Wajibkan Menu Pangan Lokal

Wajibkan Menu Pangan Lokal

  Jumat, 21 Oktober 2016 09:29
RAKOR: Wakil Bupati H Gusti Ramlana memimpin rakor dewan ketahanan pangan. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH– Dunia tengah dihadapkan berbagai persoalan di bidang ketahanan pangan. Dari harga bahan pangan yang meningkat, kasus gizi buruk, zat berbahaya hingga bencana alam. Di Kabupaten Mempawah, aspek konsumsi masih menjadi permasalahan utama di bidang pangan. Karena itu, pemerintah daerah setempat tak henti-hentinya mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan lokal.

“Untuk urusan pangan, konsumsi masyarakat masih didominasi oleh beras. Seakan tidak ada pangan lain yang bisa dikonsumsi selain beras,” lirih Wakil Bupati Mempawah, H Gusti Ramlana saat memimpin rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan se-Kabupaten Mempawah, Rabu (19/10) di Kantor Bupati Mempawah.

Padahal, sambung Ramlana, konsumsi pangan dengan bahan baku lain seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani, sayur, dan buah sangat potensial. Hanya saja, tingkat konsumsi di masyarakat masih rendah.

“Dari sisi kesehatan, pola konsumsi yang baik yakni dengan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Hal itu mengingat tidak ada satu jenis sumber bahan pangan pun yang lengkap zat gizinya. Makanya, jika hanya berpatok pada pangan beras maka tidak menguntungkan dari sisi kesehatan maupun aspek kemandirian pangan masyarakat,” pendapatnya.

Lebih jauh, Ramlana menyebut, sejalan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menerbitkan peraturan bupati tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal.

“Kami minta agar pemerintah kecamatan segera menindaklanjuti dalam bentuk penerbitan peraturan camat tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan langkah-langkah implementasinya di berbagai segmen masyarakat. Ini perlu dimulai dari komitmen pemerintah terlebih dahulu,” tuturnya.

Merealisasikan peraturan itu, Ramlana pun meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Mempawah agar dapat menyajikan penganan-penganan berbahan pangan lokal dalam setiap kegiatan. Di antaranya berupa keladi, ubi jalar, ubi kayu, sukun, sagu, keribang untuk makanan ringan. “Untuk jajaran aparatur pemerintah, wajib mengimplementasikannya dalam berbagai kegiatan di instansi pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Bagi masyarakat, mungkin bisa mengganti menu pangan makan pagi, siang, dan malam dengan menyajikan menu alternatif berupa nasi ubi, nasi jagung, nasi ubi jalar, mi sagu, dan sebagainya.,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Mempawah, Ridwan Rusli menyebut perlunya koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama antara instansi terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Mempawah. Karenanya, rapat koordinasi itu sangat penting dan strategis guna mensinkronkan berbagai program ketahanan pangan di tahun 2016 terhadap masing-masing subsektor.

“Sekaligus untuk meningkatkan peran aktif anggota dewan ketahanan pangan kabupaten dan kecamatan dalam memantapkan ketahanan pangan wilayah. Peserta pertemuan dewan ketahanan pangan sekabupaten ini terdiri dari instansi terkait tingkat kabupaten sebanyak 25 orang dan kecamatan sebanyak 52 orang,” ungkapnya.(wah)

Berita Terkait