Anggaran 2018 Masih dalam Pemeriksaan BPK-RI

Anggaran 2018 Masih dalam Pemeriksaan BPK-RI

  Selasa, 5 March 2019 09:22
SERAH LKPJ: Wakil Bupati Antonius L Ain Pamero menyerahkan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Rajuliansyah, kemarin. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Rapat Paripurna LKPj Bupati Kapuas Hulu TA 2018

 

PUTUSSIBAU – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, kemarin (4/3) belum selesai diaudit BPK-RI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero, saat menyampaikan Pidato Bupati mengenai LKPj Bupati di hadapan Sidang Paripurna DPRD, kemarin (4/3) di Gedung DPRD.

Menurut Anton, sapaan karibnya, proses pemeriksaan anggaran Kapuas Hulu tahun 2018 oleh BPK-RI masih berlangsung. “Sejak 20 Februari 2019 hingga sebulan ke depan masih ada audit BPK-RI. Jadi realisasi anggaran ini masih belum teraudit,” ucapnya di hadapan peserta sidang.

Meski demikian, Wabup memastikan realisasi pembangunan tahun anggaran 2018 sesuai dengan RPJMD Kapuas Hulu 2016 – 2021. “Dalam penyelanggaran pemerintahan 2018, selain menggunakan APBD, ada juga dana tugas pembantuan dan sektoral dari Kementerian dan Pemprov Kalbar,” katanya ketika itu.

Terkait realisasi anggaran pada LKPj, kata Wabup, terbagi dalam pendapatan dan belanja. Untuk pendapatan dari target mereka Rp1,7 triliun, hanya tercapai Rp1,6 triliun. Sementara anggaran belanja APBD setelah perubahan totalnya, sebut dia, Rp1,4 triliun dan terealisasi Rp1,3 triliun. “Pemanfaatan dana tersebut terbagi dalam urusan wajib dan pilihan,” katanya.

Pada urusan wajib, bidang pendidikan anggaran, diungkapkan dia, terealisasi 95 persen, kesehatan (96 persen), pekerjaan umum dan penataan ruang (98 persen), perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (98 persen), ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (83 persen), sosial (95,8 persen), tenaga kerja (98 persen), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (96 persen), pangan (96,8 persen), pertanahan (90,4 persen), lingkungan hidup (93,3 persen), admindukcapil (97,5 persen), pemberdayaan masyarakat dan desa terealisasi (99,5 persen), pengendalian penduduk dan keluarga berencana (84,2 persen), perhubungan (96,4 persen), komunikasi informasi (99,5 persen), koperasi UKM (99,5 persen), serta penanaman modal, 91,2 persen. “Untuk bidang kepemudaan dan olahraga terealisasi 98,2 persen, statistik 98,9 persen, kebudayaan 99,6 persen, perpustakaan 98,8 persen, kearsipan 85 persen, dan pemerintahan umum 85,7 persen,” terangnya.

Untuk urusan pilihan, diungkapkan Wabup, pada bidang kelautan dan perikanan terealisasi 98,4 persen, pariwisata (98 persen), pertanian (98 persen), pedagangan (99,5 persen), serta perindustrian, 78 persen. “Terakhir bidang transmigrasi terealisasi 99,5 persen,” paparnya.

Selain urusan wajib dan pilihan, Pemda, dikatakan dia, juga menjalankan fungsi penunjang. Fungsi penunjang tersebut, diungkapkan dia, berupa pembuatan dokumen RPJP, RPJMD dan RKPJ, kemudian Simpeg dan SIPKD. “Kemudian ada penjabaran PJMD ke RKPD, realisasinya 78, 2 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah yang memimpin sidang paripurna menjelaskan bahwa penyampaian LKPj adalah kewajiban Bupati Kapuas Hulu. “Tiga bulan setelah habis tahun anggaran, LKPj harus disampaikan oleh Bupati. Jangka waktu pembahasan LKPj ini selama satu bulan,” tuntas Ketua DPRD Kapuas Hulu.

Penyampaian LKPj Bupati Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 ini turut dihadiri jajaran Forkompinda, pihak perbankan, dan BUMD setempat. (arf)

Berita Terkait