112.806 Masyarakat Ketapang tak Nyoblos

112.806 Masyarakat Ketapang tak Nyoblos

  Sabtu, 7 July 2018 10:25
RAPAT PLENO: Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang, kemarin. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalbar, 27 Juni lalu, masyarakat Ketapang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 335.723 orang. Dari jumlah tersebut, yang menggunakan hak pilihnya hanya 222.917 orang. Dengan demikian 112.806 orang tak menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, jumlah masyarakat yang memilih menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan (Suket) juga cukup banyak.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Tedi Wahyudin mengungkapkan, dari angka tersebut, setidaknya terdapat sekitar 31 persen lebih masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal itu disinyalir dia, disebabkan oleh beberapa faktor. Namun demikian, jika dibandingkan dengan pertusipasi pada pemilu sebelumnya, dipastikan dia jika jumlah partisipasi pada pemilu kali ini lebih meningkat. "Sebelumnya sekitar 56 persen, tapi sekarang meningkat menjadi 68 persen," ungkapnya.

Pihaknya berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mereka akan terus melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan, agar masyarakat benar-benar paham saat mencoblos. Menurutnya, sangat disayangkan jika masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, namun suara yang disumbangkan justru tidak sah. "Jumlah suara yang tidak sah cukup banyak yaitu 3.098 suara," paparnya.

Pihaknya menargetkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan ini. "Tidak kalah penting juga peran masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh politik dan sebagainya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan hak pilih. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada kita," ujarnya.

Dari semua rekap di 20 kecamatan, diungkapkan dia, terdapat sekitar 6.172 orang yang mendaftarkan diri untuk mencoblos menggunakan e-KTP dan Suket. Jumlah ini, menurut dia, tentunya menjadi gambaran jika masih banyak masyarakat yang sudah berhak memilih, namun tidak masuk dalam DPT.

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang dilaksanakan KPU Kabupaten Ketapang berlangsung lancar. Rapat pleno yang digelar di Hotel Aston Ketapang pada Kamis (5/7) pagi lalu, mendapat apresiasi oleh masing-masing saksi calon karena dianggap cepat dan lancar. Rapat dimulai pukul 09.30 WIB dan selesai pukul 14.30 WIB.

Dari hasil rekapitulasi dari 20 kecamatan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 3, Sutarmidji-Norsan memperoleh suara terbanyak. Dari 22.6747 suara sah, Sutarmidji-Norsan memperoleh 125.140 suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Karolin-Gidot memperoleh 87.241 suara. Sedangkan pasangan Milton-Boyman, hanya memperoleh 14.366 suara.

Ketua KPU Tedi Wahyudin bersyukur terhadap suksesnya semua tahapan Pilgub yang berlangsung di Ketapang, termasuk suksesnya tahapan pleno tingkat kabupaten. "Semua berjalan lancar dan semua saksi dan parpol menerima hasil pleno dengan legowo," katanya usai rapat pleno, kemarin (5/7) sore.

Tedi menjelaskan, dari hasil pleno rekapitulasi ini memang terdapat sedikit perbedaan-perbedaan dari hasil hitung cepat menggunakan skan dan entri C1. Hal tersebut, dijelaskan dia, lantaran C1 yang diskan dan entri dalam hitungan cepat murni dari TPS dan tidak ada perbaikan. Sedangkan pada pleno di tingkat kecamatan, dia menambahkan bahwa kesalahan-kesalahan teknis diperbaiki.

Sementara terkait dengan pemilih yang tidak masuk dalam DPT atau yang menggunakan e-KTP atau Suket, pemilih tersebut, dijelaskan dia, akan dimasukkan dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk kemudian dimasukkan dalam DPT pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. "Kita juga mengapresiasi masyarakat yang tidak masuk dalam DPT tapi tetap menyuarakan haknya menggunakan Suket dan e-KTP," ujarnya.

Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus, menilai masih rendahnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada kali ini tentu harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU. KPU diminta dia untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih agar pesta demokrasi ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

Budi menjelaskan, tingginya angka golput disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, sebut dia, masih banyak masyarakat tidak ada di tempat karena waktu libur yang panjang. "Saya juga mendengar ada petugas penyelenggara tingkat bawah yang tidak menyampaikan formulir C6 kepada yang berhak, sehingga mereka merasa tidak dapat C6 tidak hadir," katanya.

Budi juga mengaku banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Padahal, menurut dia, yang bersangkutan memenuhi syarat. "Penyelenggara harus profesional. Kita tidak berfikir penyelenggara bekerja tidak benar, hanya saja faktanya banyak C6 yang tidak disampaikan ke pemilih, itu harus jadi bahan evaluasi," jelasnya.

Begitu juga, menurut dia, dengan persoalan masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, meskipun memenuhi syarat. Dimisalkan dia, pada pemilu sebelumnya mereka sudah terdaftar, namun saat pemilu kali ini tidak terdaftar. “Hal ini juga menjadi pekerjaan KPU selaku penyelenggara untuk dapat mendata dan mperbaiki data pemilih,” tegasnya.

Diakui Budi, masih banyak masyarakat Ketapang yang pasif. Oleh karena itu, peran KPU yang diharapkan dia agar melakukan jemput bola menjalankan tahapan dengan baik. "Gencarkan sosialisasi mulai dari tingkat penyelenggara atas hingga bawah. Kita juga minta peran aktif tokoh masyarakat, tokoh politik untuk dapat membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat," pintanya. (afi)

Berita Terkait