Wajib Umumkan Pelaku Pungli

Wajib Umumkan Pelaku Pungli

  Rabu, 19 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

Laporan Diproses Maksimal Tiga Hari

JAKARTA – Masyarakat diimbau proaktif melaporkan praktik pungutan liar (pungli) di instansi pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) siap menindaklanjuti laporan secepatnya. Dalam tempo tiga hari, laporan pengaduan pungli langsung diproses.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengeluarkan surat edaran (SE) khusus tentang pencegahan dan penanganan praktik pungli. Salah satu ketentuannya adalah kepala atau pimpinan instansi wajib memublikasikan nama-nama oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat praktik pungli. ’’Supaya membuat jera. Sekaligus mencegah PNS lain untuk ikut menjalankan praktik pungli,’’ katanya.

Dalam SE No 5/2016 itu, ada sejumlah tindakan yang harus dilaksanakan pimpinan instansi pemerintah untuk mencegah dan menangani praktik pungli. Di antaranya adalah mengidentifikasi area pelayanan mana saja yang rawan dijadikan praktik pungli sekaligus upaya konkret penanganannya.

Selain itu, Asman menginstruksi seluruh instansi untuk terus mengembangkan layanan berbasis TI (teknologi informasi). Itu akan menekan potensi tatap muka antara aparatur negara dan pemohon layanan. Memangkas pertemuan tatap muka langsung bisa mencegah pungli. 

Masyarakat yang menjadi korban pungli bisa melapor melalui situs lapor.go.id, SMS ke 1708, atau akun Twitter @LAPOR1708. ’’Tiga hari masuk, laporan masyarakat langsung kami evaluasi,” kata Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa.

Laporan akan diteruskan ke unit layanan terkait. Selanjutnya, unit layanan terkait diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan dan menanggapi pengaduan masyarakat tersebut. Jika sampai 60 hari tidak ada penyelesaian, tim ombudsman akan turun untuk mengecek langsung ke instansi. Kementerian PAN-RB maupun ombudsman bisa memberikan rekomendasi sanksi kepada oknum pegawai, bahkan sampai pimpinan, yang terkait masalah tersebut.

Diah belum bisa menyebutkan instansi mana saja yang paling sering dilaporkan masyarakat. Dia hanya mengungkapkan statistik laporan masyarakat yang masuk. Dalam kurun 2014 sampai tahun ini, laporan yang masuk sebanyak 188.840. Di antara jumlah itu, 155.607 laporan tertangani. Sebanyak 12.163 laporan masih ditangani dan sisanya belum tertangani.

Layanan LAPOR sudah terintegrasi dengan 100 unit kementerian dan lembaga setingkat kementerian. Selain itu, terhubung dengan 48 pemerintah daerah, 84 unit BUMN, 131 perwakilan Indonesia di luar negeri, dan 7 perusahaan swasta serta 7 LSM dalam negeri. 

Sementara itu, Polri mengungkap hasil Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di internal Korps Bhayangkara pada periode 17 Juli hingga 17 Oktober. Ada 235 kasus. Yang terbanyak di bagian lalu-lintas (lantas). Yakni, 160 kasus. Setelah itu Baharkam (39 kasus), fungsi Reskrim (26 kasus), dan Intel (10 kasus). 

Kasus pungli terbanyak terjadi di Polda Metro Jaya. Yakni, 22 kasus. Disusul kemudian oleh Polda Jawa Barat (19 kasus), Polda Sumut (16 kasus), Polda Jateng (14 kasus), dan Polda Lampung (13 kasus). Sisanya, tersebar di seluruh Polda di tanah air.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terlibat kasus pungli. “Pasti kena. Tapi, tergantung tingkat kesalahannya. Bisa sanksi administratif, pemecatan, hingga pidana,” tegasnya. 

KPK Bakal ke Daerah      

Maraknya korupsi di daerah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menangkap basah pejabat di Kabupaten Kebumen, Jateng, dan menjadikan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka, komisi antirasuah itu bakal menyasar kasus korupsi di daerah lain. 

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, lembaganya akan berfokus memberantas korupsi di daerah. Salah satu caranya, melakukan operasi tangkap tangan (OTT). ”Kenapa fokus di daerah? Agar KPK di seluruh Indonesia,” katanya setelah diskusi di kantor ICW, Jakarta, kemarin.

Ada petugas khusus yang diterjunkan untuk melakukan penindakan. ”Jika ada laporan serupa, kami akan gerak,” ujar Laode. KPK akan meneliti semua laporan korupsi yang masuk. Sebab, selama ini banyak laporan yang masuk, tapi tidak semuanya berkaitan dengan korupsi.

Modus korupsi dengan ijon proyek seperti yang dijumpai di Kebumen juga banyak di daerah lain. Kepala daerah seharusnya tidak main-main dengan anggaran. Hasil operasi KPK di Kebumen memang hanya Rp 70 juta. Tapi, commitment fee yang disepakati cukup besar. Mencapai Rp 750 juta. ”Uang Rp 750 juta kan tidak mungkin dikasihkan semua secara langsung,” papar Laode.

Anggaran yang dijadikan bancakan juga cukup besar. Untuk pengadaan buku dan alat peraga saja, nilai anggaran mencapai Rp 4,8 miliar. Itu belum anggaran di dinas lain. Anggaran di daerah yang dijadikan permainan dan bancakan sebenarnya besar. Jika praktik tersebut terjadi di banyak daerah, anggaran negara yang hilang sangat besar. Karena itu, KPK sangat berfokus memberantas korupsi di daerah.

Penindakan oleh KPK diharapkan bisa menjadi efek jera bagi pemerintah daerah. ”Jangan ada lagi anggaran yang dibuat mainan,” tegas Laode.

Saat ini KPK mengejar Hartoyo, direktur utama PT Osma Group yang menjadi otak penyuapan pejabat eksekutif dan legislatif di Kebumen. ”Dia kami tetapkan sebagai buron. Masih dicari,” kata Laode. Hartoyo tidak ikut terjaring dalam OTT. KPK juga masih mendalami keterlibatan pejabat lain dalam pusaran korupsi anggaran pendidikan itu. (lum/c11/ca)

 

Berita Terkait