Angka Penduduk Miskin Kalbar Turun

Angka Penduduk Miskin Kalbar Turun

  Rabu, 2 Agustus 2017 10:24
RAKOR: Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya memberikan pengarahan pada Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pontianak, kemarin. HUMAS PROV KALBAR

Berita Terkait

PONTIANAK – Angka penduduk miskin Kalbar dalam sepuluh terakhir mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, presentase penduduk miskin Kalbar masih paling tinggi di regional Kalimantan dengan presentase 7,88 persen.

Wakil Gubenur Kalbar, Chistiandy Sanjaya bersyukur karena dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari 2007 sampai maret 2017 angka penduduk miskin Kalbar mengalami penurunan. “Kita bersyukur bahwa trend terus menurun, artinya program yang dilaksanakan pemerintah pusat provinsi dan kab/kota tepat sasaran atau on the track sehingga melahirkan kondisi seperti ini,” ujarnya usai membuka Rapat Kordinasi Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Selasa, (1/8) pagi.

Menurutnya angka penduduk miskin pada beberapa tahun lalu sempat meningkat pada presentase diatas 8 persen. Hal itu menurutnya karena dipengaruhi oleh peningkatan harga bbm yang ternyata sangat berpengaruh terhadap angka penduduk miskin.

“Saya mengajak peserta rakor itu optimis, apalagi kita melihat trend peningkatan ekonomi semakin baik, kita punya smelter yang sudah berjalan. Lalu perusahaan sawit yang juga berjalan sudah sesuai target satu juta lima ratus hektar yang tertanam. Sekarang yang tertanam sekitar satu juta tiga ratusan ribu, kalau tidak salah, dan ini terus progres,” kata orang nomor dua di Kalbar ini.

Smelter dan juga perusahaan sawit, kata Christiandy  bisa menjadi andalan Kalbar untuk mengentas kemiskinan kedepannya. Karena dengan adanya kedua hal tersebut bisa menyediakan lapangan pekerjaan, dengan bekerja hasilnya kemudian dapat mencukupi masyarakat. Sehingga dengan dengan tercukupinya masyarakat, tingkat penduduk miskin akan semakin berkurang.

Penurunan penduduk miskin di Kalbar, lanjutnya, disebabkan karena pemerintah bekerja sesuai dengan target RPJMD Kalbar yang menargetkan pada presentase 7,25 persen, 

Sehingga dengan ini juga pertumbuhan IPM Kalbar dapat tercapai. Ia pun berharap rakor yang akan dilaksanakan selama dua hari ini diharapkan dapat fokus, efektif, efisien, supaya ada percepatan. 

“Selama sepuluh tahun ini kita bersyukur kita masih di bawah 10 persen, namun ini tentu untuk tetap kita akan kerja keras. Tapi di regional Kalimantan kita paling tinggi kemiskinannya. Nah ini tentu butuh kerja keras lagi, tapi kita tetap optimis, dukungan pemerintah pusat seperti infrastruktur, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, keseriusan aparatur menjalankan program akan lebih baik lagi kedepan,” ujarnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalbar tahun 2016 angka penduduk miskin di regional Kalbar, Kab. Melawi menjadi Kabupaten yang tinggi presentase penduduk miskinnya dengan 12,63 persen, diikuti Landak dengan 12,32 persen dan Ketapang dengan 10,99 persen. Sementara Sanggau menjadi kabupaten paling rendah presentase penduduk miskin dengan 4,51 persen, kemudian disusul Kubu Raya dengan 5,04 persen, dan Singkawang dengan 5,33 persen.

Christiandy menambahkan pemerintah harus kerja cerdas ditengah keuangan yang tidak banyak untuk bisa melaksanakan program yang langsung fokus tepat sasaran. Yang paling tepat, katanya, saat ini sedang menyelaraskan data tepat sasaran, dan kemudian verifikasi data penerima yang miskin sedang dijalankan oleh pemerintah.

“Nah ini yang jadi tugas pemda, dan kita minta bantuan kabupaten/kota supaya bisa datanya tercapai dengan baik, tujuannya nanti, baik bansos, pengaman sosial, program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Jangan sampai orang yang berhak menerima tidak menerima, dan yang miskin tetap miskin,” jelasnya.

Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Ahi mengatakan dalam rakor hari ini pihaknya akan mengintensifkan untuk membuat program kerja karena beberapa daerah sedang melantik pejabat baru. “Sehingga ini perlu diintensifkan,” katanya. “Sebenarnya masalah kemiskinan, ada yang menjadi kewenangan Kabupaten dan ada yang menjadi kewenangan Provinsi,” ujarnya.

Menurutnya di Melawi yang menjadi daerah paling tinggi angka kemiskinan masalah utamanya infrastruktu yang kurang memadai, jalan sampai ke desa-desa saja belum baik. 

“Beda dengan Landak, saat ini mereka jalannya sudah ke desa-desa. Cuman memang kemiskinan inikan definisinya luas, masalah-masalah itu yang juga kita harapkan dalam rakor ini akan terungkap,” paparnya. (gef)

  

 

Berita Terkait