34 SKPD Tahun Depan Meramping Jadi 30 OPD

34 SKPD Tahun Depan Meramping Jadi 30 OPD

  Senin, 5 September 2016 10:17

Berita Terkait

PEMBAHASAN Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak tentang rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak perihal susunan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pontianak sudah sampai pada pendapat akhir Wali Kota Pontianak, yang dilaksanakan, Jumat (2/9). Hasilnya, tahun 2017 ada beberapa struktur OPD pemkot akan dirombak. Dari 34 SKPD saat ini, 2017 akan mengerucut menjadi 30 OPD.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in mengatakan berlakunya regulasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah menyiapkan susunan perangkat baru di jajarannya. Bila saat ini terdapat 34 OPD, tahun 2017 mendatang jumlah tersebut berkurang menjadi 30 OPD.

Secara pribadi ia melihat perubahan SKPD jadi OPD tak masalah. “Saya pikir baguslah, bukan soal kehilangan atau tidak ada jabatan. Intinya fungsi kinerja yang harus dipentingkan,” katanya.

Menurut dia, beberapa penggabungan SKPD jadi satu kesatuan tahun depan tak merubah fungsi dan tugas SKPD yang ada saat ini. Mereka (SKPD) tetap ada hanya saja gabung ke beberapa dinas.

Dijelaskan dia, ada beberapa dinas besar tahun depan akan digabung. Tetapi sebaliknya seperti Kantor Arsip dan Perpustakaan tahun depan justru semakin banyak tugas karena jadi Dinas Kearsipan. “Menurut saya ini luar biasa,” ucapnya.

Di tempat sama, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, aturan baru tentang struktur organisasi perangkat daerah, disesuaikan pengelompokkannya. Untuk pelaksanaan OPD berjalan pada 2017 mendatang.

“Sesuai aturan pemerintah pusat, SOPD akan dimulai 2017 mendatang. Ada beberapa dinas yang akan dihilangkan. Dinas Pariwisata nanti akan bergabung dengan Dispora, sedangkan budayanya akan masuk ke Dinas Pendidikan,” ucapnya.

Untuk beberapa dinas lain, seperti Dinas Kebersihan tahun depan akan pindah ke PU, sebagian lagi akan pindah ke BLH. Kemudian arsip dan perpustakaan naik kelas jadi dinas. Sedangkan Dispenda juga ditiadakan dan bergabung dengan BPKAD. Untuk camat akan naik kelas A, karena menurutnya pelayanan kerja camat akan banyak.

Selain itu kata dia, Dinas Pertanian dan Kehutanan juga ditiadakan karena tanggungjawabnya akan dilimpahkan ke provinsi. Prediksinya, tambahan tugas semakin banyak pada Dinas PU, karena beberapa dinas akan gabung ke PU.

Selama pembahasan raperda ini, dia berpendapat bahwa telah terjadi sinergi yang solid dan komitmen kuat antara pihak legislatif dan eksekutif, untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas, dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di Kota Pontianak, yang selanjutnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak. (iza)

Berita Terkait