Abaikan Pusat Tetap Bangun SMK Unggulan

Abaikan Pusat Tetap Bangun SMK Unggulan

  Selasa, 25 June 2019 09:57
MENYIAPKAN BERKAS: Orang tua calon peserta didik saat menyiapkan berkas pendaftaran di SMA 1 Pontianak. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA/SMK dengan sistem zonasi mulai dilakukan, Senin (24/6). HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

 

PONTIANAK - Hari pertama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK se-Kalimantan Barat (Kalbar) dipastikan tidak terjadi kendala yang berarti. Adapun proses verifikasi berkas dan pendaftaran ini akan berlangsung sampai Rabu (26/6) besok. 

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalbar Suprianus Herman, sejak dimulai kemarin memang belum ada kendala yang bisa mengganggu jalannya PPDB. Dari laporan yang ia terima, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua terkait zonasi. Namun semua itu masih bisa diatasi dan cukup diberikan penjelasan oleh masing-masing sekolah. 

"Ada juga beberapa laporan terkait batas kabupaten, intinya PPDB zonasi tidak kaku, tetapi luwes. Tidak terikat batas administrasi antar kabupaten," katanya, Senin (24/6) siang.

Untuk memastikan semua berjalan lancar, pada Senin (24/6) sore dirinya sudah meminta ketua PPDB mengumpulkan kepala sekolah SMA se-Kota Pontianak. "Kami lakukan untuk menyamakan persepsi," katanya singkat.

Seperti diketahui setelah verifikasi berkas dan pendaftaran berlangsung 24-26 Juni 2019, pengumuman hasil akhir PPDB akan dilaksanakan pada 28 Juni 2019. Selanjutnya para pelajar harus melaksanakan daftar ulang pada 1-2 Juli 2019. Dan kemudian mulai bersekolah pada 8 Juli 2019. 

Menanggapi proses PPDB ini, Gubenur Kalbar Sutarmidji berharap pihak terkait khsusnya Ombudsman dapat aktif melakukan pengawasan secara ketat. Dengan demikian jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran  dalam prosesnya. Ia juga mengkritisi PPDB dengan sistem zonasi yang justru menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. 

"Saya berharap juga ya jangan ada pelanggaran-pelanggaran lagi dan saya juga berharap ke depan Pak Menteri (Mendikbud) tak perlu yang mengatur seperti ini. Biarkan daerah, daerah lebih pandai mengaturnya," ungkapnya kepada awak media, Senin (24/6). 

Orang nomor satu di Kalbar itu menilai peningkatan terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan belum begitu kentara pasca dikeluarkannya kebijakan ini. Menteri lanjut dia, harusnya cukup mengeluarkan regulasi secara umum. Kemudian tinggal daerah lah yang mengatur dan menerapkannya sesuai kondisi masing-masing. 

"Ke depan pokoknya dibuat aturan, pandai kami yang menerapkannya di sini. Jangan semua diatur. Kayak PPDB, dulu-dulu juga tidak ribet kayak gini," sesalnya. 

Jika tujuannya untuk menghilangkan adanya sekolah-sekolah favorit, mantan wali kota Pontianak dua periode itu merasa kurang setuju. Menurutnya itu harusnya cukup dilakukan dengan melengkapi semua fasilitas yang ada sama rata. Yakni fasilitas gedung yang sama, sarana prasarana pembelajaran yang sama termasuk kualitas atau SDM guru yang sama. "Nah kalau begitu hilang lah sekolah favorit. Tapi kalau anak-anak cerdas dan pintar sebenarnya perlu penanganan khusus, perlu ada (sekolah) unggulan," ucapnya. 

Maka dari itu sesuai program yang dicanangkannya bersama Wagub Ria Norsan, Pemprov Kalbar bakal membangun sekolah-sekolah unggulan. Khususnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

"Itu nanti ada syarat-syaratnya, terserah Pak Menteri mau atur apa, pokoknya kami atur daerah ini. Kalau saya tidak setuju diatur-atur, kami daerah mampu mengatur. Masak mengatur menerima murid baru saja ribut sedunia begitu," pungkasnya. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah menilai sistem zonasi sebenarnya tidak terlalu penting.  Justru yang paling penting menurutnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kesmpatan seluas-luasnya kepada peserta didik menikmati sekolah yang baik. 

Selain zonasi itu penting, jalur pelajar berperestasi menurutnya juga penting. Karena tentu masyarakat di Kalbar mengharapkan dapat bersekolah di sekolah favorit yang memang berkualitas baik. Meski demikian, untuk proses PPDB, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Disdikbud Kalbar lewat komisi V DPRD. 

"Dalam pelaksanaannya tentu banyak hal diperhatikan. Justru itu akan kami kawal supaya tidak hanya zonasi saja yang diperhatikan, tapi juga soal siswa berprestasi tetap diperhatikan," tutupnya.(bar) 

Berita Terkait