Wajib Izin Usaha

Wajib Izin Usaha

  Rabu, 30 March 2016 09:29
Yohanes Telajan

Berita Terkait

KANTOR Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) Kabupaten Kapuas Hulu secara intensif menggelar sosialisi peraturan pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan. Kali ini Kecamatan Kalis yang menjadi sasaran mereka. Sebelumnya, kecamatan-kecamatan lain sudah disasar, untuk diberikan penjelaskan akan pentingnya mengurus perizinan usaha melalui instansi terkait.

Kepala Seksi (Kasi) Informasi dan Pengaduan KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu, Yohanes Telajan, mengungkapkan jika mereka menyasar Kecamatan Kalis, setelah beberapa kecamatan lainnya juga sudah dikunjungi mereka. “Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi yang kami sampaikan hingga ke kecamatan, agar masyarakat tahu bahwa pentingnya mengurus izin usaha yang dimiliki,” kata Yohanes, Selasa (29/3) di Putussibau.

Dengan adanya izin usaha, diharapkan dia, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan akses pelayanan di lembaga perbankan. Dengan demikian, dia menambahkan, masyarakat akan dimudahkan untuk memperoleh modal usaha. Pasalnya, diingatkan dia jika saat ini, surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan (SITU-SIUP) merupakan salah satu syarat yang diminta oleh lembaga perbankan. Dia juga menambahkan jika izin usaha yang paling dominan dalam usaha masyarakat yakni SITU-SIUP dan tanda daftar industri (TDI), sehingga setiap masyarakat yang hendak membuka usaha harus mengurus perizinan.

“Selama ini masyarakat masih bertanya, ke mana harus mengurus izin usaha mereka?” tutur Yohanes. Dalam kegiatan itu, mereka juga melibat tokoh masyarakat, para pelaku usaha, dan para kepala desa bersama staf mereka. Dilibatkannya kepala desa dalam kegiatan ini, menurut dia, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang dikeluarkan pihak desa. Dimisalkan dia seperti rekomendasi usaha, surat keterangan usaha, keterangan izin mendirikan bangunan dan SSTS, serta pajak bumi dan bangunan.

Dijelaskannya lagi, ada beberapa syarat yang harus ditandatangani oleh camat setempat. Sementara untuk non perizinan, disebutkan dia, adalah yang sifatnya berupa fasilitas-fasilitas kemudahan informasi, kenyamanan dalam layanan, ketenangan dalam usaha, dan pemilik usaha mendapat kepastian hukum. “Nanti kecamatan sasaran sosialisasi kami berikutnya yakni Kecamatan Bunut Hilir dan Silat Hilir,” ungkap Telajan. (aan)

Berita Terkait