Zeet: Saya Mau Sama Karolin

Zeet: Saya Mau Sama Karolin

  Sabtu, 12 Agustus 2017 12:38

Berita Terkait

"Saya kepengennya bersanding dengan Ibu Karolin. Untuk posisi nanti tergantung lobi politik, dan bisa saja DPP yang memutuskan."

 

PONTIANAK - Sejumlah nama ikut meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak di Kalimantan Barat. Satu nama yang memproklamirkan diri untuk ikut bertarung adalah Zeet Hamdy Assovie, yang sekarang menjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Barat.

Ia tak membantah ketika dikonfirmasi wartawan koran ini. Apalagi pernyataan kesiapannya maju dalam pesta demokrasi itu sudah tersebar di grup media sosial.

“Ia pernyataan itu saya tandatangani sendiri,” kata Zeet kepada wartawan koran ini.

Ia menuturkan sebagai warga negara dirinya punya hak untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pesta demokrasi. Ia berencana untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat.

“Tidak hanya hak saya sebagai warga negara, tapi UU juga memberikan perlindungan jika ingin maju sebagai kepala daerah. Apalagi jika rakyat mencintai Zeet Hamdy Assovie, maka saya siap maju,” jelas dia.

Dalam pernyataan itu M Zeet menuturkan kesiapan maju tanpa menjatuhkan pilihan sebagai gubernur atau wakil gubernur. Ia hanya menyatakan dengan tegas ingin bersanding Karolin Margret Natasa yang saat ini menjabat Bupati Landak.

“Saya kepengennya bersanding dengan Ibu Karolin. Untuk posisi nanti tergantung lobi politik, dan bisa saja DPP yang memutuskan,” jelas dia.

Ia menuturkan komunikasi ke partai politik sudah dilakukan mesti belum secara intens. Termasuk PDIP, yang menjadi partai politik tempat Karolin berkiprah. Tidak hanya PDIP, ia justru berencana mendaftar ke semua partai.

Lantas bagaimana dengan statusnya sebagai PNS? Ia memastikan siap untuk melepaskan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara setelah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon yang maju dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat.

“Jika ada yang melamar saya dan KPU sudah menetapkan itu maka saya siap berhenti sebagai PNS,” ujar dia.

Dalam surat pernyataan itu juga disebutkan, jika dibuat untuk pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daeah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2005 tentang penetapan pertaturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pernyataan itu ditandatanganinya tanggal 29 Juli dan dilengkapi material enam ribu rupiah. (mse)

Berita Terkait