Antisipasi Pungli Sewa Gedung

Antisipasi Pungli Sewa Gedung

  Sabtu, 11 June 2016 10:29

Berita Terkait

ANGGOTA DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa meminta dalam penerapan kebijakan penyewaan fasilitas milik Pemerintah Kota Pontianak SKPD berwenang dapat melampirkan harga sewa tiap gedung. Hal itu sebagai antisipasi kemungkinan pungli oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.

“Hasil rapat kerja kami (Komisi D) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pontianak, kami meminta mereka (BPKAD) mengikuti jejak BP2T yang memberi pelayanan dengan sistem online. Dengan begitu masyarakat dapat melihat berapa harga sewa gedung milik pemerintah. Ini juga meminimalisir pungli,” ugkapnya belum lama ini.

Jika harga sewa aset pemerintah dapat di akses melalui internet akan mempermudah masyarakat yang memerlukan fasilitas, salah satunya aset gedung. Selain itu lanjutnya, dengan sistem on line pemerintah sudah transparan dalam mekanismenya.

Untuk saat ini layanan BPKAD masih manual. Masyarakat harus datang ke lokasi jika ingin menyewa satu bangunan milik pemerintah. Kecendrungan pungli menurut politisi Partai Golkar bisa terjadi. Dia mencontohkan, satu gedung tarif satu hari penyewaan Rp 8 juta. Mungkin ini bisa dimainkan oleh oknum dengan menaikkan harga tarif dengan menambah biaya-biaya tak terduga, seperti dana keamanan, parkir dan lainnya. Padahal biaya total penyewaan hanya Rp 8 juta. “Ini yang mesti diantisipasi. Jika kami turun lapangan ada temuan, kan BPKAD yang harus tanggung jawab,” terangnya.

Tarif penyewaan aset milik pemkot yang di kelola BPKAD memiliki dasar. Sehingga ketetapan harganya sudah ada. Kalaupun ada perubahan harga, ada mekanisme melalui perubahan perda perubahan tarif. “Jika BPKAD belum menggunakan sistem on line, sebagai langkah awal dapat dipasang plang di tempat penyewaan fasilitas pemkot,”ucapnya.

Aset pemerintah harus dikelola dengan tertib aturan. Dengan begitu, masyarakat sebagai pengguna dapat kepuasan. Ia berharap ketika turun ke lapangan nanti, tak ada temuan permainan oknum mencari keuntungan sendiri yang memanfaatkan aset negara dengan meletak harga tak sesuai.

Dalam pembayaran pun tambahnya, masyarakat langsung ke BPKAD jangan melalui personal, sehingga uang tersebut langsung masuk ke kas daerah. Dengan begitu tak ada oknum memanfaatkan situasi ini. Untuk aset gedung di Pontianak lumayan banyak, di tiap kecamatan saja memiliki satu gedung. Belum lagi aset lainnya. “Gedung sewa ini kan sebagai penyumbang aset PAD,” terangnya.

Apabila ada temuan yang menyalah gunakan wewenangnya, ia meminta SKPD terkait memberi sanksi. “Kalau perlu di pecat,” tegasnya.(iza)

Berita Terkait