2019, Gaji Tenaga Kontrak Didongkrak

2019, Gaji Tenaga Kontrak Didongkrak

  Kamis, 9 Agustus 2018 11:35
MENERIMA NASKAH: Bupati Ketapang Martin Rantan menerima Naskah KUA PPAS dari Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus, usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (7/8) di Gedung DPRD. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Kabar gembira untuk para tenaga kontrak non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ketapang. Pasalnya, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2019, Pemda Ketapang berencana menaikkan gaji tenaga kontrak tersebut.

Hal itu ditegaskan Bupati Ketapang, Martin Rantan, usai menandatangani KUA PPAS di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa (7/8) lalu. "Ada rekomendasi khusus menyangkut tenaga kontrak non PNS. Ada rekomendasi dari hasil pembahasan KUA PPAS antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD. Bahwa kita coba untuk menaikkan nominal gaji tenaga kontrak non PNS," kata Martin.

Akan tetapi, tak dipungkiri dia jika rencana menaikkan gaji tenaga kontrak ini masih dalam tahap perencanaan. Termasuk juga besaran kenaikan gaji yang masih belum ditentukan pemerintahannya bersama DPRD Ketapang. "Untuk besarannya, masih menyusaikan keuangan daerah. Karena ini juga masih  kebijakan umum anggaran. Finalnya nanti di APBD 2019," janji Martin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Budi Mateus, mengatakan rencana menaikkan gaji tenaga kontrak tersebut adalah keinginan Pemda dan DPRD. Hanya saja, pihaknya masih belum memutuskan secara pasti berapa kenaikan gaji yang akan ditetapkan. "Intinya pemerintah sudah ada keinginan untuk menaikkan gaji, tergantung kemampuan keuangan daerah lagi," kata Budi.

Dalam nota kesepakatan KUA PPAS yang ditandatangani oleh Bupati, disebutkan dia jika DPRD meminta agar kepala daerah menaikkan gaji kontrak bidang pendidikan sebesar Rp350 ribu dan tenaga kontrak lainnya Rp100 ribu, dengan memperhatikan  kemampuan keuangan daerah. 

Selain berencana menaikkan gaji tenaga kontrak di tahun 2019, hal pokok dalam nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2019, sebut Budi, juga membahas tujuh poin. Hal-hal pokok tersebut dituangkan mereka dalam bentuk kesimpulan, yang menjadi lampiran nota kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan DPRD, yang ditandatangani dalam paripurna DPRD Ketapang.

Tujuh hal pokok tersebut adalah, semua SKPD meminta tambahan anggaran untuk program kegiatan di masing-masing SKPD untuk tahun anggaran 2019. DPRD meminta pemerintah daerah agar DAK bidang pekerjaan umum dapat dialokasikan  secara merata untuk pembangunan ruas-ruas utama jalan dan jembatan di Ketapang. Kemudian diminta agar melakukan rehab Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Ketapang.

Selian itu, DPRD juga meminta agar Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ketapang sebagai payung hukum untuk pelaksanaan hibah dan bansos sesuai kondisi daerah, dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kemudian, belanja pada Dinas Kesehatan, promosi kesehatan, DED rumah sakit  tipe D, pengadaan obat, program pemberantasan  penyakit menular, biaya akreditasi puskesmas, peningkatan imunisasi, dan penambahan Alkes perlu dana yang cukup. 

DPRD meminta agar Dinas Pendapatan Daerah dapat  bekerja secara  optimal, sehingga dengan demikian realiasasi pendapatan  daerah dapat ditingkatkan. DPRD juga mendukung semua usaha pemerintah yang berkaitan  dengan pembangunan  fisik, sumber daya manusia, dan kesehatan untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Ketapang. (afi)

Berita Terkait