161 Anggota BPD Dilantik, Tuntut BPD dan Kades Bersinergi

161 Anggota BPD Dilantik, Tuntut BPD dan Kades Bersinergi

  Selasa, 7 May 2019 09:18
ASPIRATOR DESA: Bupati menyaksikan penandatangnan BA pelantikan Anggota BPD. WAHYU JARTHAKUSUMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Badan Pemusyawaratan Desa (BPBD) dituntut mampu menjadi mitra Kepala Desa (Kades) dalam membangun desanya. Disamping itu, juga menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja pemerintah desa dengan masyarakat. Jangan kedepankan ego struktural, melainkan sinergitas dan komitmen bersama untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Mempawah, Hj Erlina, saat melantikan 161 Anggota BPD dari 19 desa di Kabupaten Mempawah di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, akhir pekan lalu.

Erlina menilai, apabila hubungan antara BPD dan Kades tercipta keharmonisan dan sinergitas yang baik maka akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berbagai program desa dapat terealisasi dengan maksimal hingga berdampak baik untuk masyarakat dan lingkungannya.

“Bila kedua unsur ini bekerjasama dan bersinergi, maka dapat mewujudkan program prioritas, pembangunan desa pun akan terselenggara sesuai harapan dan keinginan masyarakat. Maka, saya minta para anggota BPD yang baru saja dilantik, supaya menjalin hubungan kerja yang baik dengan Kades dan masyarakat,” pesan Erlina.

Lebih lanjut, Erlina menyebut, kekuatan BPD terletak pada kemampuan “check and balance” dalam pembangunan desa. Selain itu, BPB juga memiliki hak bertanya mengenai penyelenggaraan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah desa.

“Fungsi politik anggota BPD sebagai kanal aspirasi dan pengawasan terhadap peraturan desa, sangatlah penting terutama dalam menentukan kemajuan suatu desa. Maka, BPD wajib melakukan pengawasan dan kontrol,” pendapatnya.

Karenanya, Erlina berharap setiap anggota BPD dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dan takalah pentingnya, BPD diharapkan mampu berinovasi dan kritis terhadap penyelenggaraan program kerja yang sesuai aturan dan aspirasi masyarakat dengan kemajuan dan kesejahteraan bersama.

“Hal itu untuk menghindari persoalan hubungan disarmonis antar BPD dan pemerintah desa yang sering terjadi akibat kesenjangan pemahaman atas pengetahuan regulasi yang ada,” paparnya.

Berkaitan pengelolaan dana desa yang tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak, Erlina mengharapkan peran aktif seluruh stakeholder di Kabupaten Mempawah, terutama instansi terkait yang mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Saya minta instansi terkait bersama-sama dan bersinergi melakukan pembinaan, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kabupaten Mempawah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (wah)

Berita Terkait