Warga Kecamatan Kubu Unjuk Rasa, Tuntut PT. Sintang Raya

Warga Kecamatan Kubu Unjuk Rasa, Tuntut PT. Sintang Raya

  Sabtu, 12 December 2015 09:40
UNJUK RASA: Warga Kecamatan Kubu bersama Front Perjuangan Rakyat Kalbar melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Kubu Raya. Ashri Isnaini/pontianak post

Berita Terkait

 

 

 

 
KUBU RAYA— Puluhan warga dari enam desa Kecamatan Kubu, bersama sejumlah mahasiswa yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat Kalbar, Kamis (10/12) pagi menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Kubu Raya.

Unjuk rasa  yang digelar sejak sekitar pukul 9.00 hingga jelang siang hari itu mendapat kawalan ketat dari TNI, Polri dan Satpol PP setempat.Tidak hanya sekedar menggelar aksi, dikesampatan yang sama para pengunjuk rasa itu juga meminta ketegasan pemerintah daerah setempat menindak tegas sejumlah kesalahan yang dinilai warga telah dilakukan PT Sintang Raya.

Selang beberapa waktu mengutarakan keinginannya, sejumlah perwakilan warga desa melakukan pertemuan bersama Asisten I Setda Pemkab Kubu Raya, Nendar Suchaeri, Wakil Direskrimum Polda Kalbar AKBP Supriyadi dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di ruang Sekda Kubu Raya. 

Warga Desa Seruat II, Abdul Majid menyatakan, selama Sintang Raya masuk, masyarakat desa setempat hampir tidak mengalami ketenangan, karena kerap kali terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat. “Misalnya, tanah warga yang sudah ditanam labu, pisang dibongkar karena perusahaan klaim tanah itu masuk dalam HGU nya. Selain itu perusahaan juga klaim tanah masyarakat yang digunakan untuk pembuatan jalan sepanjang 1,6 kilometer yang pembangunannya dilaksanakan oleh Bina Marga Kubu Raya,” kata Abdul Majid.

Hal senada juga dikatakan Jaini, warga Desa Olak-Olak Kubu yang mengaku bingung terhadap proses hukum rekannya. “Kenapa Sintang Raya tidak ada izinnya bisa memproses hukum kepala desa kami. Sementara kalau kami warga mau mengajukan proses hukum selalu mentah. Jelas ini bentuk penindasan,” jelasnya.

Dosa-dosa lainnya juga disampaikan Ayub warga Desa Olak-Olak Kubu yang menyorot tentang perjanjian plasma tidak ditepati perusahaan. “Plasma yang dijanjikan di patok 20 yaitu 50:50 tapi tidak ditepati. Malah Sintang Raya mengambil terus tanah kami. Begitu juga di patok 30 ada 20 persil yang sudah bersertifikat milik masyarakat diklaim Sintang Raya masuk HGU nya. Kami tidak bisa melawan karena selalu diintimidasi. Kami hanya bisa menangis dalam hati saja. Karena itu kami minta perlindungan bapak Kapolda,” ungkapnya.

Abdul Satar warga Desa Dabong mengungkapkan persoalan status lahan transmigrasi di SP 2. Disitu Sintang Raya lagi-lagi mencaplok tanah warga. Padahal, sejak tahun 1980-an oleh Gubernur Kalbar telah ditetapkan sebagai lahan transmigrasi. Bahkan, pembangunan pengairan yang telah menggunakan uang negara miliaran rupiah ditutup oleh Sintang Raya dengan ditanami kelapa sawit. Tak hanya itu pohon kelapa masyarakat pun ditebang.  “Bahkan Asisten Manajer Humas PT Sintang Raya, Iskandar pernah mengatakan bahwa milik masyarakat atau bukan tanah itu tetap akan dikelola perusahaan,” imbuhnya.

Menanggapi keluhan dan kekesalan warga tersebut, Asisten 1 Setda Pemkab Kubu Raya, Nendar Suhaeri berjanji untuk segera dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga. “Karena ini tanggungjawab kami. Akan kami upayakan untuk segera diselesaikan. Jadi, warga jangan khawatir dan jangan takut kebenaran pasti akan terungkap sepanjang itu berdasarkan fakta dan bukti,” katanya.
Hasil dari pertemuan itu, Nendar meminta warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Kalbar segera menginventarisir dan kronologis permasalahan yang dihadapi kemudian disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

 “Setelah mereka sampaikan semua  persoalan dilapangan secara detail maka kami akan mengkaji satu per satu permasalahannya dari semua aspek. Hasil dari kajian akan ditembuskan kepada BPN dan Polda Kalbar,” ungkapnya. Soal lahan transmigrasi yang dicaplok Sintang Raya, Nendar menegaskan hal tersebut itu tidak dibolehkan sepanjang belum diubah oleh Gubernur Kalbar. Perusahaan tidak bisa seenaknya merubah sendiri karena harus ada prosedurnya sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. (ash)

 

 

 

 

Berita Terkait