Akui Pentingnya Peran Bidan

Akui Pentingnya Peran Bidan

  Kamis, 25 April 2019 09:17
AUDIENSI: Puluhan bidan kontrak dari berbagai daerah di Kabupaten Ketapang menggelar audiensi di Gedung DPRD Ketapang, membahas kejelasan nasib mereka, Senin (22/4) lalu. Pentingnya peran para bidan, namun belum dibarengi dengan jaminan kehidupan mereka. DOKUMEN

Berita Terkait

Minimalisir Angka Kematian Ibu dan Bayi

KETAPANG – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ketapang, Rustami, mengatakan angka kematian ibu dan bayi di Ketapang terbilang jauh lebih rendah dibandingkan nasional. Hal ini, menurut dia, disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya penanganan melahirkan banyak ditangani oleh bidan. Akan tetapi, tak dipungkiri dia, belum semua desa di Ketapang memiliki bidan.

“Peran bidan memang sangat penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di Ketapang itu rendah, bahkan berada di bawah tingkat nasional. Hal itu tentu keterlibatan bidan dalam penanganan ibu yang akan melahirkan,” kata Rustami, belum lama ini, di Ketapang.

Di Indonesia, dijelaskan dia, kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, sebut dia, masih banyak proses melahirkan ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Termasuk juga, diakui dia, kualitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan kesehatan, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan.

Sering kali ada kasus di mana ibu yang melahirkan, menurut dia, terjadi lantaran sudah dalam keadaan darurat baru dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sehingga tidak tertolong nyawanya. Akan tetapi, untuk kasus seperti ini, dipastikan dia, tidak ditemui di Ketapang. “Nah, di situlah peran bidan. Saat ibu yang hendak melahirkan, sudah ada bidan yang menangani, sehingga kemungkinan terburuk dapat diminimalisir,” jelasnya.

Rustami mengungkapkan, keberadaan bidan memang sangat diperlukan. Akan tetapi, diakui dia, masih banyak daerah yang memiliki bidan. Dari 253 desa, menurut dia, belum semua desa ada bidannya. “Kita mengupayakan minimal di satu desa itu ada satu bidan. Meskipun bukan bidan yang berstatus PNS, paling tidak ada bidan PTT atau bidan kontrak,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya memang terkendala untuk perekrutan bidan PNS yang memang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara untuk mengangkat bidan kontrak, tak dipungkiri dia juga, harus kembali menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena pihaknya juga tidak hanya membutuhkan bidan, tapi tenaga kesehatan lainnya seperti dokter dan perawat.

Pihaknya juga terus mengajukan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang berstatus PNS di Ketapang. “Kita meminta agar para bidan bersabar sambil menunggu usaha dari Pemda Ketapang untuk merekomendasikan penambahan kuota CPNS untuk formasi bidan. Termasuk juga upaya Pemda menaikkan lagi gaji tenaga bidan kontrak. Tidak hanya bidan, tapi juga tenaga kesehatan lainnya,” paparnya.

Rustami menambahkan, tenaga kesehatan yang dikontrak oleh Pemda Ketapang berjumlah 750 orang. Jumlah tersebut, menurut dia, terbagi menjadi perawat, bidan, dan dokter. Jumlah tersebut diakui dia sebenarnya masih kurang jika dilihat dari kebutuhan. Akan tetapi, pihaknya tetap memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada, karena untuk mengangkat lagi tidak memungkinkan jika dilihat dari kemampuan keuangan daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan bidan dari berbagai daerah di Ketapang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ketapang pada Senin (22/4) pagi. Mereka mengadukan nasib sebagai bidan kontrak agar lebih diperhatikan. Pasalnya, perhatian buat mereka terbilang minim, baik dari segi gaji, tunjangan kesehatan, hingga cuti melahirkan. Para bidan ini juga meminta agar kuota penerimaan CPNS untuk formasi bidan diperbanyak. (afi)

Berita Terkait