Ahok Terancam Penjara Jika Terbukti Beri Keterangan Palsu

Ahok Terancam Penjara Jika Terbukti Beri Keterangan Palsu

  Selasa, 6 September 2016 06:04

Berita Terkait

JAKARTA - Terdakwa suap raperda reklamasi Teluk Jakarta geram dengan kesaksian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9). Krisna Murti, pengacara Sanusi mengatakan, pernyataan Ahok soal Peraturan Daerah Reklamasi Pulau di Pantai Utara Jakarta sudah ada sejak zaman Presiden RI kedua, Soeharto, sama sekali tidak benar.

"Tidak ada Perda semacam itu, silakan dicek," kata Krisna di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9).

Menurut Krisna, itu hanya bualan Ahok semata. Karenanya, Krisna menilai kesaksian Ahok itu masuk dalam katagori memberikan keterangan palsu. Krisna menambahkan, ini seharusnya mendapat penilaian dari jaksa penuntut umum KPK. Sebab, kata dia, di dalam pasal 21 Undang-undang Tipikor sudah jelas jika memberikan keterangan palsu bisa dijerat pidana. "Maksimal hukumannya ini kan bisa tujuh tahun penjara," ujar Krisna.

Seperti diketahui, dalam kesaksiannya Ahok menyebut Perda Reklamasi Pulau di Pantura Jakarta sudah ada sejak zaman Soeharto. Yang dia maksud ialah Perda nomor 8 tahun 1995, yang mengacu pada Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995.

Menurut Ahok, draf Rancangan Perda (Raperda)‎ Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKSP) yang diusulkan ke DPRD DKI Jakarta merupakan merujuk dari Perda nomor 8 tahun 1995. “Kita teruskan Perda tahun 1995, karena Perda Reklamasi sudah ada sejak 1995.‎ Perda nomor 8 tahun 1995 dan itu mengacu ke Kepres Nomor 52 tahun 1995,” kata Ahok saat bersaksi untuk Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/8).

Ahok menjelaskan, bahwa dirinya hanya memperpanjang izin prinsip yang dipegang beberapa perusahaan. Menurut Ahok bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Gubernur DKI era Fauzi Bowo. Terkait pemberian izin Presiden Soeharto juga sudah mengeluarkan izin reklamasi bagi perusahaan pengembang jika mengacu pada Kepres nomor 52 tahun 1995.‎

“Jadi kalau kita lihat ke dalam Kepres nomor  52 tahun 1995 jelas Presiden Soeharto keluarkan izin reklamasi Pantura. Di pasal berapa gitu, huruf d menimbang untuk mewujudkan Pantai Utara Jakarta jadi kawasan andalan perlu reklamasi sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada,” imbuhnya. (ody)

Berita Terkait