APBD Kayong Utara Resmi Disahkan , Legislatif Tuding Eksekutif Telat

APBD Kayong Utara Resmi Disahkan , Legislatif Tuding Eksekutif Telat

  Rabu, 2 December 2015 08:15
PENANDATANGANAN: Bupati Kayong Utara Hildi Hamid saat menandatangani draf Perda APBD Tahun Anggaran 2016 dengan disaksikan seluruh pimpinan DPRD dalam Paripurna DPRD yang berlangsung, Senin (30/11) lalu. DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

 
SUKADANA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016 resmi diketok, Senin (30/11) di Gedung DPRD Kabupaten Kayong Utara. Pengesahan tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi di DPRD menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016.

Padahal hampir saja Perda APBD batal disahkan pada saat itu. Andai saja Raperda APBD Tahun Anggaran 2016 tidak diketok DPRD, bisa jadi Kayong Utara menjadi daerah pertama di Kalbar yang APBD-nya tidak dikuatkan Perda. Pasalnya Bupati Kayong Utara Hildi Hamid hampir saja membuka jurus dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) jika RAPBD 2016 tidak disahkan Parlemen. Beruntung para wakil rakyat di legislatif akhirnya mengesahkan Raperda APBD menjadi Perda APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016. Sidang paripurna pengesahannya pun sempat diwarnai hujanan interupsi.

Padahal 30 November lalu telah menjadi batas akhir kabupaten menetapkan APBD. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Jika Permendagri tersebut tidak diindahkan, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Perbup pun menjadi alternatif paling akhir jika legislatif dan eksekutif tidak menemukan kata sepakat pada saat itu. Pasalnya, sebelum APBD disahkan dalam paripurna DPRD tersebut, sempat terjadi kemelut interupsi dari kalangan legislator terkait pembahasan RAPBD menjadi APBD 2016.

Sebelum fraksi membacakan pendapat akhir (PA) mereka masing-masing, Alhusaini Akbar sempat melontarkan sejumlah interupsi. Namun, interupsi yang disampaikannya dapat dijelaskan pimpinan, Ketua DPRD Muhammad Sukardi, sehingga ia dapat menerimanya. Penyampaian PA fraksi pun dilanjutkan. Setelah mendengar seluruh fraksi menyampaikan PA, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada anggota legislatif, apakah menyetujui RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD? Ketika pertanyaan itu dilontarkan pimpinan sidang, lagi-lagi Alhusaini melakukan interupsi untuk kali kedua. Alhusaini berargumen, dari enam fraksi di DPRD yang telah menyampaikan PA, masih ada tiga fraksi yang menerima dengan catatan. Seharusnya, kata dia, tidak perlu lagi ada catatan. Atas dasar itulah, ia menganggap bahwa RAPBD belum bisa untuk disahkan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun mendorong agar sidang diskor untuk dibahas ulang.

Menanggapi interupsi tersebut, pimpinan sidang, Muhammad Sukardi mencoba meluruskan. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa yang menerima dengan catatan hanya dua fraksi yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Perjuangan Keadilan Rakyat. Kemudian dia pun kembali meminta masukan anggota sidang. Mendapat kesempatan itu, anggota DPRD lainnya, Jalian, menilai tidak perlu dilakukan skor, karena seluruh fraksi sudah menyetujui agar APBD disahkan. “Tidak ada yang perlu dibahas lagi,” kata legislator Partai Nasdem tersebut.

Semula Alhusaini yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD merasa bahwa mereka belum sempat membahas draf RAPBD 2016, hingga saat dilaksanakan Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD menjadi APBD yang dilaksanakan kemarin. Selenjutnya, dia berdalih, RAPBD baru diserahkan ke DPRD pada 29 November pukul 15.00 WIB. Sementara, dia menambahkan, keesokan harinya merupakan batas akhir penetapan APBD. “Saya sebagai salah satu anggota Badan Anggaran sampai saat ini belum mengetahui apa yang mau disahkan pada hari ini (kemarin, Red), RAPBD yang disempurnakan sampai detik ini saya belum terima,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara tersebut dengan suara lantang.

Dia juga berargumen jika pengesahan APBD hanya berpatokan per-30 November, akan membuat peta konflik antara DPRD dan pemerintah daerah melebar. Bahkan, ia menilai pemerintah daerah sengaja memberikan waktu yang sedemikian singkat, sehingga DPRD tidak bisa membahas APBD yang ditetapkan pada hari itu. Bila diamati, interupsi kalangan anggota DPRD pada rapat paripurna tersebut banyak yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran aspirasi. Seperti interupsi yang dikemukakan Nazadolah dari F-PPP. “Ini perlu untuk dikaji ulang karena aspirasi yang diusulkan apakah telah diakomodir?”cetus mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara tersebut.

Menanggapi desakan untuk mengevaluasi RAPBD seperti dilontarkan sejumlah anggota legislatif dalam interupsi mereka, Bupati Hildi Hamid memandang santai. Mantan anggota DPRD Provinsi Kalbar ini mengatakan bahwa tudingan mereka terlambat menyerahkan RAPBD 2016 ke DPRD merupakan hal yang sangat keliru. “Eksekutif justru sudah jauh-jauh hari menyerahkan segala sesuatu yang berkenaan dengan APBD 2016,” ujar Bupati.

Tokoh yang sukses menjalankan program pendidikan dan kesehatan gratis satu-satunya di Kalbar ini, menjelaskan jika mulai 12 Juni mereka telah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggara dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan Nomor Surat 045.2/1173/BAPPEDA-SET, yang selanjutnya disusul penetapan KUA-PPAS pada 18 Agustus 2015. Keterlambatan seperti yang disampaikan dan menjadi permasalahan pada paripurna tersebut, diungkapkan Bupati, seperti memperlihatkan ketidakpahaman dalam mencermati setiap tahap pengesahan RAPBD menjadi APBD. “Pada 22 September 2015 atau dua bulan sebelum batas akhir penetapan APBD, eksekutif telah menyerahkan RAPBD 2016 dengan Nomor Surat Bupati 903/1909/DPpkAD-D kepada DPRD Kayong Utara,” paparnya memastikan.

Bupat juga menjelaskan jika pada 29 September, dalam Paripurna DPRD, telah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan Raperda APBD 2016. “Jika memang terlambat kami menyerahkan ke DPRD, kami punya bukti sudah sesuai dengan aturan bahkan tanggalnya juga sudah jelas, dan jika pun kami terlambat menyerahkan, DPRD berhak menolak untuk membahasnya dan itu sanksinya kepala daerah yang kena, tapi kenapa tidak dilakukan?” ungkapnya. (dan)
 

 

Berita Terkait