10.000 IMB Belum Keluar

10.000 IMB Belum Keluar

  Kamis, 1 September 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK - Tahun 2016 menjadi momentum terbaik bagi perumahan subsidi. Tidak hanya dari sisi penjualan, namun juga harga jual. Nilai jual rumah ini mencapai Rp128 juta. Ada kenaikan tujuh juta rupiah dari harga sebelumnya. Kenaikan inipun seiring dengan kenaikan harga tanah. Kendati meningkat, berbagai insentif diluncurkan pemerintah. Mulai dari bantuan uang muka, tenor yang semakin panjang, hingga pemangkasan bunga kredit untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun tidak demikian dengan penjualan property komersial. Ekonomi dunia masih belum terlalu membaik. Banyak negara mengalami perlambatan bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Tidak terkecuali Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Daya beli masyarakat menurun. Properti yang menjadi lambing kemakmuran terkena imbasnya.

Pemerintah juga telah melonggarkan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan atau loan to value (LTV) untuk mendongkrak kredit perumahan komersial. Terbaru, dalam Paket kebijakan ekonomi XIII yang baru dirilis pekan lalu, Presiden Joko Widodo kembali menstimulus gairah sektor properti. Dia memangkas sekira 70 persen. Perizinan dapat memberikan kepastian bagi pelaku bisnis perumahan. Semula hanya 33 izin, kini tinggal 11 izin saja.

Ketua Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Kalbar, Ramdan mengatakan, apabila berjalan pemangkasan itu, kepastian waktu pengurusan izin menjadi lebih efisien. Sehingga pengembang punya perencanaan yang lebih baik. Selama ini, pengembang perumahan sederhana telah merasakan lamanya izin dikeluarkan, bahkan waktu tunggu izin tersebut bisa berbulan-bulan.

“Selama ini faktor X (lamanya perizinan dan biaya nonresmi) menjadi cost yang cukup besar dalam ongkos produksi perumahan. Semoga dengan aturan ini bisa menurun, sehingga berpengaruh kepada harga akhir rumah,” jelasnya.

Namun kata dia, kebijakan Jokowi tersebut belum terasa di Kalbar. Menurutnya, paket kebijakan terkait properti tersebut harus tertuang dalam regulasi yang lebih kuat, seperti peraturan pemerintah atau lainnya. “Sepertinya belum sampai di daerah. Karena kami masih merasakan lamanya mengurus perizinan. Semoga bisa segera diterapkan sehingga property kembali bergairah,” ucapnya.

Dia mencontohkan, ada lebih dari 10.000 Izin Mendirikan Bangunan yang belum keluar di Kalimantan Barat ini untuk perumahan. Bahkan 6.600 diantaranya sudah enam bulan belum keluar. Paling banyak di Kubu Raya. Ada 4400 IMB kami yang belum keluar. Inikan sangat mengganggu, karena sebagai pengusaha, uang itu harus segera berputar,” ungkap dia.

Di Apersi sendiri, kata dia, anjloknya penjualan perumahan komersial sangat terasa. “Banyak rumah yang sudah bertahun dibangun belum juga terbeli. Melihat pasar rumah MBR masih bergairah, banyak developer Apersi yang beralih membangun rumah subsidi. Walaupun keuntungannya kecil, tetapi masih bisa laku. Memang Apersi kebanyakan juga anggotanya membangun rumah subsidi,” sebutnya.

Sementara itu Ketua Real Estate Indonesia Kalbar, Sukiryanto menyebut birokrasi yang berbelit dan lama harus segera diperbaiki. “Kalau Semakin cepat, semakin baik,” ujarnya belum lama ini.

Selain karena birokrasi, menurunnya daya beli juga dipengaruhi harga bahan baku yang terus meningkat, terutama tanah dan material. Namun, menurutnya kenaikan harga properti yang disebabkan tingginya harga tanah masih dapat ditunda bila dibandingkan kenaikan harga akibat kenaikan harga material bangunan.

Saat ini, sebutnya, pembangunan rumah komersial lebih banyak dibangun di Kota Pontianak, lantaran harga tanahnya yang tak cocok untuk rumah subsidi. “Harga tanah di kota gila-gilaan. Tetapi melihat rencana pengembangan dari pemerintah ke depan, kawasan pinggiran akan berkembang. Cukup potensial sekarang adalah di sekitar Desa Kapur dan Sungai Kakap (Kubu Raya), karena tidak terlalu jauh dari kota,” pungkasnya. (ars)

Berita Terkait