Waspada Beredar Obat Bius Mematikan

Waspada Beredar Obat Bius Mematikan

  Jumat, 8 April 2016 09:49
KUNJUNGAN: Anggota Komisi IX DPR Karolin Margret Natasa berkunjung ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar, Kamis (7/4). Karolin sedang berbicara dengan salah satu pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK –Anggota Komisi IX DPR Karolin Margret Natasa mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar, Kamis (7/4). Selain meninjau fasilitas kesehatan, Karolin juga menyampaikan surat edaran Sekjen Kementerian Kesehatan berkaitan dengan beredarnya obat bius yang menyebabkan kematian.

“Kunjungan saya ke rumah sakit ini, untuk mengecek apakah informasi itu sudah diterima apa belum,” sebut Karolin.

Kedatangan Anggota DPR dapil Kalbar ini berkaitan dengan kunjungan kerja di daerah pemilihan. Karolin mengungkapkan, hari ini, Sekjen Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan beredarnya obat bius yang diperkirakan menyebabkan kematian pasien di Lampung. 

“Surat edaran itu, terkait dengan penghentian obat ini sementara, sampai dengan dikeluarkannya hasil penyelidikan resmi,” jelas Karol.

Karolin juga mengaku baru kali pertama mendatangi RS. Bhayangkara Polda Kalbar. Setelah berkeliling dan melihat langsung, Karol menyampaikan bahwa ada banyak faslitas yang perlu ditambah untuk menunjang pelayanan kepada masyarkat.

Ia mengatakan jika pihaknya selama ini bingung dengan regulasi apakah dibolehkan Komisi XI membantu intitusi Polri. Jika diperbolehkan, Karol akan minta kepada Pempov Kalbar dan pusat untuk bisa mendukung RS. Bhayangkara. “Rumah sakit ini, perlu dibantu, biar bisa menampung pasien yang lebih banyak,” jelasnya.

Dari hasil kunjungan itu, Karolin menyebutkan masih banyak  fasilitas yang perlu diperbaiki. Seperti halnya tempat tidur yang hanya sebanyak 88. “Intinya harus bisa ditingkatkan, kemudian harusnya bisa jadi tipe B,” sebutnya.

Karolin juga menyinggung msalah kesehatan jiwa untuk para anggota Polri yang sempat mengemuka di Kalbar. Menurutnya, Polda Kalbar saat ini sedang melakukan program pembinaan kejiwaan dan tentu dengan segala keterbatasan. Akan tetapi, hal ini bisa berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar yang punya fasilitas.

“Kami berharap kalau memang bisa bekerjasama dengan Pemprov yang punya RSJ kenapa tidak. Tentu ini untuk kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat,”harapnya.

Menanggapi surat edaran dari Sekjen Kementrian Kesehatan, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, AKBP Sugiyono menegaskan, jika pihaknya tidak memakai produk tersebut. Dipastikan pula, jika dirinya sudah melakukan pengecekan langsung di apotik maupun instalasi farmasi.

“Sudah saya cek langsung, betul tidak ada, sehingga terkait resiko, mudah-mudahan tidak ada masalah,” ungkapnya.

Diakui Sugiyono, saat ini RS. Bhayangkara Polda Kalbar membutuhkan dukungan dan bantuan dari Pemprov Kalbar. Disebutkan dia, Permasalahn yang ada di Bhayangkara utamanya adalah terkait dengan keterbatasan luasnya lahan. Ditambahkan dia, saat ini  lahan yang dipakai hanya 4000 meter persegi digunakan oleh dua satuan kerja.

“Itu menyebabkan kami tidak bisa maksimal terkait penyiapaan layanan untuk ruangan. Pasien juga rebutan dimanapun, karena memang luasan kami sedemikian terbatas,” ungkapnya.

Terkait ganggung jiwa dilingkungan Polri, pihaknya saat ini sedang memperkuat upaya deteksi. Hal ini kata dia sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa tahun lalu, sebenarnya sudah dilaksanakan screening pemeriksaan kesehatan jiwa walaupun pemeriksaannya memerlukan waktu kuhsus dan lama juga penuh konsentrasi.  “Sementara beberapa anggota kebanyakan itu, memang sibuk jadi maka di dua tahun pertama kami belum mendapatkan data yang akurat,” sebutnya.

Ditambahkan pula, dari perkembangan terakhir dan dengan banyaknya kasus yang terjadi, pemeriksaan kesehatan jiwa ini dijadikan fokus oleh Bidokes Polda Kalbar untuk melakukan screening dengan cara roadshow ke Kabupaten/kota di Kalbar. Harapannya, bisa mendapatkan peta potensi tentang kejiwaan anggota polri yang ada di lapangan.

“Kami akan menyiapkan antisipasi dan cara bertindak lebih lanjut sehingga kasus-kasus yang terjadi itu tidak terulang kembali,” tukasnya.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kalbar, Corry Panjaitan mengaku belum mendapatkan langsung surat edaran dari Sekjen Kementrian Kesehatan berkaitan dengan beredarnya obat bius yang menyebabkan kematian. 

“Secara tersurat belum dapat. Tapi perintah secara lisan dari atasan sudah saya terima langsung,” kata Corry saat dihubungi Pontianak Post.

Meski belum mendapatkan surat perintah, Corry mengaku sudah melakukan koordinasi dengan berbagai intansi untuk melakukan penarikan mulai dari distributor yang ada di Kalbar. 
“Kami sudah mulai mensosialisasikan penarikan dari distributor. Yang penting, jangan sampai digunakan dulu, hingga dapat petunjuk dari Mentri Kesehatan,” tukasnya. (gus)

Berita Terkait