Wajib Rekam e-KTP Sebelum 30 September

Wajib Rekam e-KTP Sebelum 30 September

  Sabtu, 27 Agustus 2016 10:56

Pemerintah Kota Pontianak berharap bagi seluruh warga yang belum melakukan perekaman data untuk memperoleh KTP elektronik (e-KTP) agar segera mendatangi Kantor Disdukcapil Kota Pontianak. Hal ini menyusul pengumuman Kementerian Dalam Negeri yang memutuskan batas akhir perekaman e-KTP hingga 30 September 2016.

 

****

 

SILAKAN datang langsung ke Kantor Disdukcapil sebelum tanggal 30 September 2016. Tidak harus membawa surat pengantar RT/RW, kelurahan maupun kecamatan, cukup bawa fotocopy Kartu Keluarga (KK),” ajaknya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, Suparma, Jumat (26/8).

Hal itu ditegaskannya sebagaimana arahan dari Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh yang meminta seluruh Disdukcapil yang ada di kabupaten/kota untuk proaktif melakukan perekaman data penduduknya.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tercatat sebanyak 22 juta penduduk Indonesia belum melakukan perekaman e-KTP hingga Agustus 2016. Jumlah tersebut setara dengan 12 persen dari total 183 juta penduduk tanah air saat ini.

Jadi, baru 161 juta penduduk atau 88 persen yang sudah terdata sejak program itu diluncurkan pada Februari 2011. “Sehingga kami berikan kemudahan tanpa perlu membawa pengantar RT atau lurah, cukup membawa fotocopy KK. Kami minta masyarakat jangan menunda-nunda lagi, jangan remehkan soal identitas karena itu penting,” ucap Suparma.

Menurut Suparma, perekaman e-KTP ini sangat penting dan merupakan prosedur baku yang wajib diikuti oleh penduduk untuk mendapatkan ketunggalan data. Untuk itu, dia terus mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan sudah mengurus e-KTP. Sebab lanjut dia, kelak semua pelayanan publik akan berbasis pada NIK dan KTP Elektronik.

“Pengurusannya gratis, tidak dipungut biaya sepeserpun. Kami tidak akan persulit, cukup hanya menunjukkan fotocopy KK,” katanya.

Dijelaskannya, perekaman e-KTP ini bertujuan untuk update database identitas jati diri penduduk Indonesia yang berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank dan lainnya. e-KTP juga untuk mencegah kepemilikan KTP ganda atau KTP palsu. “Dengan demikian akurasi data penduduk sangat presisi dan berkualitas untuk kepentingan program pembangunan,” imbuhnya.

Dia pun mengingatkan, bila masyarakat masih enggan mengurus e-KTP, maka warga bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam pelayanan administrasi publik dan urusan lainnya yang membutuhkan identitas kependudukan. “Bahkan pihak Kemendagri akan sangat tegas, hingga sampai menonaktifkan data penduduk yang belum merekam sampai dengan 30 September 2016,” ucapnya.

Sikap tegas ini diterapkan mengingat pentingnya dokumen kependudukan yang benar sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2013 yang menyebutkan KTP lama (non-elektronik) sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2014. Sedangkan sosialisasi dan pembinaan terus-menerus sudah dilakukan hingga berjalan dua tahun lebih. “Ini kami anggap sudah cukup sehingga saatnya bertindak tegas bagi yang melanggarnya,” cetusnya.

Bila data penduduk yang belum merekam e-KTP telah dinonaktifkan, maka akses penduduk akan tertutup untuk pelayanan publik misalnya, BPJS, pembukaan rekening bank, pembuatan SIM dan lain sebagainya. Sedangkan bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP namun masih memegang KTP sementara, bisa langsung datang ke Disdukcapil Kota Pontianak untuk dicetak e-KTP-nya.

Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga berharap kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman baik sidik jari dan iris mata untuk pembuatan e-KTP. Menurutnya yang menjadi kendala selama ini, adalah kurangnya blangko e-KTP dari Kemendagri, sehingga pembuatan e-KTP sering mengalami keterlambatan.

“Tapi masalah ini sudah kami bicarakan langsung dengan salah satu Dirjen di Kemendagri, karena Disdukcapil inikan di bawah Kemendagri jadi harus koordiansi ke sana,” jelasnya.

Dia menilai kebutuhan perekaman e-KTP di Kota Pontianak memang akan terus terjadi peningkatan. Pertama karena setiap harinya usia seseorang tentu terus bertambah, maka semakin banyak warga yang berumur 17 tahun harus mengurus KTP.

“Belum lagi mengurus KTP yang hilang, tapi Disdukcapil ini juga sudah luar biasa bekerja sampai lembur. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan dari Disdukcapil dan mau melakukan perekaman dengan segera,” pungkasnya.(bar)