Wajib Laporkan Kekayaan

Wajib Laporkan Kekayaan

  Senin, 11 April 2016 09:19
M Yusuf

Berita Terkait

UNDANG-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka, sebelum dan setelah menjabat. Di Kapuas Hulu ini ternyata masih banyak pejabat yang belum melaporkan harta dan kekayaan mereka tersebut.

M Yusuf, inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mengingatkan bahwa sebagai pejabat negara, wajib melaporkan harta kekayaannya. Apalagi, diungkapkan dia bagaimana KPK sudah berkirim surat padanya, meminta laporkan harta dan kekayaan pejabat di Kapuas Hulu. “Pejabat tak perlu takut melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Asalkan harta kekayaan yang dilaporkan sesuai data sebenarnya,” ungkapnya.

Jika laporan yang disampaikan dengan benar, dipastikan dia, tentu tidak ada masalah ke depannya. Untuk ia mengimbau kepada pejabat negara, agar menyampaikan harta kekayaannya. Yusuf, didampingi Ridwan, auditor Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, menyayangkan, untuk tahun 2016 ini, belum ada pejabat yang melaporkan harta dan kekayaannya sebagaimana dimanatkan dalam undang-undang. Laporan yang dimaksud dia baik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kendati belum ada pejabat yang melapor harta kekayaan, Inspektorat, dipastikan dia, tetap melakukan peng-input-an data secara online. Dikatakan dia, setelah data tersebut di-input, Kemenpan-RB mengirim user id dan password kepada pegawai, sementara LHKPN masih dilakukan secara manual. (aan)

Berita Terkait