Warga Potong Tumpeng sebagai Tanda Syukur

Warga Potong Tumpeng sebagai Tanda Syukur

  Rabu, 4 May 2016 09:45
POTONG TUMPENG: Warga memotong tumpeng tanda syukur atas ditolaknya peninjauan kembali (PK) PT Sintang Raya oleh Mahkamah Agung. (ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST)

Berita Terkait

​Rasa bahagia terpancar dari wajah puluhan  masyarakat dari Desa Olak-Olak dan Pelita Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Perjuangan untuk mendapatkan hak mereka atas lahan yang masuk dalam konsesi perusahaan sawit PT Sintang Raya akhirnya kembali ke tangan mereka. Sebagai tanda rasa syukur mereka pun memotong tumpeng.

ARIEF NUGROHO, Pontianak

JUM’AT (29/4) lalu puluhan masyarakat berkumpul untuk merayakan kemenangan apa yang selama ini telah mereka perjuangkan untuk hak atas tanah mereka.

Nampan-nampan berisi tumpeng nasi kuning menjadi simbol rasa syukur. Usai membaca do’a, nasi tumpeng pun dipotong dan dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam acara syukuran itu.

Masnan, Warga Pelita Jaya menyebutkan, acara syukuran itu dilakukan menyusul Putusan Mahkamah Agung terkait penolakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT. Sintang Raya berdasarkan Putusan PK MA No.152 PK/TUN/2015 tertanggal 24 Februari 2016. 

PK ini diajukan oleh PT Sintang Raya terhadap Putusan Kasasi MA No No.550 K/TUN/2013 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan PTUN Pontianak No.36/G/2011/PTUN-PTK yang amar putusanya menyatakan batal. 

Dalam putusan itu, PTUN Pontianak juga memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kubu Raya untuk mencabut sertifikat No: 04/2009, tentang Sertifikat HGU PT Sintang Raya dengan jangka waktu 35 tahun dan berakhir haknya bulan Mei tahun 2044 di atas tanah seluas 11.129,9 ha yang terletak di lima desa, Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Seruat II, Dabong dan Ambawang Kecamatan Kubu serta Seruat III  Kecamatan Teluk Pakedai.

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.183/2009, tanggal 2 Juni 2009.

Dengan adanya Putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT Sintang Raya ini memberikan kepastian hukum bahwa Sertifikat HGU tersebut tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No. 960 ,725, 969,724 dan 729 milik penggugat yaitu Junaedi, Ali, Wiji, Sudaryanto dan M.Lias yang merupakan masyarakat Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya yang sudah ada terlebih dulu sehingga sangat tepat jika Sertifikat HGU Milik PT Sintang Raya dibatalkan.

Sejak adanya tumpang tindih kepemilikan lahan antara HGU Sintang Raya dengan Sertifikat Hak Milik ini, sering terjadi konflik yang berujung kriminalisasi baik masyarakat antar masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan konflik perusahaan dengan pemerintah serta masyarakat dengan pemerintah.

Dengan adanya putusan PK ini, kata Masnan, tanah kembali ke masyarakat dan tidak ada konflik lagi. Mengingat masyarakat pemilik tanah tersebut sangat membutuhkan lahan mereka untuk berkebun dan bercocok tanam guna menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.  “Biarkan kami bekerja dengan tenang. Tidak ada lagi kriminalisasi. Karena sudah banyak masyarakat yang menjadi korban tuntutan atas haknya sendiri,” katanya berharap.

Masyarakat juga berharap kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan konkrit, tegas dan tuntas. Karena selama ini polemik antara masyarakat dengan perusahaan sudah mengarah pada konflik sosial.  Masyarakat terpecah belah.

Menurutnya, dengan putusan Mahkamah Agung berdampak besar terhadap masyarakat. Lahan-lahan masyarakat, khususnya di lima desa  yang sebelumnya masuk dalam area konsesi HGU PT. Sintang Raya harus dikembalikan kepada masyarakat.    

Secara terpisah Senior Manajer Humas PT Sintang Raya Iskandar mengaku pihaknya belum mendapatkan salinan putusan MA terkait ditolaknya permohonan Peninjau Kembali PT Sintang Raya. "Untuk salinan putusan kami belum dapatkan. Seharusnya kami selaku pihak pemohon mendapat salinan putusan itu," katanya, kemarin.

Menurutnya, informasi putusan MA ia dapatkan dari poster pengumunan yang dipasang di lima titik ke lima desa itu. "Langkah selanjutnya kami masih menunggu salinan putusan itu. Apakah nanti akan melakukan PK kembali atau melaksanakan putusan, kita masih menunggu," jelasnya. (**)

Berita Terkait