Wali Kota Sutarmidji Sampaikan Trobosan Pontianak Dalam Dunia Usaha

Wali Kota Sutarmidji Sampaikan Trobosan Pontianak Dalam Dunia Usaha

  Senin, 18 December 2017 10:32
PAPARAN : Wali Kota Pontianak Sutarmidji bersama kepala daerah Kabupaten Siak dan Kabupaten Demak memberikan pemaparan terkait kebijakan dunia usaha di daerah masing-masing dalam kegiatan LGCB Award 2017, Senin (18/12). IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Diganjar LGCB Award 2017

JAKARTA-Kota Pontianak menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota se-Indonesia peraih penghargaan Local Government Capacity for Business (LGCB) 2017. Penghargaan bergengsi ini diberikan atas praktik terbaik dan keunikan masing-masing dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah.

Penilaian dilakukan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) didukung Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). Atas prestasi tersebut, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mendapat kesempatan untuk memberikan sharing dan pembelajaran di Aryaduta Hotel, Jakarta, Senin (18/12).

Dalam sesi diskusi, Wali Kota Sutarmidji memaparkan beberapa terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terkait kebijakan dalam dunia usaha. Sebagai daerah yang tidak memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA), Sutarmidji mengatakan Pontianak sangat mengandalkan sektor perdagangan dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi. "Karena itu kami sangat memberikan perhatian terhadap percepatan proses perizinan usaha," kata Midji di hadapan para tamu undangan. 

Percepatan perizinan menjadi kunci peningkatan pergerakan ekonomi dan iklim investasi. Inisiatif kebijakan yang sudah dilakukan diantaranya pelimpahan pelayanan seluruh perizinan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta penyederhanaan jumlah perizinan. 

Kemudian pelayanan IMB untuk perumahan yang hanya perlu satu hari, bahkan khusus perumahan MBR cukup satu jam dan tidak diperlukan pengecekan lapangan. Pemberlakuan self assessment untuk semua jenis perizinan, insentif berupa pengurangan retribusi sebesar 75 persen, IMB pemutihan cukup dengan sketsa yang digambar pemohon secara manual dan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. 

Dan yang juga tak kalah penting adalah penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai. "Investasi perlu sarana dan prasarana memadai agar berjalan lancar, ini unsur yang sangat fundamental," ujarnya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufiq mengungkapkan, penilaian LGCB diharapkan dapat memberikan gambaran kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung iklim usaha bisnis di daerahnya. Sehingga pembuat kebijakan dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mengarahkan kebijakan di daerahnya pada dukungan kepada pemerintah pusat dalam peningkatan daya saing di Indonesia. 

Selain itu penilaian ini dapat mengungkap praktek terbaik daerah yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain untuk perbaikan kualitas kebijakan ekonominya. Selain Kota Pontianak tiga daerah lain yang mendapat penghargaan dan kesempatan serupa yakni Kota Surabaya, Kabupaten Siak dan Kabupaten Demak.(bar)

Berita Terkait