Warga Calon Desa dari Hasil Pemekaran Desa Kuala Dua , Usulkan Pemekaran agar Pembangunan Bisa Merata

Warga Calon Desa dari Hasil Pemekaran Desa Kuala Dua , Usulkan Pemekaran agar Pembangunan Bisa Merata

  Kamis, 18 February 2016 08:52
PEMEKARAN: Panitia Pembentukan Desa Kuala Tiga di Kecamatan Sungai Raya sat mendatangi kantor Komisi I DPRD Kubu Raya. ISTIMEWA

Berita Terkait

Sejumlah perwakilan masyarakat sekaligus panitia pembentukan Desa Kuala Tiga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya mengancam akan melakukan aksi jika keinginan masyarakat tidak digubris. Keinginan  masyarakat ialah pemecahan atau pemekaran dari Desa Kuala Dua yang sudah padat penduduk.

“KEINGINAN kami memekarkan desa hanya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan juga peningkatan kesejahteraan warga pemekaran. Janglah kami dipersulit,” ujar Damianto, Sekretaris Panitia Pembentukan Desa Kuala Tiga seusai bertemu dengan Komisi I DPRD Kubu Raya.

Menurutnya, Desa Kuala Dua layak dimekarkan menjadi dua desa. Alasan pertama adalah dari jumlah penduduk sangat memenuhi syarat sesuai UU No. 6 tahun 2012 tentang jumlah penduduk pemekaran minimal tercatat sebanyak 3.000 jiwa. Sementara dari data kependudukan Pemkab Kubu Raya, jumlah penduduk di Desa Kuala Dua tahun 2014 saja berjumlah sebanyak 28.111 jiwa. Luasan wilayah mencapai 46 ribu kilometer persegi.

“Sebuah desa yang sangat luas dan rentang kendali pelayanan cukup jauh. Makanya kami perlu dan terus perjuangkan. Sudah lama perjuangan pemekaran. Sejak tahun 2006, tahun 2009, dan berlanjut perjuangannya pada tahun 2015,” tuturnya.Desa induk, Desa Kuala Dua terdapat 4 dusun, yakni dari Dusun Keramat 1, Keramat 2, Dusun Karya 1, dan Dusun Karya 2. Kemudian wacana pembentukan akan meliputi tiga dusun yakni Keramat 2, Karya 1, dan Karya 2. Desa-desa itu berencana bergabung menjadi desa baru yakni Desa Kuala Tiga.

Damianto melanjutkan keinginan pemekaran sebetulnya sudah dibicarakan dengan kepala Desa Kuala Dua. Sudah banyak surat permohonan pemekaran dikirimkan ke kantor desa induk. Setidaknya ada tujuh kali. Hanya selalu ditolak dan tidak diterima.“Alasannya penolakan keinginan kami saja sampai sekarang tidak diketahui. Bahkan hari ini (kemarin) saja, kami mengirimkan surat ke Kades tetapi ternyata tidak berada di tempat, besok kami akan kembali mempertanyakan,” ungkap dia.

Seandainya langkah perjuangan mandek, suara panitia pemekaran yang menghadap ke Komisi I kompak melakukan aksi demo besar- besaran. Damianto lebih menghaluskan bahasanya dengan menempuh langkah cara lain. ”Pokoknya ada cara lain,” katanya berkelit.Wakil Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya Zainal Abidin yang menerima sejumlah perwakilan masyarakat menambahkan terkait persoalan ini, pihaknya sudah memanggil BPMPD terkait persoalan pemekaran Desa Kuala Dua menjadi Desa Kuala Tiga. Siapapun panitia yang akan melakukan pemekaran desa, DPRD khususnya Komisi I akan mensupor dan mendukung sesuai persyaratan.

Namun, lanjutnya, khusus Desa Kuala Dua yang menjadi persoalan kaitannya dengan persoalan rekomendasi atau persetujuan kades induk atau BPD belum ada. Jelas antara keinginan panitia dan aparatur desa induk tidak saling dukung. Persoalannya menjadi dilematis.“Kami hanya mendorong kepada seluruh pihak baik panitia pemekaran agar terus berkonsultasi, melakukan upaya negosiasi ke kades induk guna memperoleh solusi bagaimana desa tersebut dimekarkan,” ucapnya.

Komisi I juga meminta kepada BPMPD segera memanggil aparatur desa induk untuk bernegosiasi. Sebab persoalan pemekaran ini sangat penting apabila tidak segera dituntaskan. Itu lantaran banyak warga dari desa pemekaran akan mengancam melakukan aksi apabila keinginan mereka tidak terpenuhi. ”Bisa saja aksi demo. Kami dari Komisi I mempersilahkan sepanjang memenuhi aturan,” ucapnya.

Apakah DPRD bisa menekan kades? sesuai tugas dan fungsi DPRD, salah satunya yakni fungsi legislasi atau membuat peraturan daerah. Disitulah peran DPRD dengan kaitan pemekaran desa induk. ”Tentu kami juga dalam waktu dekat akan berkoordinasi ke Pemkab Kubu Raya, Kementerian Dalam Negeri, BPMPD. Hanya saran kami panitia pemekaran tetap terus berkoordinasi saja,” katanya.(den)

Berita Terkait