25 Desa Belum Update Data Warga Miskin

25 Desa Belum Update Data Warga Miskin

  Kamis, 20 June 2019 11:01
PEMILIK E-WaRung: Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili berfoto bersama pemilik e Warung saat kegiatan di Balirung Pendopo Bupati. OZY/Pontianak Post

Berita Terkait

SAMBAS – Lebih dari 25 ribu KK di Kabupaten Sambas masuk dalam data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari program ini, setiap bulan sekitar Rp2,3 Miliar duit dikucurkan ke Kabupaten Sambas. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Sambas, Edi M.Eng mengatakan setiap bulan, Keluarga Penerima Manfaat akan mendapatkan transfer langsung ke rekening sekitar Rp110 ribu sebagai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Disebutkannya, duit bantuan tersebut hanya boleh dibelanjakan beras dan telur di 163 eWarung yang sudah ditentukan bank dan Dinas Sosial. “Pemerintah pusat sudah mengunci, untuk dua komoditi yang bisa dibeli menggunakan BPNT, yakni beras yang sifatnya mengenyangkan dan telur untuk pemenuhan asupan protein (gizi). Jadi duit itu tak boleh dibelanjakan komoditi lainnya,” kata Edi, usai sosialisasi BPNT kepada pemilik eWarung di Kabupaten Sambas, Rabu (19/6).

Ketika ditanya siapa Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima, Edi menyebutkan bantuan sosial dan subsidi diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) berdasarkan pada Data Terpadu yang dimutakhirkan secara berkala oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). “Jadi BPNT merubah dari sistem sebelumnya yakni raskin atau rastra. Sehingga BPNT ini  langsung ke si penerima melalui rekening. Penerima nantinya memiliki kartu tabungan debit, dan itu (kartu) bisa dibelanjakan di e-Warung,” katanya.

Data terpadu melalui sistem SIKS –NG inilah menjadi sumber data tunggal yang digunakan dasar menentukan masyarakat penerima bantuan, bukan saja BPNT melainkan KIP, KIS, PKH dan bantuan sosial pemerintah lainnya. Lantaran warga miskin itu sifatnya dinamis. Sitem SIKS –NG ini sifatnya diupdate secara periodik. Terakhir pembaharuan data adalah pada 30 Juni 2019. Dimana updating data, ujung tombaknya adalah pihak desa.

“Jadi masyarakat itu sendiri bisa menjadi filter, apakah bantuan sosial di desanya sudah tepat sasaran atau belum. Kalau ada keluhan penerima bantuan adalah warga yang tidak berhak. Pertanyaan itu dikembalikan lagi, sudahkan desa memperbaiki data warga penerima bantuan didesanya. Karena sesuai prosedur sistem aplikasi SIKS –NG, perubahan data berawal dari usulan pemerintah desa melalui musyawarah desa, umpamanya si A sebenarnya sudah tidak berhak menerima bantuan, itu dimusyawarahkan didesa untuk diganti yang kemudian dimasukkan dalam form yang tersedia untuk dimasukkan ke Aplikasi SIKS –NG,” katanya. Namun sangat disayangkan, saat ini masih ada sekitar 25 desa di Kabupaten Sambas yang belum menyerahkan update data.

Bahkan yang terbaru, sesuai dengan surat nantinya Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kemensos dan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos. Warga penerima bantuan harus dipublikasikan ke masyarakat luas. Sehingga warga bisa memberikan masukan terhadap warga yang sebenarnya tidak berhak menerima tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc saat menghadiri pembukaan kegiatan menegaskan untuk pelaksanaan program bantuan sosial, harus terus dipantau, dimonitor dan dilaksanakan evaluasi. Lantaran ini adalah kegiatan yang mengangkut kepentingan masyarakat.\ “Program ini harus terus dikontrol dengan saksama, agar sesuai tujuan dari program ini tercapai,  yakni dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” katanya. Program seperti ini, sebutnya bisa menyentuh warga  yang berhak. Sehingga aka nada efek positif kepada masyarakat.(fah)

Berita Terkait