YKIK Pemilik Sah Tanah

YKIK Pemilik Sah Tanah

  Jumat, 8 September 2017 10:00
MILIK YKIK: Pengurus YKIK memasang plang nama di depan asrama Ketapang dan Kantor Perwakilan Pemkab Ketapang di Pontianak. Menyatakan bahwa dua persil tanah yang ditempati dua bangunan tersebut sah milik YKIK sesuai dengan sertifikat yang ada.istimewa

Berita Terkait

KETAPANG — Pengurus Yayasan Kemajuan Islam Ketapang (YKIK) menyesalkan sikap Pemkab Ketapang yang ngotot mengambil alih dua persil tanah milik YKIK di Pontianak.  Dua persil tanah tersebut ditempati Asrama Mahasiswa Ketapang dan Kantor Perwakilan Ketapang di Jalan Ahmad Sood No 2-4 di Pontianak.

Dikatakan ngotot, karena Pemkab Ketapang sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ketapang. Atas langkah yang diajukan Pemkab Ketapang tersebut selaku pengurus yayasan akan melakukan perlawanan dan berusaha mempertahankannya. Namun demikian para pengurus siap membuka diri untuk berdialog demi mencari solusi terbaik. 

Pengurus yayasan juga telah mengajukan surat resmi pemblokiran ke BPN Kota Pontianak agar tidak melaksanakan perubahan status peralihan aset tersebut.

Yayasan Kemajuan Islam Ketapang (YKIK) didirikan berdasarkan akte notaris Nomor 6 tahun 1960.  Oleh karena semua pengurusnya telah meninggal dunia,  untuk melanjutkan kegiatan yayasan telah dilakukan penyegaran atau pembaruan pengurus dengan akta notaris yang dikeluarkan Basuki Raharjo SH Nomor 28 diperkuat dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM  RI  Nomor AHU-0010128.AH.01.04. Sebagian besar para pengurus adalah ahli waris pengurus yang telah meninggal dunia.

Kepemilikan dua persil tanah tersebut jelas milik YKIK sertifikat No 432 dengan luas 2.176 M2 yang ditempati asrama mahasiswa Ketapang. Satu persil tanah sertifikat No 431 dengan luas 1.221 M2 ditempati Kantor Perwakilan Pemkab Ketapang. “Tidak ada 

kekuatan hukum apapun yang bisa mengambil alih dua persil tanah tersebut, karena secara sah dalam sertifikat itu adalah atas nama YKIK,” kata Muhammad Akib SH selaku sekretaris YKIK.  

Hanya tambah M Akib, yang disayangkan dari Pemkab Ketapang, adalah sikap ngototnya dan tidak memberi ruang dan waktu pada pengurus untuk berdialog. Pada hal pengurus telah mengajukan diri baik, secara lisan maupun tertulis kepada Pemkab Ketapang. Demi memperjelas status aset tersebut, dengan terpaksa pengurus memasang plang/spanduk di depan asrama dan Kantor Perwakilan Pemkab Ketapang. 

Kenapa di atas tanah YKIK itu berdiri dijelaskan M Akib, karena dilatarbelakangi untuk membantu warga Ketapang menyediakan tempat tinggal bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di Pontianak. Maka pada waktu itu,  dicapailah kesepakatan Pemkab Ketapang membangun dan memelihara bangunan asrama yang tertuang pada  surat keputusan tahun 1975.  Sedangkan Kantor Perwakilan Pemkab berdiri beberapa tahun kemudian setelah asrama berdiri. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Pemkab Ketapang beberapa kali pindah dengan cara mengontrak.

Terhadap apa yang dikatakan Pemkab Ketapang, bahwa YKIK sudah tidak aktif lagi dibantah para pengurus. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan sebagaimana tujuan dari pendirian yayasan  selalu diadakan. Setiap kegiatan juga didahului dengan rapat perencanaan. Bahkan penyegaran pengurus pun diekspose di media massa. Pengurus juga menyesalkan bahwa tanah aset YKIK itu dicatat sebagai aset Pemkab Ketapang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Yang perlu kami tekankan disini adalah, agar Pemkab Ketapang membatalkan keinginan untuk mengambil alih aset YKIK dan membuka diri untuk berunding. Mengingat pengurus YKIK sampai saat ini tetap berpegang teguh pada tujuan pengurus terdahulu. Yakni, aset tanah tetap milik YKIK, sedangkan Pemkab melakukan pemeliharan asrama dan Kantor Perwakilan Pemkab Ketapang. Pengurus YKIK tetap menjaga amanah pengurus sebelumnya,” ungkap Ketua Yayasan Ir Olyan Michardja. (han) 

Berita Terkait