​Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes 2.0

​Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes 2.0

  Sabtu, 16 March 2019 10:26
BERI ARAHAN: Sekretaris Daerah Kayong Utara Hilaria Yusnani saat memberikan arahan pada Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes versi 2.0 di Gedung Pertemuan Dinas SP3APMD, Jumat (15/3). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Pertengahan Maret Segera Selesaikan APBDes

 

SUKADANA – Seluruh perangkat desa se-Kabupaten Kayong Utara diminta segera menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes memasuki pertengahan bulan ini. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara Hilaria Yusnani, saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Jumat (15/3) di Gedung Pertemuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara.

“Jangan sampai pemerintah desa menggunakan dan atau membayar pihak ketiga di luar aparatur pemerintahan desa dalam menyusunan APBDes. Pembuatan SPj (Surat Pertanggungjawaban) Keuangan Desa dan administrasi keuangan desa lainnya, karena apabila hal itu terjadi, akan diproses secara hukum,” pesan Sekda di hadapan para peserta yang merupakan perwakilan kepala desa serta perangkat desa se-Kayong Utara.

Sementara Sekda menjelaskan bahwa Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes ini dilaksanakan karena adanya perubahan dua ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Dua ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dia yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. “Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” timpal Sekda.

Dengan adanya perubahan pengaturan sebagaimana dimaksud tersebut, dia menegaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan pemerintah desa otomatis juga berubah. Sehingga, sambung dia, aplikasi Siskuedes yang telah disosialisasikan kepada pemerintah desa harus di-update, menyesuaikan dengan peraturan yang baru. 

“Selain untuk men-update aplikasi Siskuedes, kehadiran Bapak-bapak dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini juga akan mengajarkan  kepada para perangkat desa, (mengenai) tata cara penginputan APBDES ke dalam aplikasi Siskuedes,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Hilaria juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mulai tahun ini akan menaikkan penghasilan tetap perangkat desa. Dengan kenaikan tersebut, diharapkan diia agar seluruh perangkat desa benar-benar meningkatkan kinerjanya, bekerja sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) masing-masing dan sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. “Selain itu, saya berpesan jangan sampai kantor desa tutup pada saat jam kerja,” pinta dia.

Mengenai kenaikan gaji perangkat desa di Kabupaten Kayong Utara ini telah diberitakan sebelumnya, di mana kini naik menjadi Rp2,1 juta. Gaji tersebut setara golongan II a Aparatur Sipil Negara pada tahun 2019 ini. Kenaikan gaji ini mulai berlaku setelah diterbitkannnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  2019 tentang Siltap Perangkat Desa. Peraturan yang ditetapkan pada 28 Februari ini telah mewujudkan keinginan perangkat desa, dalam rangka menyejahterakan perangkat desa, khususnya di Kayong Utara. “Saya berharap dengan dinaikkan gaji ini, perangkat desa bisa meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat,” kata Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara, Eko Apriyanto, saat melakukan Rapat dengan Perangkat Desa, Senin (11/03).

Pihaknya berencana akan melakukan  pemantauan langsung terhadap desa-desa yang ada di Kayong Utara, terutama menyoroti kinerja perangkat desa agar  bisa bekerja lebih baik. “Terutama absen-absen yang ada di desa harus dikontrol oleh sekretaris desa dan harus dilaporkan secara berkala ke kecamatan,” jelasnya.

Selain itu juga, dirinya menyampaikan bahwa evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2020 mendatang, akan diserahkan kepada setiap kecamatan. Pihak kecamatanlah nanti, yang menurut dia, akan melakukan evaluasi pada desa-desa di masing-masing wilayah  kerjanya. “Jadi tahun depan, kerja kami semakin banyak, karena ada beberapa desa melakukan Pilkades, juga pemilihan BPD. Ada beberapa desa yang sudah habis masa jabatanya, jadi harus kita bagi kerjanya,” kata dia.

Kepala Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Ripa'i, berterima kasih karena gaji mereka beserta perangkat desa bisa diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Dirinya berharap, dengan kenaikan gaji ini bisa  menjadi modal untuk mendongkrak  kinerja perangkat desa. “Alhamdulillah, kita bersyukur, karena apa yang kita harapkan ini bisa terwujud pada tahun 2019, tentunya ini sudah sesuai dengan  beban kerja yang didapat oleh desa,” ungkapnya.  (dan)

Berita Terkait