Wujud Negara Lalai

Wujud Negara Lalai

  Selasa, 30 Agustus 2016 09:27   866

Oleh : Dr. Erdi, M.Si.

KASUS Archandra Tahar sangat menghebohkan dan mengambil perhatian public di negeri ini. Dari kasus ini kita seakan sadar bahwa tidak hanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI); khususnya babu (maaf, kata ini akan saya tulis berkali-kali dalam artikel ini) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mampu dikirim ke luar negeri (LN), tetapi juga banyak orang hebat Indonesia yang karena tidak ada pilihan di tanah air saat memulai karir: mereka ke luar negeri untuk belajar dan kemudian bekerja, berkarya dan mengabdi di sana. Archandra Tahar 20 tahun silam bukanlah siapa-siapa; ia “hanya” seorang insinyur minyak yang “baru” tahu tentang minyak tetapi belum mendalami seluk-belum dan makna minyak itu sendiri.

Sekarang, hasil karyanya telah banyak dan tentu lebih besar termanfaatkan bagi kemaslahatan negara dan pemerintah asing; minimal bagi perusahaan yang telah mempekerjakan dirinya. Orang-orang seperti ini, tentu akan mendapat perhatian istimewa dari pemerintah negara asing tempatnya tinggal dan bekerja; termasuk kesempatan mendapatkan tawaran menjadi Warga Negara Istimewa (WNI versi Lain). 

Kembali WNI: Haruskah Dipersulit?

Dalam waktu 20 tahun, Amerika Serikat telah membuat seorang Archandra menjadi hebat. Ketika ia sudah hebat dan mendapat kesempatan untuk berkarya di tanah air, kenapa harus ditolak atau diributkan? Bukankah urusan Warga Negara (WN) dapat saja dikembalikan ketika seorang WN menginginkan itu atau ketika Negara membutuhkan seorang “mantan” WNI? Bukankah UUD sudah memberikan hak perogatif kepada Presiden untuk mengangkat seseorang sebagai menteri (pembantu presiden)? Kenapa kita seakan lebih rela menaturalisasi seorang pemain sepakbola WNA untuk menjadi WNI? Oleh karena itu, penolakan yang diterima oleh Archandra saya nilai lebih banyak bermuatan politis dan ekonomis; berasal dari logika pemangku kepentingan yang kemudian membentuk logika atau pendapat public. Saya berharap, peristiwa seperti ini adalah peristiwa terakhir di negeri ini dan tidak akan dialami oleh Archandra yang lain; saya juga yakin masih banyak WNI hebat yang telah menjadi WNA, akan tidak ingin pulang bilamana kasus seperti ini terulang kembali di masa mendatang. 

Ketika seorang WNI kehilangan hak kewarga-negaraan (memenuhi ketentuan Bab IV UU No. 12 tahun 2006; Pasal 23 sd 30 yang secara teknis diatur dalam PP No. 2 tahun 2007 pada Bagian Pertama Pasal 31 sd Pasal 39), bukankah UU dan PP itu juga memberlakukan hal yang sebaliknya; yakni mengembalikan kewarga-negaraan dari WNI yang telah hilang itu (UU No. 12 tahun 2006; Bab V Pasal 31 sd Pasal 35 yang kemudian diatur secara rinci dalam PP No. 2 tahun 2007; khususnya pada Bab V Bagian Ketiga; Pasal 43 sd Pasal 58). Pemerintah dan masyarakat di Negeri ini harus segera menghentikan debat-debat seperti ini ketika tidak ingin dikatakan sebagai negara lalai oleh mantan WNI yang masih berada di LN. Bahkan, UU atau PP yang mengatur ini dan bilamana dianggap menyulitkan proses naturalisasi atau pengembalian status kewarganegaraan boleh dirubah agar sedemikian rupa tidak membuat WNI yang ingin kembali, tidak terlalu lama tanpa status kewarganegaran (stateless). Proses untuk mengembalikan status WNI yang telah hilang untuk menjadi WNI kembali hendaknya lebih dipermudah; sehingga aturan harus tinggal secara berturut-turut selama 5 tahun atau jika tidak berturut-turut selama 10 tahun (Pasal 3 ayat 2 PP No. 2 tahun 2007) perlu dipertimbangkan kembali. Sementara untuk kehilangan sebagai WNI, ketentuan 5 tahun berturut-turut itu wajib dipertahankan (Pasal 31 PP No. 2 tahun 2007)!

Orang Hebat dan Tawaran Naturalisasi

Kasus sebelumnya, meskipun berbeda cerita, dialami oleh Pak Rudy (panggilan akrab untuk Prof. B. J. Habibie) saat dipanggil Presiden Soeharto untuk pulang kampung tahun 1974. Pada hari Senin, 28 Januari 1974, pukul 20.00 di rumah kediaman pribadi Presiden di Jl. Cendana, pak Rudy pun menghadap Pak Harto dan mendapat nasihat pendek: Rudy, kamu boleh buat apa saja di bumi Indonesia, tapi tidak buat revolusi. Pak Rudy pun menerima pesan itu dengan baik dan langsung menusuk ke dalam jantung serta tertantang untuk berkarya membuktikan dirinya sebagai anak bangsa berdidikasi Indonesia. Soal dirinya sudah belasan tahun meninggalkan keluarga besar dan tanah air tercintanya serta bekerja di Jerman bukanlah jalan untuk mengikis semangat Nasionalisme yang sudah terpatri sejak dini di dadanya. Saya pikir Pak Archandra juga mengalami hal yang sama ketika ia dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk pulang kampung dan diminta untuk mengabdikan segenap kapasitanya bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

Negara-negara hebat seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Singapura, Malaysia dan lain-lain, sering memberikan penawaran untuk menjadi WNI versi lain. Tawaran kepada orang sekelas Pak Rudy dan Pak Archandra pasti akan terjadi; dan tawaran itu mungkin tak akan diterima oleh para babu yang bekerja di LN, walaupun babu dikirim secara massive dan difasilitasi melalui dan oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan disetujui oleh pemerintah (negara). 

Prof. Jack Rabin dari Israel dan juga Prof. Ali Farazman dari Iran adalah dua contoh WN-USA dari proses naturalisasi ala Amerika yang melalui karya-karya spektakulernya di Bidang Administrasi Publik, banyak mempengaruhi, mengisi dan mewarnai System Administrasi di Negara Paman Sam. Oleh karena itu, WNI yang berada di LN sangat membutuhkan system monitoring secara berkelanjutan agar pemerintah tidak kehilangan jejak mereka. Persepsi dan atensi dari Pemerintah Jerman dalam memandang Pak Rudy dan atau Pemerintah AS dalam memandang Pak Archandra, Prof. Jack Rabin dan Prof. Ali Farazman di satu sisi dengan TKW atau babu pada sisi lainnya, pastilah terbedakan. Namun, persepsi dan atensi itu tidak boleh dibedakan oleh pemerintah sendiri dalam memandang keduanya. Kita tidak ingin, negara kehilangan warga negara (WN) karena kelalain negara; apakan lagi kehilangan orang hebat sekelas Pak Rudy dan Pak Archandra; kita juga tidak ingin lagi ada TKI atau TKW yang terkena kasus kriminal di negara orang seperti kasus Satinah di Arab Sudi tahun 2014 lalu karena negara lalai dalam memantau perkembangan kondisi dari TKI itu.

Apapun kasus criminal yang terjadi dan menimpa WN di LN, pemerintah Republik Indonesia akan tak bisa lepas tangan dalam menyelesaikannya (ingat kasus Satinah di Arab Saudi yang membutuhkan uang tebusan sebesar Rp 21 milyar agar lepas dari hukum pancung). Semestinya, pendataan secara periodic dan terus-menerus itu dilakukan oleh KBRI di semua negara untuk memastikan hak mereka sebagai warga negara adalah sama dan tak terbedakan. Berhentilah hanya menerapkan self-registries saja. Ketika data WNI yang terpantau melalui self-registries tidak sama jumlahnya dengan catatan sebelumnya, maka KBRI pro aktif berupaya menemukan kekurangan itu dengan cara jemput bola.

Kelalaian Negara atas Keberadaan WNI di LN

Ketika penulis berkunjung ke University Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2014 silam, penulis sempat dibawa oleh dua laboran asal Indonesia (masing-masing berasal dari Riau dan DI Aceh) ke lab tempatnya bekerja di UKM. Setiap hari, mereka habiskan waktu di lab tersebut lebih dari 18 jam dan telah banyak temuan-temuan yang telah mereka hasilkan dari kerja di lab tersebut. Namun, seluruh karya itu menjadi milik pembimbing atau mentor yang notabene adalah Professor atau Associate Professor di UKM. Temuan Profesor melalui laboran WNI itu pun digunakan oleh pemerintah Malaysia dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. WNI dimaksud tidak lebih hanya seorang pekerja lepas sehingga tak punya hak dalam mempublikasikan temuan mereka. Salah satu dari mereka merasa sedih dan bahkan sempat menagis karena ia melakukan sesuatu yang besar bagi negeri orang tetapi tak mampu melakukan itu bagi bangsa dan negara Indonesia. Dia mengaku sudah dua kali mendapat tawaran untuk menjadi WNI Malaysia dari Pemerintah Kerajaan Malaysia yang hingga kini, tawaran itu belum pernah diseriusinya. Dia menyebutkan, banyak WNI yang bekerja seperti dirinya di Malaysia ini dan mendapatkan tawaran menjadi WN Malaysia. 

Bentuk kelalaian negara juga terlihat dari penanganan TKI. Negeri ini juga sering heboh soal TKI atau TKW; mulai dari TKW yang dihukum mati, TKW yang diperkosa, TKW yang dideportasi dan TKW bermasalah lainnya hingga TKW dan TKI yang dikerjakan oleh anak bangsa sendiri saat kembali ke tanah air. Heboh TKI ini kemudian menjadi trends topik atau top news media massa. Perintiwa ini umumnya menjelang hari raya Idul Fitri; dimana jutaan TKI dari berbagai negara pulang kampung. Saat kepulangan itu, mereka mengalami berbagai kesulitan; mulai dari kekurangan petugas informasi dan penunjuk jalan di terminal kedatangan luar negeri hingga mendapatkan penipuan saat pulang menuju kampung halaman. Padahal, jutaan dan bahkan milyaran dollar telah diterima negara dari hasil jerih payah babu ini; 

Para babu telah mengirim dollar kepada keluarga yang kemudian dimanfaatkan keluarga untuk usaha, membangun rumah dan lain-lain. Dari Wikipedia (https://id.wikipedia.org/ ... Tenaga Kerja Indonesia), devisa yang terkumpul dari TKI tahun 2006 mencapai Rp 60 triliyun.  Sumber lain (Ulialimah, 2008) menyebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah penyumbang devisa terbesar ke negara. Mereka menyumbang sekitar US$ 4,37 miliar atau sekitar Rp 39,3 triliun setiap tahun. Keringat babu telah ikut menggeliatkan perekonomian Indonesia dan juga telah memberi devisa kepada negara; namun perlakuan semestinya masih lalai dijalankan negara, tak sehebat gelar yang diberikan kepada mereka: Pahlawan Devisa.

Bagaimana jalan cerita sehingga pendapatan negara dari keringat babu itu tidak digunakan untuk membimbing dan mengkoordinir kepulangan TKI saat tiba di terminal kedatangan internasional; karena belum melakukan riset, topik ini tak mampu saya tuliskan dan biarkan ia menjadi opini dan diskursus bagi penulis lain serta menjadi PR bagi pemerintah saat ini. Namun yang jelas, perlakuan pada mereka antara waktu keberangkatan dengan waktu kedatangan terbedakan secara signifikan. Ketika berangkat, mereka diurus oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI); namun ketika kembali ke tanah air, mereka dibiarkan tanpa ada pihak yang urus secara tuntas. Sebenarnya mereka pun tidak ingin diurus sampai tuntas hingga ke kampung halaman, melainkan hanya dikoordinir kepulangan dengan menyediakan travel resmi yang bertanggung jawab agar TKI yang pulang kampung tidak masuk perangkap para penipu. Akibat negara tidak hadir, tidak jarang mereka ditipu oleh warga negara sendiri dan itu menjadi nasib yang mereka harus terima. Link ini, mungkin salah satu dari bukti itu: https://nasional.tempo.co/.... Lima jebakan buat TKI di Bandara Soekarno Hatta. Semoga itu bukan potret pemerintah kita dan juga potret prilaku PJTKI secara keseluruhan dalam mengurus warga negara, para Pahlawan Devisa Negara. 

Secara jujur, saya tidak ingin menambah dalam polemik (in deep polemics) mengenai Archandra; melainkan hanya prihatin karena semua kita ternyata belum dewasa dalam memperlakukan WN yang pernah pergi dari pangkuan ibu pertiwi. Dirgahayu ke-71 RI, Semua Karya Kami Persembahkan Bagi Kejayaan Mu, Merdeka! 

*) Dosen FISIP; yang juga menjadi Tim Penatar pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Tanjungpura, Pontianak