Zona Integritas Dorong Penerimaan Pajak

Zona Integritas Dorong Penerimaan Pajak

  Kamis, 15 March 2018 11:00
TANDA TANGAN : Kepala KPP Pratama Pontianak saat menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Rabu (14/3). SITI SULBIYAH/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – KPP Pratama Pontianak terpilih menjadi salah satu di antara empat puluh unit kerja Ditjen Pajak lain yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi gelombang I tahun 2018. Pencanangan pembangunan zona integritas yang secara resmi dilakukan pada Rabu (14/3) di halaman KPP Pratama Pontianak itu, diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak.

“Sejak 2007 seluruh unit verftikal di Dirjen Pajak sudah melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan integritas yang bebas terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pajak,” ungkap Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaeti Munawaroh.

Nurbaeti mengatakan bahwa secara internal, selain memiliki integritas yang jauh dari KKN, Direjen Pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menjunjung profesionalitas. Dirjen pajak menurutnya harus bekerja secara tepat dan akurat. Dengan integritas dan profesionalitas itu, akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

“Tanpa kepercayaan berat bagi kami menjalankan tugas sabagai penghimpun dana pajak, karena memang harus percaya dulu agar bisa membayar pajak dengan benar. Kalau masyarakat tidak percaya dengan kita rasanya akan sulit bagi mereka untuk taat membayar pajak,” paparnya.’

Di samping itu, dari sisi pengawasan, masyarakat diharapkan turut aktif dalam mengawasi kerja Dirjen Pajak. Jika ada keluhan terjkait pelayanan pajak, masyarakat dapat melapor melalui saluran yang tersedia, baik itu media sosial atau melalui via telpon resmi Dirjen Pajak.

“Saluran sudah dibuka luas. Ketika kontrol dari masyarkaat itu melekat, maka kami mempunyai banyak pengendalian internal agar kami bisa lebih mawas diri, terutama dalam memebrikan layanan perpajakan yang bersih dari KKN,” tuturnya.

Adapun dampak yang diberikan dengan pencanangan zona integritas ini, menurut Nurbaeti akan berimplikasi pada penerimaan pajak, khususnya pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Pontianak. “Zona integirtas ini dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan yang profesional dan bersih, akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak,” katanya.

Untuk itu, dia optimis, masyarakat akan lebih memiliki kepercayaan pada otoritas pajak, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Pihaknya tahun ini menargetkan capaian pajak sebesar Rp2,897 Triliun.  Apalagi KPP Pratama Pontianak mendapatkan porsi target yang paling tinggi diantara 5 KPP lainnya yang ada di Kalbar.

“Dari total target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp7,294 Triliun, kira-kira 44 persen adalah penerimaan pajak melalui KPP Pratama Pontianak,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan DJP Kalbar, Slamet Sutantyo. (sti)

Berita Terkait