Wacana Penataan Parkir Modern Ditolak

Wacana Penataan Parkir Modern Ditolak

  Sabtu, 15 Oktober 2016 09:38

Berita Terkait

SINGKAWANG - Pilot project pengelolan parkir kawasan RSUD Abdul Aziz mendapat penolakan jika tidak melibatkan pengelola lama untuk mengurusnya dalam hal yang dikoordinir Persatuan Juru Parkir (PJP) Kota Singkawang. Hal ini terungkap dalam hearing PJP Kota Singkawang, Dishubkominfo yang difasilitasi DPRD Singkawang di gedung DPRD Kota Singkawang Kamis (13/10) kemarin.

DPRD Kota Singkawang akan berupaya berunding kembali dengan pihak terkait agar ada titik temu terkait persoalan ini, berbagai alasan diungkapkan masing-masing pihak baik Dishubkominfo, dan PJP Kota Singkawang, serta masukan anggota dewan, meskipun sepakat penataan pengelolaan parkir harus dilakukan.

Permintaan hearing ini berasal dari PJP Kota Singkawang. Tiga alasan diungkapkan. Pertama pengelola parkir sudah bekerja di kantong parkir RSUD Abdul Aziz sejak 1987, sekitar 30 tahunan. Kedua pengelola parkir sudah membayar restribusi Rp 500.000 perbulan ke pemkot. Ketiga dan dianggap krusial adalah masalah kelanjutan mata pencaharian, mereka tidak ingin pengelola parkir lama terancam keberlanjutan hidup mereka akibat adanya pengambil alihan pengelolaan oleh Pemkot dalam hal ini Dishubkominfo. “Kami tidak ingin pengambil alihan pengelolaan parkir merugikan kami, dan mengancam keberlangsungangan hidup 16 anggota parkir di situ,” ungkap penasehat PJP, Wahyu Andika.

Mereka, kata dia, tidak anti pembangunanan dalam hal ini penataaan pengelolaan parkir lebih baik, tapi jangan sampai merugikan tukang parkir. Sehingga dalam hearing ini, PJP menyampaikan solusi. Di antaranya, boleh dilaksanakan pilot project namun pengelola pihak ketiga peparkiran modern ini diserahkan ke PJP. “Apapun bentuknya mau badan usaha atau lembaga apa, kami siap. Kami siap jadi pihak ketiga mengelola program ini, bukan orang luar, sehingga kami merasa diberdayakan dan tidak dirugikan, karena kami juga berbadan hukum” katanya.

Solusi lain, kata dia, mereka siap menyetor apa yang menjadi kemauan perda dan perwako sebesar 20 persen dari pendapat, namun program pilot project tidak direalisasikan. “Kami melihat program ini dipaksakan, makanya kami ingin ada pertemuan terkait hitungan, survey kembali dan tolong libatkan kami,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo, Sumastro mengatakan, pengambilalihan lokasi parkir Abdul Aziz oleh Pemkot Singkawang melalui Dishubkominfo tidak semata soal pendapatan asli daerah, melainkan merealisasikan aturan sebagaimana diamanahkan dalam perda, perwako. Karena Dishubkominfo ini sebagai instansi pelaksana. “Program ini bukan ujuk-ujuk langsung jadi namun dengan melihat perkembangan di lapangan, survey, analisi serta potensi. Dan memang sebuah konsekwensi logis jika ada pergeseran volume, omset, pendapatan pengelola parkir jika hal ini diterapkan,” katanya.

Dishubkominfo juga menyadari dan memahami terkait keberlangsungan hidup pengelola parkir sebelumnya jika pola baru diterapkan. “Ini juga kita pikirkan, dan sudah ditawarkan solusi,” katanya. Disisi lain, kata dia, adanya kehendak masyarakat yang mengingkan penataan parkir itu sendiri agar lebih baik.

Karena pilot project parkir modern ini adalah penataan produktif dengan pendekatan sistem IT, gate, tentunya juga berkaitan berkaitan penataan personil. “Mengapa karena berdasarkan evaluasi sisi peparkiran tidak pernah meningkat karena persoalan parkir ini terlalu masif dan pengumpulan dari pendapatan (collecting) dari parkir betaburan,” katanya.

Ia menginginkan persoalan parkir ini juga terukur, transparan, dapat dipertanggung jawabkan hingga bisa diaudit. Selama inikan, tambah dia, seolah-olah sektor parkir ini menjadi lapangan kerja terbuka, dimana semua orang bisa mengambil uang masyarakat melalui jasa parkir. “Inilah yang ingin kita atur, selain amanah perda itu sendiri, perwako, adanya kemauan masyarakat juga, makanya harus dikelola dengan  baik dan benar,” katanya.

Misalkan saja, kata dia, pada hasil survey pihaknya di kawasan Abdul Aziz, potensi pendapatan perbulan bisa mencapai Rp 3.102.00, jika program ini direalisasikan bisa saja hitungan potensi pendapatan lebih dari itu. “Kota lain saja bisa mengapa Singkawang tidak bisa, kita juga ingin maju, namun program penataaan ini juga bertahap tidak sekaligus,” katanya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto mengatakan, hearing kali ini sebatas menjaring aspirasi, nantinya akan dikomunikasikan. “Di satu pihak Dishubkominfo menjalankan rencana program, sedangkan pihak lain pengelola parkir tidak ingin dirugikan karena khawatir mata pencahariannya hilang. Ini akan kita komunikasikan lagi, kita ambil solusi terbaiklah,” katanya. (har)

 

 

 

 

Berita Terkait