Usulkan Tata PKL & Normalisasi Sungai, Pembangunan Non Fisik jadi Perhatian

Usulkan Tata PKL & Normalisasi Sungai, Pembangunan Non Fisik jadi Perhatian

  Rabu, 10 February 2016 10:17
MUSRENBANG: Suasana Musrenbang Kecamatan Pemangkat di Aula Kantor Camat Pemangkat, Selasa (9/2) kemarin, dengan dihadiri sejumlah perwakilan. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PEMANGKAT – Rencananya pada 2017 mendatang, sejumlah program prioritas dirancang untuk mengisi pembangunan di Kecamatan Pemangkat. Di antaranya normalisasi sungai, penataan pedagang kaki lima (PKL), penataan Pantai Sinam Pemangkat, penataan wilayah Penjajab, hingga saluran air.

Berbagai agenda pembangunan itu diharapkan dapat dimasukkan dalam item rencana program Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pemangkat yang digelar di Aula Kantor Camat Pemangkat, Selasa (9/2) kemarin. Camat Pemangkat Agustian berharap agar Musrenbang ini dapat mengatasi berbagai persoalan pembangunan di kecamatan yang dipimpinnya tersebut.

"Perlu adanya rencana pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi permasalahan yang ada," katanya. Sehingga, harapan dia, rencana pembangunan ini dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat.Sementara Ediyanto, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Sambas, berharap agar apa yang dirancang sesuai kebutuhan pembangunan. Menurut dia, salah satu pendekatan sistem perencanaan pembangunan adalah dari bawah ke atas. "Diharapkan dengan pendekatan ini bisa mengakomodir aspirasi masyarakat," katanya.

Kedua, ia menekankan mengenai pentingnya prioritas program pembangunan. Hal ini, diakui dia, mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Ketiga, diharapkan dia agar besarnya anggaran yang dialokasikan untuk desa bisa digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintahan desa juga diharapkan dia agar mampu memahami kewenangan desa yang diberikan Pemerintahan Pusat, maupun yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2015.

Musrenbang Kecamatan Pemangkat tersebut dihadiri seluruh instansi pemerintahan. Agenda tersebut kemudian membahas seluruh usulan, baik infrastuktur, sosial budaya, hingga ekonomi kerakyatan.Ketua DPRD Kabupaten Sambas Arifidiar dalam kesempatan yang sama, menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai wujud refresentasi wakil rakyat sebagai pejuang aspirasi masyarakat. Sejumlah poin disampaikan dia, agar masuk dalam Musrenbang untuk mengisi pembangunan Kecamatan Pemangkat di tahun mendatang. Poin-poin tersebut, diungkapkan dia seperti penataan PKL, penataan kawasan Pantai Sinam, hingga kawasan Desa Penjajab. 

Salah satu yang menjadi fokus, diungkapkan dia, adalah penataan PKL. Memang, dia tak memungkiri jika masalah ini sangat serius. "Ini perlu diperhatikan jika ingin melihat Pemangkat bagus," kata politisi Partai Golkar ini.Selain itu, pembenahan infrastruktur terutama dalam saluran air, menurut dia, juga harus diperhatikan, jika tidak ingin genangan air menghantui Pemangkat. "Saluran air yang menuju ke laut juga harus dibuka agar pembenahan drainase yang kini dilakukan tak sia-sia," katanya.

Bagaimana dengan kawasan Pantai Sinam? Ia sampai berkhayal jika di kawasan tersebut dapat menjadi kawasan ekonomi terpadu. Di sana nanti diharapkan dia, akan memadupadankan kekuatan warga yang berdagang dengan bentuk hiburan, di mana harus didukung sarana dan prasarana yang mumpuni. Sementara itu, kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumindag) Kabupaten Sambas, Uray Tajudin, menjelaskan agar pemberian sarana untuk penataan PKL harus berdasarkan kebutuhan dan aturan. Dia tak memungkiri jika PKL itu penting karena di sana masyarkat yang bekerja mencari nafkah.

Dia memisalkan penataan PKL di kawasan jalan menuju Gedung Pancasila dan terminal. Harusnya, menurut dia, dikomunikasikan dengan pihak terkait, karena kedua lokasi ini milik pribadi atau menggunakan halaman ruko, terminal yang menjadi urusan Dinas Perhubungan, serta jalan yang harus dikomunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. "Setelah semua bertanda tangan penggunaannya tidak masalah, maka itu lebih baik sehingga jika ada bantuan tidak menimbulkan masalah, termasuk hingga pemeriksaan oleh instansi yang pemerintah lainya," katanya.

Kemudian, kata dia, jika ingin mengatasi persoalan PKL, diharapkan dia agar lahan yang digunakan mereka berjualan harus clean and clear. Artinya, dipertegas dia jika lahan tersebut, baik aset milik pribadi atau badan yang dibebaskan pemerintah, harus benar-benar dinyatakan tidak ada masalah. Jika lahan itu milik pemda, dipastikan dia, akan lebih mudah. "Intinya lahan yang disiapkan tak ada masalah, barulah kita dapat merancang apapun. Dengan demikian tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," katanya.

Kemudian terkait pernyataan Ketua DPRD yang menyampaikan pembangunan nonfisik juga perlu menjadi perhatian, Tajuddin menyarankan agar desa dapat mengusulkan berbagai program pelatihan untuk masyarakat. Dia memisalkan seperti pelatihan kerajinan hingga pelatihan rumah tangga yang berkaitan dengan produktivitas. "Sehingga dengan program-program yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, maka akan meningkatkan kemampuan produksi, meningkatkan taraf ekonomi. Apalagi kita menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," katanya. (har)

Berita Terkait