1.600 Desa di Kalbar Kategori Tertinggal

1.600 Desa di Kalbar Kategori Tertinggal

  Rabu, 6 March 2019 09:08
MUSRENBANG : Gubernur Kalbar, Sutarmidji, saat membuka kegiatan Musrenbang kabupaten di aula kantor bupati. WAHYU JARTHAKUSUMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmijdi berkesempatan membuka kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah tahun 2020, Selasa (5/3) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Musrenbang diikuti ratusan pejabat daerah dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Mempawah.

“Saya lihat data kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mempawah sudah cukup bagus. Kalau bicara skala nasional, IPM Kalbar berada di utan 29 dari 34 provinsi. Nilainya 66,26 sedangkan nasional diatas 70,” ungkap Sutarmidji.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengungkapkan, Kalbar memiliki 2.031 desa dan 60 desa diantaranya ada di Kabupaten Mempawah. Ada lima klasifikasi desa yakni mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. “Kalbar hanya punya 1 desa mandiri yakni Desa Sutera di Kayong Utara. Kemudian, kita memiliki 53 desa maju, 376 desa berkembang dan 1.600 desa tertinggal serta sangat tertinggal,” papar Midji.

Sehingga, Midji mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar tidak tinggal diam. Pihaknya bersama Kapolda dan Pangdam membuat program percepatan pembangunan desa mandiri di seluruh wilayah Kalbar. “Tahun ini, kami targetkan terealisasi 60 desa mandiri. Kemudian, tahun 2020 bertambah menjadi 157 desa mandiri. Dan hingga akhir periode jabatan saya nanti bisa mencapai 400 desa mandiri di Kalbar,” tegasnya.

Sutarmidji menilai pembangunan desa mandiri sangat penting dan strategis. Karena, keberhasilan pembangunan desa mandiri akan menentukan progres pembangunan di segala aspek. Dan hal itu sejalan dengan nawacita Presiden yakni membangun dari pinggiran.

“Kalbar masih sangat jauh tertinggal. Saat ini, baru terdapat  1.400 desa yang sudah menikmati listrik, itupun tidak 100 persen. Kemudian, hanya 72 persen masyarakat yang menikamti air bersih. Begitu pun dengan jalan negara sudah 92 persen kondisi bagus, jalan provinsi 49 persen dan kabupaten 42 persen,” bebernya.

Menurut Sutarmidji, sebagian pihak salah persepsi tentang pengelolaan dana desa yang diharapkan mampu menciptakan desa mandiri. Padahal, untuk mencapai desa mandiri perlu memenuhi 50 indikator penting. “Selama ini kita salah berpikir. Kalau hanya mengharapkan dana desa, sampai kiamat pun desa kita tidak bisa mandiri. Ada 50 indikator desa mandiri. Dan untuk mencapai 1 indikator saja butuh dana Rp 1,5 miliar,” pendapatnya.

Karenanya, Sutarmidji mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pembagian kewenangan indikator desa mandiri. Desa hanya dibebankan 15 indikator yang bersifat ringan, sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kalau kita berpatokan pada dana desa, perlu waktu 27 tahun untuk memenuhi indikator desa mandiri. Itu pun untuk desa yang berada diwilayah perkotaan. Beda lagi kalau desa yang terletak di pedalaman,” katanya.

Sementara itu, Bupati Mempawah, H Gusti Ramlana menilai, pelaksanaan forum SKPD sangat strategis untuk memantapkan arah dan tujuan program pembangunan di Kabupaten Mempawah. Makanya, forum SKPD perlu melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah. Mulai dari Kades, Camat, SKPD hingga Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.

“Forum ini sebagai media untuk mendiskusikan, merancang dan memusyawarakan kegiatan pembangunan yang strategis untuk menjawab tantangan pembangunan dimasa mendatang. Sekaligus untuk memenuhi ketentuan otonomi daerah yang mengedepankan pendekatan partisipatif serta button-up kegiatan musrenbang,” pendapatnya.

Ramlana menyebut, forum SKPD memiliki dua aspek penting. Yakni aspek seremonial yang menandai dimulainya kegiatan forum SKPD itu sendiri. Dan, aspek substansial yang nantinya menjadi bahan acuan untuk menentukan rancangan strategis pembangunan daerah.

“Maka, saya minta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan forum SKPD ini dapat mencurahkan segala ide, gagasan dan pemikirannya untuk menyusun program kerja yang strategis. Karena, program kerja ini sangat menentukan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah dimasa mendatang,” pesannya.

Kepala Bappeda Kabupaten Mempawah, Aswin menjelaskan kegiatan Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah tahun 2020 ditujukan untuk mendapatkan masukan, penyempurnaan rancangan awal yang membuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendataan berdasarkan fungsi OPD, informasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD, Provinsi APBN dan lainnya.

“Sasaran yang ingin dicapai yakni terwujudnya sinkronisasi program yang terintegrasi dengan perencanaan, keuangan sehingga target yang ingn dicapai dapat terwujud dan bersinergi dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Kegiatan forum SKPD Pemerintah Kabupaten Mempawah tersebut diikuti ratusan pejabat mulai dari pejabat pemerintah provinsi kalbar, kepala dinas, kepala badan, kabag, isntansi vertikal, Anggota DPRD, Camat, asosiasi LPM, tokoh masyarakat, agama, adat, ormas, pemuda dan kalangan dunia usaha. (wah)

Berita Terkait