Ada Kejanggalan Penyebab Kematian Husni Kamil?

Ada Kejanggalan Penyebab Kematian Husni Kamil?

  Sabtu, 9 July 2016 13:24
FOTO MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

PENANGANAN RSPP TAK STANDAR PEJABAT NEGARA

KETUA KPU Husni Kamil Manik baru saja telah dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Jumat (8/7). Namun masih ada pertanyaan yang menyisa di balik kematian anggota KPU Sumbar itu.

Seperti yang dikemukakan oleh Politikus Golkar Ali Mocthar Ngabalin. Dia ‎menemukan kejanggalan atas meninggalnya Ketua KPU Husni Kamil Manik. Hal itu dikemukakan melalui akun Facebook-nya

‎Ia memandang ada yang aneh dari wajah jenazah Husni yang dilihatnya saat melayat pada Rabu malam (7/7).

"Saya menyaksikan wajah seperti ini seperti dahulu wajah yang pernah saya lihat setelah diotopsi ternyata yang bersangkutan mati karena diracun," ujar Ngabalin dalam postingannya di media sosial, Facebook.

Bersama tulisan yang dipostingnya, diunggah pula wajah Husni yang tampak bersih menguning namun penuh dengan bercak merah‎ menandakan pembulu darah pecah.

Karena itu, pria kelahiran Fakfak, Papua Barat itu meminta agar jenazah Husni lebih baik diotopsi untuk membuktikan kecurigaannya.

"Atas nama demokrasi dan hak-hak manusia serta untuk mengungkap tabir di balik kematian sdr. Husni saya mengusulkan ada tim dokter ahli forensik yang independen untuk melakukan otopsi," tegas Ngabalin.

‎Ia juga meminta agar negara mendukung otopsi jenazah pria lulusan Universitas Andalas (Unand) Sumbar itu.

"Negara harus menaruh perhatian pada kematian sdr. Husni Kamil yang sungguh sangat mendadak berita kematiannya, seperti diliput dan menghiasi berita di berbagai media," pungkas ketua umum Mubaligh se-Indonesia itu.

TAK STANDAR PEJABAT NEGARA

Di balik meninggalnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil, ada dugaan-dugaan yang menjadi pertanyaan dan harus diungkap kebenarannya.

dr. Norman Zainal yang mendampingi Husni sejak awal proses administrasi mengungkapkan, proses perawatan Husni secara administrasi tergolong langka di RSPP.

"Beliau masuk ke sini atas nama pribadi, istilahnya pasien tunai," tuturnya Jumat (8/7).

Alhasil, penanganan standar pejabat negara pun tidak langsung diberikan, karena saat itu tidak ada petugas administrasi yang menyadari bahwa Husni merupakan Ketua KPU.

Umumnya, lanjut Norman, pejabat negara yang dirawat di RSPP sudah sejak awal diurus institusinya saat akan masuk, sehingga pegawai administrasi tahu apa yang harus dilakukan.

Dalam kasus Husni, Norman langsung menyarankan agar Husni masuk ICU sekaligus menghubungi dr Widya, memberi tahu tentang masuknya Husni agar mendapat penanganan lebih cepat.

Norman menambahkan, selama proses pendampingan, dia mendapati Husni sangat tabah atas kondisinya. Tidak sedikitpun dia mengeluh.

"Saya sering mendampingi pasien hingga akhir, dan beliau (Husni) ini salah satu yang paling ikhlas," ucapnya.

Sementara itu, Direktur RS Pusat Pertamina dr. Widya Sarkawi, Sp.S juga belum bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Saya harus meminta izin dulu kepada keluarga, karena itu hak mereka," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos.com. (dna/byu/bay/kim/JPG)

Berita Terkait