30 Jemaah Haji Nonkuota Diamankan

30 Jemaah Haji Nonkuota Diamankan

  Kamis, 8 September 2016 09:30
BERDOA: Seorang jemaah haji sedang berdoa di Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rabu (7/9). Jutaan orang, termasuk jemaah dari Kalimantan Barat, menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. REUTERS/AHMED JADALLAH

Berita Terkait

Visa Berbayar Picu Pelanggaran

JAKARTA – Siapkan duit lebih banyak untuk mengunjungi Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi memutuskan bahwa visa haji dan umrah tidak lagi gratis. Biaya yang dipatok sebesar 2.000 riyal atau setara dengan Rp 6,9 juta.

Kebijakan penghapusan visa gratis untuk haji dan umrah itu terkait dengan kondisi ekonomi Saudi. Khususnya tidak kunjung membaiknya harga minyak. Saudi tampaknya ingin menggenjot pendapatan negara dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Potensi pemasukan dari visa jemaah yang berkali-kali melaksanakan ibadah haji dan umrah memang sangat besar. Khusus untuk Indonesia, pada musim haji ini ada 2.493 orang yang pernah berhaji. Jika kebijakan biaya visa haji itu diterapkan tahun ini, Saudi mendapatkan dana segar hingga Rp 17,2 miliar. Belum lagi dari jemaah umrah.    

Visa berbayar tersebut berlaku untuk jemaah yang melaksanakan ibadah haji atau umrah kedua dan seterusnya. Sedangkan yang baru kali pertama menjalankan ibadah haji atau umrah tetap tidak dipungut biaya visa.

Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam mengatakan, penetapan biaya visa merupakan urusan dalam negeri Saudi. Meski begitu, Indonesia tetap berkepentingan. Sebab, ratusan ribu warga Indonesia naik haji setiap tahun. Di luar itu, ratusan ribu, bahkan jutaan, orang lainnya melaksanakan umrah. 

Meski biaya visa diberlakukan, Nur Syam tidak yakin semangat warga Indonesia untuk beribadah ke Tanah Suci berkurang. Kenyataannya, setiap tahun antusiasme jemaah untuk haji dan umrah semakin besar. Bahkan, ada yang rela membayar ratusan juta rupiah agar bisa berangkat haji tanpa melewati antrean puluhan tahun. 

Meskipun harganya relatif terjangkau, visa haji dan umrah berbayar berpotensi menimbulkan praktek culas. Di antaranya adalah membuat identitas baru, sehingga terbit paspor baru. Tujuannya untuk mengelabui database imigrasi pemerintah Arab Saudi.

Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menuturkan, praktek mengubah dokumen kependudukan untuk kepentingan berhaji itu sudah jamak terjadi. Ketika ada regulasi pembatasan pendaftaran bagi jemaah yang pernah berhaji, praktek menembah data kependudukan semakin banyak.

Misalnya orang yang aslinya berdomisili di Jakarta, membuat identitas baru sebagai warga Surabaya. ’’Tentu dengan nama yang baru,’’ jelasnya di Jakarta kemarin. Tujuannya supaya tidak terdeteksi sebagai orang yang pernah berhaji.

Nah begitupula saat visa haji dan umrah nanti tidak lagi gratis, praktek manipulasi identitas pribadi berpotensi bakal meningkat. Dia mengatakan jika sudah terbit KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru, lantas disusul paspor baru, maka akan dianggap sebagai orang yang belum pernah berhaji atau berumrah.

’’Tinggal nanti sekuat apa database imigrasi pemerintah Saudi mengatasinya,’’ jelas dia. 

Menurut Dadi edukasi terkait pelaksanaan haji dan umrah yang benar harus terus digencarkan Kementerian Agama (Kemenag). Supaya tidak ada lagi praktek-praktek manipulasi untuk kepentingan berhaji. Upaya ini juga perlu didukung integritas pegawai instansi lain yang terkait.

Misalnya untuk urusan penerbitan KTP dan KK terkait dengan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah. Sementara untuk penerbitan paspor terkait dengan peran pegawai imigrasi.

Seperti diberitakan pemerintah Saudi membuat kebijakan visa yang baru. Urusan visa haji dan umrah terkena dampaknya. Bagi jemaah yang berhaji atau berumroh untuk kedua kali dan seterusnya, akan dikenakan biaya 2.000 riyal (Rp 6,9 juta). Tetapi bagi jemaah yang baru pertama kali berhaji atau berumrah, tidak dikenakan biaya itu. 

Sementara itu urusan visa akhirnya membuka tabir permasalahan jemaah haji nonkukota. Irjen Kemenag Mochammad Jasin membeber bahwa tim Kemenag di Saudi baru saja mendapati 30 orang jemaah haji nonkuota. Jumlah ini memang masih sedikit, namun berpotensi melonjak memasuki masa Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armina).

Jasin menjelaskan 30 orang itu berhaji tanpa masuk kuota haji nasional Indonesia. Baik kuota nasional haji reguler maupun kuota nasional haji khusus. ’’Mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Bukan visa haji seperti jemaah resmi,’’ katanya.

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan nasib 30 orang jemaah haji nonkuota itu spekulatif sekali. Sebab belum ada jaminan mereka akan lolos masuk kawasan Armina. Sebab di sejumlah akses masuk kawasan Armina, ada pos penjagaan (check point). Di setiap pos ini, jemaah haji akan diperiksa legalitas visa hajinya.

’’Jemaah haji nonkuota yang boleh masuk Armina adalah yang kategori undangan kerajaan Saudi,’’ jelasnya. Untuk itu Jasin mengingatkan masyarakat tidak tergiur iming-iming travel haji yang melayani haji nonkuota. Sebab resikonya sangat besar. Kalaupun bisa terbang sampai Makkah, belum ada jaminan bisa masuk Armina. Padahal puncak haji adalah pelaksanaan Wukuf di Mina.

Menurut Jasin masyarakat umumnya nekat menjadi jemaah haji nonkuota karena tidak sabar menunggu lamanya antrian haji. Dia berharap tahun depan kuota haji kembali normal. Tidak dipotong 20 persen seperti saat ini.  Jika nanti kuota haji telah pulih, secara alamiah akan memperpendek antrian haji.

Sementara itu di Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin dibahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Ketua Komite III DPD Hardi Slamet Hood. Dia mengatakan salah satu topik pembahasan di RUU PIHU itu adalah keberadaan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI).

’’Apakah jika badan itu terbentuk, kinerjanya seperti Kemenag selama ini,’’ jelasnya. Menurutnya keberadaan lembaga khusus sebagai penyelenggara haji memang menjadi pertimbangan. Sebab selama ini fungsi Kemenag untuk urusan haji rangkap-rangkap. Kemenag berfungsi sebagai regulator, eksekutor, dan sekaligus evaluator. (wan)

Berita Terkait