Urgensi Tax Amnesty

Urgensi Tax Amnesty

  Senin, 4 July 2016 10:39   1

Oleh : Delly Ferdian

AKHIRNYA Pemerintah melakukan pemotongan belanja anggaran sebesar Rp.50 trilun, namun parahnya lagi menurut Bambang Brojonegoro (Menkeu) pemotongan anggaran belanja Negara berpotensi naik menjadi Rp.250 triliun apabila rencana pemberlakuan UU Tax Amnesty kandas (Media Indonesia, 09/06,2016).

Pemotongan anggaran pada RAPBN-P 2016 disebut telah memperhitungkan peleberan defisit anggaran yakni 2,48 % dan implementasi Tax Amnesty. Oleh karena itu penting bagi Pemerintah untuk segera merampungkan UU Tax Amnesty karena berkemunkinang akan berimbas pada tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi RAPBN-P 2016 yang naik dari 5,1 % menjadi 5,2 %.

RUU Tax Amnesty yang ditargetkan rampung pada 15 juni dan siap untuk diimplementasikan pada awal bulan juli mendatang tampaknya belum menemui titik terang. Akibat tak jelasnya pengharapan akan UU Tax Amnesty tersebut, akhirnya Pemerintah milih opsi memotong pos-pos belanja Instansi Pemerintah dalam RAPBN-P 2016. Walaupun memang, pemotongan tersebut adalah pemotongan anggaran belanja yang bersifat non prioritas namun tentunya cukup berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya.

Berkaca pada kuartal pertama 2016 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan ekspektasi awal, dimana pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,9 %, padahal pada kuartal ke-empat 2015 yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencapai 5,04 %. Walaupun hanya sedikit perbedaan menuju target yang ingin dicapai yakni diatas 5 %, namun tentu hal ini tidak sebanding dengan upaya Presiden Jokowi untuk menggairahkan sektor ekonomi.

Apalagi dalam struktur APBN kini, tepatnya total belanja negara Rp 2.095,7 triliun dan pendapatan Rp 1.822,5 triliun sehingga defisit anggaran sebesar Rp 273,2 triliun atau sekitar 2,15 % dari produk domestik bruto (PDB), defisit inilah yang menjadi salah satu poin kritik mantan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), yang berganggapan bahwa akan terjadi gagal fiskal akibat defisit yang akan terus melebar dan seiring dengan lambannya pertumbuhan ekonomi. Tentu defisit ini akan membawa masalah tersendiri apabila pemerintah tidak lihai menyiasatinya, bisa jadi untuk menambalnya, lagi-lagi kita harus menggantungkan diri kepada “ekonomi hutang”, ibarat pepatah “gali lubang, tutup lubang”. Ditambah lagi dengan adanya penggelontoran dana ke daerah dengan jumlah yang cukup besar (dana desa), yang awalnya Rp 664,6 triliun pada APBNP 2015 naik menjadi Rp 770,2 triliun,  dengan otomatis memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah daerah dalam hal penyerapan anggaran.

Sederhananya jika kita bicara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, maka keduanya diibaratkan dua sisi uang koin yang saling menopang satu sama lain. Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi, oleh karena itu masalah penerimaan dan belanja Negara harus seimbang, agar pertumbuhan dan pembangun ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, Tax Amnesty merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menggenjot penerimaan Negara. Sangat kita ketahui bahwa pemerintah tidak dapat mengharapkan penerimaan negara pada sektor Migas, pasalnya harga minyak dunia masih tidak dapat diprediksi. Menimbang Pemerintah pusat yang semakin giat melakukan pembangunan dalam berbagai sektor, tentu jika pendapatan negara yang berasal dari kegiatan pasar tidak memadai, maka penerimaan Negara dari sektor pajak pontesial. Keuangan Negara yang termanifestasi ke APBN sangat tergantung oleh penerimaan pada sektor pajak, seperti halnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, dan banyak pajak lainnya, oleh karena itu UU Tax Amnesty adalah kartu as yang sangat ampuh.

Sederhananya, Tax Amnesty merupakan upaya Negara yang memprioritaskan pengejaran aliran dana warga Negara Indonesia yang terparkir di luar negeri (repatriasi), hal demikian semata-mata bertujuan agar target pencapaian pajak pada tahun ini yakni Rp.1.368 triliun tercapai. Kegagalan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp1.294,3 triliun seperti menjadi motivasi dalam kasus ini, semua itu tidak lepas berkat dorongan terbongkarnya dokumen Panama yang membuat geger dunia. Jika kita cermati pada tahun yang lalu, pemerintah nyatanya hanya mampu mengumpulkan 81,5%, atau sebesar Rp1.055 triliun, dan untuk ini dapat dikatakan target pendapatan melalui pajak lebih tinggi 30% dibandingkan pada tahun lau, tenntunya hal demikian harus menjadi landasan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggenjot kinerjanya agar target pajak tahun ini tercapai. Sebenarnya sangat disayangkan jika Pemerintah terburu-buru melakukan pemotongan anggaran belanja Negara walaupun non prioritas, pasalnya pemerintah kini sedang alot-alotnya menggenjot pembangunan.

Namun pro dan kontra terkait RUU Tax Amnesty juga harus kita tanggapi dengan kepala dingin, karena sesungguhnya polemik yang berkembang merupakan hal yang biasa, pasalnya opsi Tax Amnesty akan selalu diliputi dilema moral hazard, dimana logikanya amnesty yang diberikan pemerintah seolah-olah merupakan belas kasih kepada para penunggak pajak, namun tidak begitu kepada orang-orang yang taat pajak. Dalam pembahasan RUU Tax Amnesty yang kini sedang dalam masa pembahasan di DPR, sesunguhnya yang membuat mandek adalah tidak kompaknya pemerintah dan DPR dalam hal transparansi data para wajib pajak dan pengemplang pajak, karena nantinya ada indikasi korupsi, sehingga pembahasan mejadi bertele-tele, dan untuk itu seharusnya KPK segera bertindak.

Jika Tax Amnesty masih juga tidak dapat dirampungkan sedini mungkin, bisa jadi pekerjaan rumah Pemerintah akan semakin banyak. Apalagi dengan tidak stabilnya harga bahan pokok di pasaran dalam bulan Ramadan ini, dapat berakibat semakin lemahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke II. Karena salah satu syarat dalam pertumbuhan ekonomi adalah faktor daya beli masyarakat yang kuat, bayangkan Saja jika inflasi terus tak terkontrol. Kita sangat mengetahui juga bahwa Tax Amnesty akan membawa dampak negatif, namun sesungguhnya inilah momentum bagi Pemerintah untuk segera mereformasi sistem perpajakan kita.

*) Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat.

Delly Ferdian

Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat