APK Bermasalah Terus Ditertibkan

APK Bermasalah Terus Ditertibkan

  Senin, 11 February 2019 09:29
Tim Bawaslu bersama Satpol PP Landak saat menurunkan sejumlah APK di Ngabang, Sabtu (9/2) lalu. kemumif/ pontianakpost

Berita Terkait

NGABANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Satpol PP Kabupaten Landak menurunkan 116 Alat Peraga Kampanye (APK) dalam aksi di seputar kota Ngabang, Sabtu (9/2) lalu. Bawaslu Landak menilau, APK calon legislatif (caleg) yang melanggar peraturan.

Penertiban menyasar pada sejumlah APK yang berada disejumlah titik di jalur jalan sutra, mulai dari depan RSUD Landak hingga KM 6 arah Ngabang-Pontianak. Penertiban APK itu berjalan lancar dan tertib. Sejumlah APK berupa baleho, spanduk dan bendera yang dianggap pemasangannya menyalahi aturan diturunkan oleh tim penertib dan disita oleh Bawaslu Landak.

“Hari ini kita melakukan penertiban APK di seluruh Kota Ngabang dengan Satpol PP dan Panwascam," kata Ketua Bawaslu Landak, Petrus Kanisius, di sela-sela kegiatan pagi itu. "APK tidak boleh menempel, diikat dan dipaku ke pohon serta tiang listrik. Apalagi melintang di jalan," katanya lagi.

Dijelaskan, pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi mengenai pemasangan APK. "Semoga nanti para pemasang APK lebih memahami dan menaati peraturan yang sudah disepakati bersama," harapnya. Ditanya jika ada kandidat atau Parpol yang mengajukan komplain atas penertiban APK itu, ia mengatakan, Bawaslu dan KPU Landak sudah beberapa kali menyampaikan kepada parpol SK pemasangan APK. 

"SK pemasangan APK itupun sudah disepakati bersama Parpol. Kemudian, imbauan sudah kita lakukan beberapa kali juga. Saya pikir kalau parpol sudah mengetahui aturan itu, parpol harus paham dan patuh dengan SK itu. Silahkan saja jika ada parpol atau kandidat yang berkeberatan dengan penertiban APK itu untuk melapor ke Bawaslu Landak," tegas Theres mempersilakan.

Ia juga menegaskan, jika parpol atau kandidat masih melakukan pemasangan APK ditempat yang sudah dilarang, tentunya akan dilakukan penertiban. "Yang bagian penertiban yakni Satpol PP yang didampingi Bawaslu Landak," ucapnya.

Menurutnnya, penertiban di APK di Kota Ngabang memang sedikit spesia lantaran sesuai SK KPU Landak memang ada sejumlah titik yang dilarang pemasangan APK di Kota Ngabang. Sedangkan untuk di kecamatan lain selain Kecamatan Ngabang, di SK KPU itu memang menyebutkan disetiap dusun itu bisa dipasangi APK. “Tapi tetap ada potensi pelanggaran disitu," katanya.

Pihak Bawaslu Landak juga meminta Panwascam untuk memerintahkan Panwaslu desa untuk melakukan pengawasan dan menginventarisir jumlah APK disetiap desanya masing-masing. "Sebab yang tahu batas desanya yakni Panwaslu desa itu sendiri," terangnya.

Sementara itu, Kabid Trantibmas Satpol PP Landak, Ya' Jayadi mengatakan, APK yang sudah ditertibkan itu sudah masuk dalam zona pelarangan sesuai SK KPU Landak. "Satpol PP Landak memang sudah mendapatkan surat permintaan tenaga dari Bawaslu Landak. Pada dasarnya kami tetap siap untuk melakukan penertiban APK itu," ujarnya.

Dikatakannya, untuk penertiban APK di desa dan kecamatan, ia berharap Panwascam untuk pro aktif mendata APK yang menyalahi aturan. "Panwascam jangan hanya menunggu Satpol PP datang. Sebab, kami juga memiliki personel yang terbatas untuk menertibkan APK ini," ucap Jayadi.

Ditambahkannya, Satpol PP Landak juga sudah mengatur jadwal penertiban APK di desa dan kecamatan pada 23 Februari ini. "Mungkin lima kecamatan yang akan kami datangi bersama Bawaslu. Kemudian, setelah itu kami bagi tiga zona lagi. Satpol PP juga sudah coba membagi untuk melakukan pengawasan APK, terutama di ibukota kecamatan se Landak," terangnya.

Dia berharap kepada seluruh parpol dan para kandidat peserta Pemilu 2019 supaya bisa memperhatikan zona larangan untuk pemasangan APK. "Dengan demikian, wajah kota kita semakin baik dan indah. Walaupun di zona larangan pemasangan APK, kita juga tidak melakukan penertiban baleho kandidat yang dipasang di depan rumahnya. Sebab, kita juga menghargai hak dari caleg bersangkutan," katanya.

Dari hasil penertiban APK di jalur sutra Kota Ngabang itu, Bawaslu Landak menyita empat APK berupa baleho calon DPD RI dan 112 APK Parpol serta Caleg. APK itu berada di Bawaslu Landak sebagai barang bukti. (mif)

Berita Terkait