Wali Kota Nyamar Jadi Kernet, Kapolda Langgar Rambu Lalin

Wali Kota Nyamar Jadi Kernet, Kapolda Langgar Rambu Lalin

  Senin, 24 Oktober 2016 09:30
SABER PUNGLI: Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Jaksa Agung M. Prasetyo, Menkopolhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasona Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menggelar konferensi pers Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kantor Presiden, Jumat (21/10). RAKA DENY/JAWAPOS

Berita Terkait

Keputusan pemerintah menabuh genderang perang terhadap aktivitas pungutan liar (pungli) disambut hangat di daerah. Berbagai cara dilakukan para kepala daerah, kepala instansi, hingga kepala kepolisian agar ”momok” para pengusaha itu enyah dari kota dan daerah mereka. 

Bahkan, beberapa kepala daerah turun langsung memantau ke lapangan. Misalnya yang dilakukan  Wali Kota Jambi Sy Fasha pada Sabtu dini hari lalu (22/10), sekitar pukul 02.00 WIB. Dengan menyamar sebagai kernet truk, Fasha memergoki langsung petugas retribusi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi yang melakukan pungli di terminal truk di kawasan Pal X, Kota Jambi.

Dilaporkan, dalam sidak tersebut, wali kota Jambi menaiki salah satu truk batu bara dari simpang empat Pal X dan duduk di sebelah sopir. Setelah memberikan uang retribusi, Fasha langsung turun dari truk. Sontak saja dua pegawai dishub yang baru menerima uangnya terkejut. Terlihat wajah kaku dan cemasnya menghadapi orang nomor satu di Kota Jambi itu. ”Ngapoin (mengapa) kamu di sini? Ngapo truk dak (tak) masuk ke terminal?” kata Fasha dengan nada tinggi.

Dengan berbagai alasan, si pegawai yang diketahui tenaga kerja kontrak (TKK) tersebut mengelak. Dia beralasan terminal belum bisa berfungsi karena lagi dalam tahap renovasi. Kemudian, diketahui yang berjaga pada malam itu empat orang (ada juga PNS). Dua pegawai TKK tersebut mengatakan, mereka bergiliran jaga. Ada dua orang lagi yang istirahat di salah satu pos terminal. ”Coba lihat karcis kamu. Tadi kenapa tidak diberikan karcisnya? Parah kamu ni. Karcis dak dikasih, (tapi) duit kamu ambek (ambil),” sebut Fasha geram.

Fasha mengatakan, sidak dilakukannya untuk menindaklanjuti laporan mengenai pungli yang diterimanya dari masyarakat. ”Tadi saya sengaja naik truk batu bara. Memang tertangkap tangan oknum pegawai dishub mengambil pungli. Mereka ngambil uang sopir Rp 2 ribu, (tapi) karcis tidak diberikan,” jelasnya.

Nilai pungli yang dilakukan oknum petugas dishub tersebut, ujar Fasha, memang kecil. Namun, jika yang melintas satu malam 500 truk, mereka bisa mendapatkan uang Rp 1 juta. ”Saya perkirakan ada 4 sampai 5 ratus truk yang melintas setiap malam,” sebutnya.

Fasha menambahkan, pungli itu merupakan salah satu penyebab bocornya PAD Kota Jambi dari terminal truk. Pasalnya, target yang ditetapkan selalu tidak tercapai. ”Mereka banyak alasan. Alasannya terminal dalam tahap perbaikan lah,” ujarnya.

Aksi pungli tak hanya berlangsung di jalan-jalan. Pungli juga marak di layanan-layanan publik pemerintah daerah seperti imigrasi, kepolisian, dan kantor pelayanan publik. 

Fenomena itu terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Tak heran jika Gubernur Sumsel Alex Noerdin sejak dulu mengingatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun stakeholder agar berkomitmen memberantas pungli. Sumatera Ekspres (JPG) melaporkan, Alex tak segan-segan menindak anak buahnya jika melakukan pungli. 

”Pertama, kami ingatkan. Kedua diperingatkan. Kalau terulang, kami tindak tegas,” beber Alex. Sebaliknya, pimpinan harus memberikan contoh yang baik. ”Silakan lapor jika masyarakat merasa dipungli. Tapi dengan cukup bukti. Jangan sekadar mengira-ngira,” tambahnya. 

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo ikut turun melakukan OTT (operasi tangkap tangan) petugas yang nakal. ”Saya pernah nyamar jadi pengendara, bawa kendaraan pribadi tanpa pengawalan ke beberapa daerah di Sumsel,” katanya. Dia pun sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas agar dihentikan oknum polisi. 

Benar saja, di salah satu lokasi jalan raya, oknum polisi menghentikan kendaraannya. Tapi, bukannya menilang, oknum itu justru mengajaknya berdamai dan meminta uang. ”Uang saya serahkan, tapi si anggota lalu saya tangkap karena tak bisa menunjukkan surat tugas. Saya minta Kabidpropam Polda Sumsel memprosesnya,” cerita Djoko. Sejauh ini Polda Sumsel sudah menangkap tangan sepuluh oknum anggota kepolisian yang terlibat pungli. 

Upaya bersih-bersih pelayanan publik dari pungli juga dilakukan di Kalimantan Timur (Kaltim). Gubernur Awang Faroek Ishak kepada Kaltim Post (JPG) mengaku sudah memerintah seluruh bupati/wali kota mengecek pelayanan publik yang diselenggarakan aparatur pemerintah daerah.

Di lingkup pemprov, pengecekan telah dilakukan Awang di salah satu SKPD, yakni badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP). Sayangnya, di situ orang nomor satu di Benua Etam itu tak menemukan praktik pungli. Walaupun demikian, Faroek tetap mewanti-wanti kepala SKPD untuk mengawasi pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat. 

Di Papua, 14 oknum polisi yang bertugas di wilayah hukum Polda Papua saat ini diproses untuk menjalani sidang disiplin. Mereka diduga melakukan pungli. ”Saat ini mereka menjalani proses pemeriksaan oleh Bidpropam Polda Papua untuk selanjutnya menjalani sidang disiplin anggota Polri,” ucap Kabidhumas Polda Papua Kombespol Patrige kepada Cenderawasih Pos (Jaringan Pontianak Post) akhir pekan kemarin. 

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie yang mendampingi Presiden Jokowi saat pencanangan gerakan sapu bersih pungli akan mengundang bupati/wali kota untuk membicarakan instruksi presiden itu dalam sebuah rapat koordinasi. ”Saya sudah sampaikan ke seluruh PNS. Jangan lagi coba-coba melakukan pungli dan tindakan penyimpangan,” tegasnya kemarin. 

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor juga sangat menyayangkan tindakan-tindakan pegawai yang melakukan pungli. Itu tentu merugikan masyarakat. Menurut dia, pegawai yang melakukan pungli adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal, mereka sudah digaji pemerintah. Uang yang dibayarkan untuk gaji mereka tersebut adalah milik negara yang berarti milik rakyat. Tapi, mengapa mereka masih memungut dari masyarakat? ”Pungli itu pekerjaan orang yang tidak pandai bersyukur,” cetus Sahbirin.

Di Gorontalo, tindakan terhadap aparat yang tertangkap basah melakukan praktik pungli juga dilakukan dengan tegas. Dilaporkan, empat oknum anggota Polsek Atinggola yang tertangkap tangan melakukan pungli di pos perbatasan Gorontalo-Sulawesi Utara (Sulut) bakal diberi sanksi berat. Saat ini para anggota polsek tersebut masih terus menjalani pemeriksaan kode etik profesi oleh Propam Polda Gorontalo. 

Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Hengkie Kaluara mengatakan, ada dua kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada oknum polisi yang tertangkap tangan melakukan pungli di perbatasan Atinggola. Pertama, akan dipecat. Kedua, akan diberi pembinaan khusus dan tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan operasional. ”Saya yang akan memutuskan langsung sanksi ini. Saya masih menunggu hasil pemeriksaan oleh propam,” ucapnya Kamis lalu (20/10).

Lebih lanjut Hengkie menyatakan, sanksi tegas itu dijatuhkan untuk mendisiplinkan kerja aparat kepolisian sebagaimana misi yang ingin diwujudkan melalui program Promoter Kapolri. ”Kita ingin mendisiplinkan polisi untuk taat aturan dan tidak mencari-cari kesalahan masyarakat. Tidak gampang mengubah tantangan ini,” ungkapnya. (tim JPG/c9/kim) 

Berita Terkait