi," katanya. (arf)

Berita Terkait