Wali Kota Pontianak Sarankan BPS Menyatu Dengan Bappenas

Wali Kota Pontianak Sarankan BPS Menyatu Dengan Bappenas

  Jumat, 11 Agustus 2017 15:46

Berita Terkait

Solusi Kesenjangan Perlu Perbaikan Data

JAKARTA-Persoalan kesenjangan dapat diselesaikan apabila data kependudukan yang dikelola Badan Pusat Statistik digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya terlalu banyak data justru membuat bingung karena kenyataan antara data satu dan lain lembaga berbeda. Demikian dikatakan Wali Kota Pontianak, Sutarmdiji saat menjadi pembicara hari terakhir Indonesia Development Forum (IDF) 2017, Kamis sore kemarin.

Dihadapan Menteri Bappenas, Bambang Brojo Negoro dan semua peserta yang hadir di forum itu, Midji blak-blakan ungkap persoalan data BPS yang menurutnya tak valid. "Saya sarankan BPS dibawah naungan Bappenas saja. Kalau perlu BPS bagian Bappenas. Kalau satu pintu lebih baik. Dengan demikian ke depan Bappenas dapat mandiri soal data tidak lagi tergantung dengan lembaga lain," katanya.

Apabila persoalan data telah valid dan akurat dapat menunjang program pemerintah jangka panjang. Soal data jadi persoalan klasik. Di Pontianak contohnya, data kependudukan justru lebih valid yang ada di Disdukcapil.

Ia memberikan contoh seperti di Pontianak, data Disdukcapil justru lebih akurat dibanding BPS. Mengenai Kependudukan, harusnya pemerintah dapat menggunakan data Dukcapil dalam menentukan kebijakan. "Data kependudukan Disdukcapil dan BPS Pontianak itu, selisih 60 ribu jumlah penduduk. Capil lebih valid karena dasarnya NIK. Sedangkan BPS dari sensus," jelasnya.

Jika ke depan ini bisa disatukan, ia meyakini, persoalan kesenjangan, ketimpangan dapat digenahkan. "Saat ini persoalannya hanya data, data dan data," tutupnya.(iza)

Berita Terkait