“Heboh” Media Sosial Menjelang Pilpres 2019

“Heboh” Media Sosial Menjelang Pilpres 2019

  Sabtu, 1 December 2018 07:54

Berita Terkait

Oleh Dr. Erdi, M.Si

ARTIKEL ini adalah wujud “kerisauan” dari seorang “akademisi” terkait “isi kampanye media”dari masing-masing pihak untuk saling menyerang atau menjatuhkan lawan.

Penulis hanya bisa berharap agar media sosial yang terpilih oleh nitizen dapat digunakan untuk memasarkan aspek positif dan juga membantah isu negative dari masing-masing Paslon Capres, tak perlu menyerang lawan politik atau kandidat yang lain.

Mengapa? Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun, ramah dan berbudaya. Banyak penulis Barat, beberapadiantaranyaa adalah Brown (2003), Ricklefs (2001), Taylor (2003), Vickers (2005) dan Drakeley (2005) semua mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan peradaban yang sudah sangat tinggi, mengedepankan akhlak dan etika yang dibentuk dari proses sejarah yang sangat panjang untuk menjadi sebuah bangsa diantara bangsa-bangsa di dunia.

Oleh karena itu, ketika media sosial telah digunakan untuk menyerang pihak lain, maka itu bukan ciri dan budaya bangsa Indonesia.Harapan saya adalah memanfaatkan media sebagai media kampanye politik dengan menyuguhkan fakta dan data agar nitizen pemilih yang sampai hari ini belum menentukan sikap (pilihan) terdorong untuk memilih satu diantara dua pilihan yang tersedia.

Penulis tidaklah memihak pada salah satu kubu capres karena mengikuti tuntunan UU yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak boleh memihak, menjadi tim kampanye dan lain sebagainyayang mengarah pada pendukungan salah satu atau beberapa paslon. Secara lebih tegas, juga telah dikukuhkan oleh MenPAN-RB melalui Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan bahwa ASN adalah netral dalam Pemilu.

Memasuki tahun 2018 yang lalu, media sosial di Indonesia diramaikan oleh perdebatan panjang antar pendukung; yakni kelompok petahana di satu sisi dengan kelompok penantang pada sisi lain yang susup-menyusup memasuki berbagai group WA, FB, IG dan lainnya yang berafiliasi pada salah satu dari Calon Presiden Petahana (Joko Widodo dan Ma’ruf Amin) dan Calon Presiden Penantang (Probowo Subianto dan Anies Sandi) maupun group yang tidak memihak pada salah satu kubu. Tidak ada yang salah dengan mereka karena itu merupakan hak warga Negara untuk berpartisipasi dalam rangkaian proses Pilpres 2019. Saya setuju, media social dapat digunakan oleh para pihak untuk saling mengajak dengancara santun, yakni memaparkan ide, pikiran dan perasaan terhadap kedua paslon. Dengan begitu, materi diskusinya adalah berita benar alias bukan hoak. Lalu, apa yang salah dengan media kita ini? Berikut akan coba diungkap beberapa “ketidak-patutan” dalam berdiskusi melalui jalur media sosial menjelang Pilpres 2019.

Penyebaran hoaks yang ditujukan untuk menghantam baik popularitas Calon Presiden Petahana maupun Calon Presiden Penantang mulai marak sejak September 2018 saat akan menetapkan Paslon Capres dan Cawapres 2019 – 2024. Penyebaran hoak dilakukan pihak yang tak bertanggung-jawab secara senyap. Hoak adalah berita bohong yang dibungkus rapi sedemikian rupa, sepintasseakan benar, padahal salah. Banyak contoh yang dikategorikan hoaks dan menyerang Capres No. 1 Jokowi - Amin diantaranya adalah PDI-P tidak butuh suara muslim, Jokowi Keturunan PKI, Kartu Nikah Mendorong Poligami dan Gambar Palu Arit di Uang Rupiah Cetakan Baru; sementara hoak yang menyerang Capres No. Urut 2 diantaranya adalah Probowo dukung Penjajahan Israel atas Palestina,Prabowo keturunan Cina, Meramput: Probowo Sandi Usul Gaji Guru Rp 20 juta per bulan, Prabowo Anti HAMdan lain-lain sebagainya. Bagi saya, tidak satupun berita di atas saya percayai dan oleh karena itu telah saya deklarasikan (dalam diri) sebagai berita hoak. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) merangkum data temuan mereka bahwa sepanjang September 2018 Capres No. Urut 1 Jokowi Amin diserang sebanyak 36 hoax dan Capres No. Urut 2 PrabowoSandi diserang sebanyak 16 hoax dengan proporsi media Facebook (47,83%), Twitter (12,71%), dan WhatsApp (11,74%), serta Instagram (7,38%).

Saya berharap, masyarakat secara sabar dan bijak menikmati berita-berita yang dikategorikan sebagai berita hoak itu. Ketika salah satu pihak mengunggah berita hoak dan ditanggapi secara berlebihan dan bahkan pihak istana seakan “ikut bermain” dan menjadi panik, maka tujuan penyebar berita hoak tercapai, yakni ingin membuat kegaduhan di masyarakat agar mereka mendapat untung dari kondisi yang tercipta itu. Tujuan hoak sebagaimana ditulis oleh Kirkman (2003) dan juga Bartholomew dan Radford (2012) adalah memecah perhatian pemerintah dan public agar para pihak terkecoh dan terlibat dalam berita hoak sehingga penyebar memperoleh kesempatan untuk melakukan berbagai aksi yang biasanya terhubung dengan tindakan korupsi, pencucian uang dan perampokan kekayaan negara dan bahkan hasrat menggulingkan pemerintahan yang berdaulat. Ketika esensi hoak ini kita ketahui, saya yakin Bangsa Indonesia akan menghindarinya. Kabar-kabar bohong itu bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan.Ketika semua pihak, termasuk pihak istana panic menanggapi kabar hoak, maka berbagai aksi pelemahan yang memang lebih banyak ditujukan kepada Capres No. Urut 1 dapat terjadi. Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung agar pihak istana menyerahkan urusan hoaks ini kepada apparat keamanan dan tidak ikut bermain di dalamnya agar aparat dapat menelisiknya hingga tuntas dan kemudian merilis hasil sidikan itu kepada masyarakat. Dengan begitu, publikakan memperoleh pembelajaran atas kejadian penyebaran berita hoaks.

Berita hoak juga dapat berbentuk konten atau muatan yang saling merendahkan satu sama lain. Banyak contoh yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini. Isu-isu yang menghantan Capres No. 1 diantaranya adalah aturan volume suara adzan di masjid; buku pedoman khotbah; bahan pangan impor mulai beras hingga garam; dan lain-lain. Begitu juga serangan ke Capres No. 2 sebagai pasangan yang tidak berpengalaman di bidang pemerintahan, cuma mampu kasi janji doank, ceramah tak pakai data, kabur sebelum tugas tuntas dan seterusnya. Saya berharap, isu yang menyerang pribadi agar tidak dimasukkan lagi ke dalam unggalam media social dan semua kita beralih menelisik dan membawas program kedua capres.

“Negara melawan rakyat” yang ditangkap dari atau melalui berbagai ungkapan yang merendahkan harkat dan martabat anak bangsa itu sendiri. Semula, pendukung Capres No. 2 menyebut pendukung Capres No. 1 sebagai Cebong, yang kemudian dibalas oleh Pendukung Jokowi-Amin dengan sebutan Kampret, Sontoloyo dan Genderuwo. Baik sebutan dari pendukung Prabowo pada Pendukung Jokowi maupun sebaliknya adalah sebutan yang tidak pantas dan saya sebagai akademisi dari kelompok ASN hanya berharap agar kedua sebutan di atas segera dihentikan karena tidak menunjukan prestise sebagai anak bangsa yang berbudaya. Ketika sebutan-sebutan ini dapat dihentikan, maka yang menang adalah Bangsa Indonesia. Mari kita semua menjadi pemenang agar jalan menuju Indonesia Emas 2045 melalui Pentahapan Indonesia Hebat 2025 tidak terganjal oleh keinginan dan kuasa sempit semacam dua dikhotomi di atas. Semoga!

Penulis: Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalbar

Liputan Khusus: 

Berita Terkait